PP Beraroma Kepentingan Asing, Instrumen Oligarki Meraup Keuntungan?

0
237

Nusantara.news, [Lokasi] – Makin banyak wacana dan juga kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang aneh. Salah satunya dan yang masih menjadi polemik adalah rencana kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pulau pulau terluar Indonesia yang akan dikelola asing sekaligus membebaskan mereka memberi nama sendiri terhadap pulau-pulau itu. Kebijakan aneh yang kini berkembang jadi polemik ini diduga dilatarbelakangi kepentingan oligarki yang berdalih kepentingan negara.

Berdalih Pariwisata

Sudah sangat jelas bahwa peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pulau pulau milik Indonesia dikelola apalagi dikuasai oleh asing.  Dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak dikenal adanya hak pengelolaan pulau oleh pihak asing.

UU itu hanya mengenal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang merupakan hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berada di atas permukaan laut maupun permukaan dasar laut. Namun, hak itu itu pun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010.

HP3 oleh MK dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme HP3 selama ini dinilai telah mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu sebabnya kemudian diterbitkan UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007. Jadi, rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing, bahkan mengikutsertakan mereka untuk memberikan nama tidak saja menabrak undang-undang, tetapi juga bertolak belakang dengan amanat konstitusi.

Dalam dalam  PP No. 62/2010 disebutkan, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus memperhatikan fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia.  Karena itu pemanfaatannya hanya bisa diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia (WNI), badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.

Tentu merupakan suatu keanehan jika saat ini pemerintah justru mengizinkan atau malah menawarkan pemanfaatan pulau kecil oleh orang asing secara perorangan. Di hampir semua negara tidak ditemukan adanya  izin investor asing untuk menguasai atau mengelola pulau mereka. Kalaupun investor asing diberi ruang, izin itu seharusnya hanya boleh diberikan kepada badan hukum dan bersifat terbatas, bukan diberikan kepada orang asing secara perseorangan.

DPR sendiri melalui Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo sudah terang-terangan menolak kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang membolehkan asing memberi nama pulau milik Indonesia. “Saya pikir tidak harus orang asing memberikan nama. Kalau Pak Luhut itu pejuang saya pikir maksudnya baik, saya percaya, tapi saya tidak setuju pendapat beliau,” kata Edhi di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Penamaan pulau di Indonesia dengan nama asing, menurut Prabowo, tidak ada kaitannya dengan wisatawan. Wisatawan mau datang ke Indonesia karena keindahan pulau, bukan karena nama. “Apa alasan mereka bisa menamakan pulau kita, tujuannya apa. Orang datang ke Raja Ampat itu karena di sana indah, datang ke Bali karena budayanya bagus, bukan karena nama. Mau nama seindah apapun kalau jelek ya jelek, wisatawan tidak akan datang,” kata Prabowo.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal juga menyatakan keberatan atas rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang ingin bekerjasama dengan Jepang di Pulau Morotai. “Saya heran. Kok yang meributkan ini Menko Maritim. Harusnya yang punya isu ini kan Kementerian KKP. Saya baca berita tadi, Sultan Tidore ini protes. Pulau Morotai katanya akan dikerjasamakan dengan Jepang,” ujar Andi saat Raker bersama KKP yang menghadirkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti di komisi IV, Senayan, Selasa (17/1/2017).

Menurutnya, isu ini sangat sensitif. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali, dan jangan hanya berbicara yang belum jelas aturannya. Anggota Fraksi PKS ini mengatakan, jika kerja sama ini dilanjutkan maka sama saja Indonesia memperjualbelikan pulau-pulau. “Hari ini masih pulau kita, nanti mungkin anak cucu kita enggak ada lagi itu pulau. Jangan ada kepentingan politik, tapi kepentingan untuk Merah Putih kita,” ujar Andi Akmal.

Selain rencana pengelolaan pulau pulau terkecil oleh asing, pemerintah Jokowi sebelumnya sudah meluncurkan sejumlah kebijakan yang aneh aneh terkait asing karena dinilai tidak lazim, seperti PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang ditandantangani 22 Desember 2016. Pasal 2 ayat (1) PP disebutkan, Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.”

Orang Asing yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. PP ini bahkan mengatur orang asing bisa memiliki tanah di Indonesia, walaupun dengan syarat apabila orang asing itu melaksanakan perkawinan dengan orang Indonesia.

Keanehan lain adalah terbitnya PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Desember tahun lalu.

Kini beredar informasi, bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini juga akan menerbitkan PP tentang penjualan BUMN ke pihak asing tanpa persetujuan DPR. Entah PP apalagi yang akan diterbitkan terkait kepentingan asing. Oleh karena itu, patut dipertanyakan atas dasar apa dan mengapa pemerintahan Jokowi begitu getol menerbitkan sejumlah PP yang memberikan kelonggaran/kemudahan bagi masuknya kepentingan pihak asing di Indonesia.

Skenario  Oligarki

Setidaknya terdapat tiga indikasi penting yang perlu dicermati terkait sejumlah PP yang bernuansa kepentingan asing. Pertama, ini merupakan suatu indikasi bahwa tidak ada perbedaan eksklusif antara WNA dan WNI. Kedua, pemerintahan Jokowi ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalisasi aset negera seperti pengelolaan pulau-pulau terluar melalui peran WNA. Ketiga, pemerintahan Jokowi mencoba memanfaakan  keberadaan orang asing untuk meraup devisa guna menutupi defisit anggaran yang mencapai 315 triliun rupiah. Hal ini juga diperkuat dengan rencana pemerintah menerbitkan PP terkait penjualan BUMN ke asing tanpa persetujuan DPR.

Situasi seperti ini berpotensi berkembang ke arah yang berbahaya, karena konstalasi politik belakangan ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pergeseran yang terjadi adalah  political regrouping di parlemen di mana sejumlah parpol yang tadinya berada di kubu opisisi kini menyeberang ke kubu pemerintah. Saat ini, nyaris hanya tiga partai yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar pemerintah.

Jumlah kursi tiga partai oposisi ini tentu tidak cukup untuk mengimbangi kekuatan mayoritas parpol pendukung pemerintah di DPR. Dengan dukungan mayoritas kursi DPR, pemerintahan Jokowi memiliki keleluasaan tanpa kontrol yang efektif dari parlemen untuk mendesain kebijakan melalui berbagai peraturan. Kondisi ini dengan sendirinya membuka peluang terjadinya kolusi antara eksekutif dan legislatif. Kelompok oligarki jelas punya kesempatan emas untuk memanfaatkan kondisi ini demi mempertebal kantong mereka.

Jalan untuk menghentikannya adalah mengajukan judicial review atas sejumlah PP yang diteribkan ke Mahkamah Agung. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here