Potensi Korupsi di Daerah 2018 Mencapai Rp228 Triliun

0
262

Nusantara.news, Jakarta – Potensi uang negara yang dikorupsi di daerah tahun 2018 mencapai Rp228 Triliun. Itu baru dari dana APBD. Belum korupsi dari transaksi aset daerah seperti tukar guling lahan dan sejenisnya.  Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memikirkan cara efektif menumpas korupsi di daerah yang berlangsung massif dan sudah mengakar.

Potensi Korupsi Daerah 2018 Rp228 Triliun

Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo pernah menyebut bahwa kebocoran dana APBN karena dikorupsi mencapai 30 persen. Pernyataan ini dikemukakan Soemitro Djojohadikusumo di zaman Orde Baru. Namun demikian, belum ada rujukan baru yang mengatakan bahwa tingkat kebocoran sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Sebaliknya, ada indikasi malah kian meningkat. Karena, pelaku korupsi diyakini kian meluas. Jika dulu pelaku korupsi disebut-sebut dilakukan oleh kroni Soeharto, maka sekarang pelakunya meluas ke partai partai politik.

Indikasi ini tampak dari banyaknya pejabat negara di Jakarta dan daerah yang ditangkap KPK. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur tersandung korupsi.

Jumlah seluruh kepala daerah di Indonesia mencapai 588 terdiri dari 34 gubernur dan 524  bupati dan walikota. Ini berarti lebih setengah dari seluruh kepala daerah adalah  koruptor.

Katakanlah angka kebocoran itu tetap 30 persen.  Berapa uang negara yang berpotensi dikorupsi di daerah tahun 2018 mendatang? Hal ini dapat dihitung berdasarkan angka dana transfer ke daerah. Tahun 2018 mendatang, total APBN yang sudah disetujui DPR RI mencapai Rp 2.220,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 766,16 triliun. Dana transfer ke daerah ini termasuk dana desa sebesar Rp 60 triliun. Jika dana yang bocor karena dikorupsi dihitung 30 persen saja maka potensi dana yang bocor karena dikorupsi daerah tahun 2028 mendatang mencapai Rp288 triliun.

Itu baru korupsi terhadap dana APBD, belum termasuk korupsi dari transaksi aset berupa lahan milik daerah, baik dalam bentuk tukar guling, hibah dan lainnya.

Korupsi dari transaksi aset daerah ini tidak bisa dipandang remeh. Daftarnya cukup panjang. Menurut data Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tahun 2013 saja, cukup banyak kepala daerah yang bermain-main dengan aset daerah dan kemudian bermasalah dengan hukum. Kasusnya cukup banyak. Di Kabupaten Sumedang terjadi dugaan tindak pidana korupsi akibat pengadaan lahan relokasi lahan pembangunan pasar hewan. Di Pemerintah Kota Pangkalpinang terjadi dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam tukar menukar aset. Di Asahan terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ganti rugi lahan pengadaan PLTA Asahan III. Di Kabupaten Nias Selatan, terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus ganti rugi lahan tanah untuk Balai Benih induk. Di Kabupaten Pelelawan Riau terjadi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk perkantoran pemerinmtah daerah. Di Ambon terjadi dugan tindak pidana korupsi lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Gunung Nona Ambon.  Jika dimasukkan korupsi aset daerah tahun 2014 sampai 2017, daftarnya makin panjang.

Objek dan Modus Sudah Diketahui

Korupsi di daerah sesungguhnya berlangsung telanjang. Artinya, objek-objek yang dikorupsi sudah teridentifikasi. Modus-modusnya juga sudah diketahui. Dari ratusan kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK, diketahui sedikitnya 8 objek yang dikorupsi oleh kepala daerah. Yakni pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D, penyalahgunaan anggaran, perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, penerimaan suap, gratifikasi, dan penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

KPK juga sudah mengidentifikasi 18 modus korupsi.

Meliputi,  (1) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah

(2) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (mark up), kemudian selisihnya dibagi-bagikan

(3) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak

(4) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif

(5) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif

(6) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi

(7) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan

(8) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek

(9) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan

(10) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur

(11) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank

(12) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya

(13) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya

(14) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-mark up

(15) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya

(16) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK

(17) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD

(18) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah

Jual Beli Jabatan

Itu korupsi yang dilakukan kepala daerah. Sementara korupsi di tingkat kepala dinas dan bawahannya juga terjadi secara masif. Salah satu yang memprihatinkan adalah jual beli jabatan, mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris daerah, kepala bagian, kepala seksi, jabatan kepala sekolah, jabatan kepala rumah sakit, jabatan Direktur BUMD, dan lain sebagainya. Mungkin saja tidak semua pemerintah daerah memperjualbelikan jabatan. Tetapi kasusnya sudah muncul kepermukaan.

Harga satu jabatan kepala dinas mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Daerah tertentu mungkin harga satu jabatan kepala dinas bisa mencapai Rp200 juta sampai Rp300 juta. Jika dalam satu pemerintah daerah terdapat 30 dinas, maka total dana yang diperoleh kepala daerah mencapai Rp9 miliar.

