PP No.72 Tahun 2016 tentang BUMN Memaksakan Diri

0
477

Nusantara.news, Jakarta – Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2016, adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005.

Substansinya dikesankan diterbitkan meniadakan peran DPR dalam mengawasi dan menyetujui pengalihan kekayaan negara di BUMN. Patut diduga ada agenda terselubung agar lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Di lain sisi, Negara cenderung lalai karena beberapa pasal bertentangan dengan 3 (tiga) Undang-Undang, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Rini S. Sumarno di Forum Pemred Jakarta pada 19 Januari 2017 yang lalu begitu berapi-api menjelaskan urgensi dari PP ini. Rini menugaskan Sesmen Imam Apriyanto Putro sebagai operator dan ‘lobbyist’ dengan DPR agar berjalan mulus. Namun sebagian kalangan menganggap, selain melanggar Undang-Undang, PP No. 72 Tahun 2016 dikhawatirkan akan mudah terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena tidak melalui wakil rakyat (DPR).

Beleid dari Peraturan Pemerintah ini mengubah kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha, termasuk privatisasi BUMN yang tidak perlu persetujuan DPR. Roh PP ini sangat korporatif sehingga fungsi strategis BUMN menjadi rancu.

Substansinya akan didirikan berbagai holding, seperti: pertambangan dengan PT Inalum sebagai pemimpin holding, konstruksi jalan tol oleh Hutama Karya, Pangan oleh Bulog, Perumahan oleh Perumnas sebagai holding agar aset dikonsolidasi, membesarnya aset, percepatan memperoleh pinjaman, kompetitif secara global, serta mudah dan cepat dalam melakukan ekspansi usaha.

Dua Masalah Besar

Ke satu, Undang-Undang tentang BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 2A ayat 3 dan 4 PP No.72 Tahun 2016, mengatur penyertaan modal negara (PMN) diubah menjadi kekayaan BUMN atau PT. Pasal 2A ayat 7 memperlakukan anak usaha BUMN sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumber daya strategis. Sementara secara konstitusi UUD 1945 Pasal 33 menyebut seluruh aset strategis negara harus dikelola oleh negara melalui BUMN.

Berdasarkan Undang-Undang BUMN, anak perusahaan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumber daya strategis karena anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang BUMN jo. Pasal 1 angka 2 Permen BUMN No. PER-03/MBU/2012.

Jika dianalisa, langkah Rini Sumarno mendukung kebijakan Joko Widodo untuk percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, karena merasa dibatasi oleh keberadaan DPR. Di satu sisi baik, karena korporatif, lugas, cepat, dan efisien, tapi tidak disadari budaya perusahaan BUMN berbeda dengan swasta, seperti halnya Rini mengelola holding keuangan Astra.

Penyalahgunaan kekuasaan sangat tinggi di BUMN, percepatan ini tanpa perubahan budaya perusahaan, profesionalitas eksekutif BUMN justru berbahaya untuk negara ini.

Kedua, Undang-Undang tentang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, Pasal 2A ayat 1 PP No. 72 Tahun 2016, mengatur penyertaan modal dari kekayaan negara melalui mekanisme APBN. Hal ini merupakan konsensus dari reformasi, untuk menghilangkan dana-dana non-bujeter yang dekat dengan abuse of power di era Orde Baru. Setiap anggaran harus melalui DPR. Khususnya perubahan kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN/PT. Hal ini bisa dipatenkan harus melalui persetujuan DPR, diatur dalam Pasal  24 Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal, dan penjualan baik privatisasi perusahaan negara terlebih dahulu melalui APBN dan persetujuan DPR.

Persoalan paling fundamental adalah penguasaan hajat hidup orang banyak, sehingga holding BUMN harus persetujuan DPR, adapun yang harus diingatkan, bahwa Menteri Rini mewakili pemerintah telah melakukan peminjaman ke China Development Bank, awal Rp 43 trilun, dan konon terus membesar, dengan jaminan 3 bank Pemerintah BNI 46, BRI, dan Bank Mandiri selama 8 tahun kontrak. Artinya, selama kontrak, Pemerintah kehilangan hak pemegang saham pengendali. Ditandatangani pada tanggal 16 September 2015.

Kita berharap semoga nasib Indonesia tidak seperti negara-negara di Afrika; Zimbabwe dan Angola; karena tidak bisa membayar utang, dipaksa menggunakan mata uang Yuan! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here