Potret APBD Kota Malang 2017: Biaya Kunjungan Pejabat Lebih Tinggi dari Layanan Ibu dan Anak

0
533

Nusantara.news, Kota Malang – Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)  merupakan pedoman penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan kepemrintahannya menjadi nyawa bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, dlsb

Lutfi Kurniawan, pegiat anti-korupsi Kota Malang (MCW) dalam diskusi Membedah Arah APBD Kota Malang Tahun 2017 mengungkapkan, “APBD Kota Malang 2017 masih belum sesuai dengan visi yang dibawa oleh Pemerintah kota. Porsi anggaran untuk kebutuhan birokrasi dianggap lebih besar daripada porsi anggaran pembangunan untuk masyarakat,”

Alokasi Dana pengentasan kemiskinan pada APBD 2017 juga minim. Hal tersebut mengindikasikam orientasi dan arah pembangunan Kota Malang kurang berpihak pada masyarakat.

Menurutnya, kurang terukurnya tingkat orientasi APBD antara untuk internal birokrasi atau untuk pembangunan masyarakat. Dalam rencana belanja 2017, Pemkot lebih banyak memberi porsi pada hal-hal yang berorientasi pada internal birokrasi. Contohnya adalah dana kunjungan DPRD Kota Malang sebesar Rp 11 miliar, dan dana untuk Forum Pimpinan Daerah yang hampir menyentuh Rp 1 miliar.

“APBD tidak terukur. Indikatornya harus jelas kalau ingin terukur. Misalnya, berapa anggaran untuk proteksi ibu dan anak, atau berapa anggaran peningkatan gizi anak. Realitanya, itu kecil sekali dibanding anggaran ‘plesir,” imbuh Lutfi.

Tak hanya itu Lutfi juga mengkritisi minimnya potensi retribusi sepanjang 2017 yang hanya sekitar Rp400 miliar. Berdasar perhitungan kasar, potensi pendapatan bisa mencapai Rp700 miliar. Dengan demikian, terdapat sekitar Rp.300 miliar potensi pendapatan yang belum tergali.

Dia mencontohkan pendapatan dari retribusi parkir yang masih rendah daripada realitas di lapangan. Pemkot masih tidak konsisten dalam merancang neraca penganggaran. Akibatnya, publik tidak tahu nilai aset Pemkot. “Hal Ini membahayakan kontrol dan akuntanbilitas APBD,” ujarnya (24/1/2017).

Yaqud Ananda Gudban selaku Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, mengatakan bahwa dewan masih memantau realisasi penggunaan anggaran yang sudah disusun oleh pemkot. Menurut Nanda, “Pemkot harus bisa mengurangi penganggaran besar yang tidak bisa terserap seperti tahun 2016”. ujarnya

“Tidak terserap kemungkinan ada perencanaan yang tidak benar. Saya belum bisa menilai karena belum berjalan. Jangan sampai penganggaran yang tidak besar tidak bisa terlaksana,” imbuhnya.

Sutiaji selaku Wawali Kota Malang, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan komposisi anggaran 53 persen belanja langsung dan 47 persen balanja tidak langsung sudah ideal. Dengan membandingkan daerah sebelah, Sutiaji yakin penganggaran Pemkot Malang masih lebih baik.

Dia mengakui penganggaran belanja langsung masih diisi dengan program-program yang hanya dinikmati oleh pegawai, seperti honor.

Komposisi penganggaran yang masih lebih besar diperuntukan pada pegawai dan birokrasi dibanding pembangunan masyarakat dinilai sebagai kebijakan yang kurang berpihak pada Rakyat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here