Itu baru jabatan kepala dinas. Belum sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksi. Jika satu jabatan sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksi dihargai Rp50 juta saja, maka dana yang harus disetor kepada kepala daerah mencapai 3 jabatan dikali 30 dinas dilai Rp50 juta sama dengan Rp4,5 miliar. Ditambah jual beli kepala dinas sebesar Rp9 miliar maka angkanya mencapai Rp14,4 miliar. Jika diasumsikan terjadi pergantian satu kali saja dalam satu periode jabatan, maka dari jual beli jabatan di kedinasan saja sudah mencapai Rp28,8 miliar.

Ditambah dengan jual beli jabatan kepala sekolah, komisi proyek APBD dan lain sebagainya, maka angkanya cukup fantastis. Tidak heran kalau begitu banyak tokoh daerah bahkan tokoh dari Jakarta setingkat anggota DPR RI berminat menjadi kepala daerah, menjadi bupati atau walikota.

Jual beli jabatan ini memiliki efek domino ke bawah. Sebab kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksi yang harus membeli jabatannya, sudah barang tentu akan melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, maupun untuk mengambil keuntungan.

Akibatnya, ketika terjadi korupsi di level yang lebih bawah, misalnya memperjualbelikan rekomendasi masuk PNS, maka kepala dinas cenderung memilih pura-pura tidak tahu. Demikian juga kepala dinas yang melakukan korupsi, kepala daerah lebih memlih tutup mata.

Yang paling miris adalah jual beli jabatan kepala sekolah, seperti terungkap dari Bupati Nganjuk yang ditangkap KPK. “Untuk jabatan Kepala SD dihargai Rp 10 juta sampai Rp 25 juta. SMP sudah barang tentu akan lebih besar lagi,” ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Dari seluruh tangkapan KPK, ternyata juga ada inspektorat. Ini membuktikan bahwa korupsi di daerah sudah terjadi secara berjamaah, alias berlangsung secara massif.

Mengapa korupsi begitu massif di daerah? Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan langkah awal korupsi dimulai calon kepala daerah melakukan kampanye.  “Biaya kampanye yang tinggi mengharuskan mereka untuk mengembalikan dana kampanye tersebut kepada pihak-pihak tertentu,” ujar Donal.

Karena korupsi berawal dari pilkada, maka korupsi di daerah berawal dari kepala daerah. Karena inspektorat  berada di bawah kepala daerah, maka korupsi bukan lagi berlangsung berjamaah atau massif, tetapi sudah mengakar.

Mengapa kejaksaan daerah dan kepolisian daerah tidak bertindak? Mengapa kepala daerah lebih banyak ditangkap KPK yang nota bene tidak memiliki organ di tingkat kabupaten dan kota? Dalam hal ini patut dipertanyakan keberadaan kejaksaan dan kepolsian yang merupakan bagian dari muspida (musyawarah pimpinan daerah).

Lalu, kalau korupsi di daerah berawal dari pilkada, maka menjadi pertanyaan, apakah pilkada harus digantikan dan kembali pada jaman Orde baru di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD?

Tentu saja tidak. Sebab yang salah bukan lembaga pilkada sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi. Yang menjadi problem adalah iklim politik yang sangat pragmatis. Pragmatisme membuat calon kepala daerah tidak lagi mengandalkan program dalam menarik simpati massa pemilih, melainkan melakukan pendekatan politik uang. Uang menjadi kata kunci.

Sumber uang seorang calon kepala daerah, seharusnya diperoleh dari sumbangan pengusaha dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Pengusaha atau masyarakat mau memberikan sumbangan karena program yang ditawarkan calon kepala daerah menguntungkan pengusaha atau masyarakat itu sendiri.

Tetapi dalam pilkada, pada umumnya yang terjadi, sumber uang terutama berasal dari calon kepala daerah itu sendiri. Oleh sebab itu sebelum habis masa jabatan, mereka ngebut mengumpulkan uang antara lain untuk keperluan pilkada berikutnya. Kalau sudah dua periode, mereka mencalonkan istri atau kerabat lainnya.

Sumbangan dari pengusaha (disebut bohir) mungkin ada, tetapi sifatnya mengikat, seperti mengizon suatu proyek. Oleh sebab itu, yang dijadikan ukuran oleh seorang bohir sebelum memberikan sumbangan, bukan program yang diusung calon, melainkan hasil polling, yang lagi-lagi kredibilitasnya banyak dipertanyakan.

Bagaimana solusinya? Pertama, Panwaslu sesuai UU No 10 Tahun 2016 sudah diberikan fungsi dan kewenangan lebih besar dari sebelumnya, termasuk bisa melakukan penindakan terhadap peserta pilkada yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, saatnya Panwaslu bertindak seperti KPK dalam hal korupsi. Panwaslu dalam hal ini harus berani merekomendasikan kepada KPUD untuk mendiskualifikasi calon apabila terbukti melakukan politik uang.

Kedua,  KPK yang indepeden dan bukan merupakan bagian dari muspida, dituntut merumuskan cara untuk bisa memberantas korupsi yang terjadi secara massif dan mengakar di daerah.

Ketiga, KPK sudah seharusnya melaksanakan seluruh kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK, dan saatnya mununtut terdakwa dengan hukuman lebih berat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here