Potensi Konflik Pilkada Tinggi, Jawa Timur Masuk Atensi Khusus Mabes Polri

0
75

Nusantara.news, Surabaya – Korps Bhayangkara menggenggam data intelijen potensi konflik di berbagai daerah di Indonesia jelang tahun politik 2018. Dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun itu, 5 di antaranya punya potensi konflik cukup tinggi. Salah satunya adalah Jawa Timur.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2017), penggolongan ini diberikan karena tingginya tingkat kerawanan yang terjadi. “Empat provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua,” terangnya.

Karenanya, Mabes Polri memberikan 10 variabel yang pedoman bagi para kapolda dan kapolres dalam mengamankan Pilkada di daerah mereka masing-masing. Ini mengacu pada beberapa faktor yang bisa memicu kerawanan dalam Pilkada. Seperti tidak adanya nama pemilih di daftar pemilih tetap (DPT), kekurangan logistik dan pasangan calon yang tidak terima dengan hasil akhir pemilihan. Pada pesta demokrasi serentak yang digelar 27 Juni 2018 tersebut.

Masuknya Jawa Timur dalam radar kewaspadaan tinggi Mabes Polri memang cukup beralasan. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor bahkan menilai, gelaran Pilkada serentak jilid ketiga itu jadi cerminan masa depan demokrasi Indonesia. “Menarik karena pada 2018 ada tiga provinsi yang memiliki jumlah suara terbesar di Indonesia. Selain Jawa Timur juga ada Jawa Barat dan Jawa Tengah,” sebutnya dalam rilis yang diterima redaksi.

Gemuknya suara menjadi gambaran potensi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar setahun berikutnya. “Jawa Timur dan dua provinsi lainnya itu merupakan wilayah utama strategis. Wajar jika jadi arena perebutan kekuatan-kekuatan politik. Segala dinamikanya bahkan bisa menarik perhatian publik luas melampaui wilayahnya,” kata Firman Noor sambil membandingkan dinamika Pilkada DKI Jakarta yang masih terus berlanjut kendati sudah memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hanya saja, kendati punya nilai strategis tinggi namun tetap saja warga Jawa Timur bergantung pada komunikasi yang terjalin di elite partai di Jakarta dalam proses pencalonan. Kondisi ini ditambah dengan partai yang cenderung pragmatis dalam menentukan calon yang akan diusung, terkadang membuat kapasitas dan kaderisasi di internal dikesampingkan.

Padahal demokrasi memberi ruang besar munculnya kompetisi dan partisipasi setiap individu untuk berpolitik. Ini yang membuat Pilkada sejak pertama digulirkan terkesan hanya untuk memperebutkan kekuasaan. “Pilkada langsung seharusnya mampu merefleksikan kedua inti dari demokrasi. Yakni kompetisi dan partisipasi. Pilkada seharusnya memunculkan kualitas atau kompetensi calon, dan bukan hanya faktor popularitas dan memiliki modal besar saja,” kata dia.

Jika proses itu berjalan sesuai kaidah, harapan Pilkada serentak 2018 lebih berkualitas bisa jadi kenyataan. Sebab, dengan meningkatnya kualitas Pilkada akan berdampak pada konsolidasi demokrasi di daerah yang ujungnya punya nilai positif terhadap pencapaian pemerintah daerah.

Penilaian Firman Noor seakan menjadi pembenar dengan begitu saktinya pasangan calon yang diusung partai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bahkan memastikan, Pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur tanpa ada calon perseorangan setelah hingga batas waktu terakhir tidak ada yang mendaftar.

“Sampai batas waktu terakhir tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan, tak satupun pasangan dari jalur independen yang datang menyerahkan dukungan,” ujar komisioner KPU Jawa Timur Choirul Anam.

Tahapan penyerahan dukungan perseorangan dalam rangka Pilkada Jawa Timur dibuka sejak 22 November hingga 26 November 2017 yang resmi ditutup tepat pukul 24.00 WIB. “Pilkada tahun depan hanya diikuti oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik,” ucap komisioner untuk Divisi Perencanaan dan Data tersebut.

Kondisi ini berbeda dengan perhelatan 2013. Kala itu, Eggi Sudjana sebagai calon gubernur dan Muhammad Sihat sebagai calon wakil gubernur dari jalur perseorangan. Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU 15/2017, persyaratan untuk maju sebagai calon melalui jalur perseorangan di Jatim adalah dukungan minimal 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih/pemilihan terakhir.

Di Jawa Timur, jumlah DPT pemilih/pemilihan terakhir 30.963.078 orang dikali 6,5 persen yang hasilnya 2.012.601 orang, bahkan dukungannya harus memiliki sebaran minimal di 20 kabupaten/kota. Aturan ini tentu sangat memberatkan jika ada yang berani maju independen. Butuh mesin politik terstruktur dan modal besar untuk mendukung niat maju. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here