PP No 78 Tahun 2016 Dinilai Rugikan Buruh

0
136

Nusantara.news, Surabaya – Keberadaan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2016, tentang pengupahan dinilai sangat merugikan buruh terutama di Jawa Timur. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten dinilai tak sesuai dengan permintaan buruh dan menolak dan berencana untuk membuat Dewan Pengupahan tandingan sesuai dengan tuntutan.

Demo buruh yang terjadi di Gresik menolak UMK Gresik tahun 2017, menurutnya, Kabupaten Gresik merupakan kabupaten besar dan kaya raya sebagai penyangga Surabaya. Ada ribuan industri berdiri di sana. Seharusnya mengacu kondisi tersebut UMK Gresik lebih tinggi.

Uston, salah satu orator pendemo menyatakan, bahwa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tidak memiliki cukup keberanian dalam memenuhi tuntutan pendemo. Hal ini terbukti dari usulan buruh agar UMK Gresik tahun 2017 diusulkan Rp3,7 juta, justru cuma diusulkan Rp 3.293.506.

“Bupati Gresik kalah dengan Bupati Pasuruan. Pasuruan saja berani usulkan UMK 2017 Rp 3,5 juta, masak Gresik cuma Rp 3,2 juta,” cetusnya, Selasa (17/1/2017) kepada wartawan.

Karena itu, tambah dia, buruh akan demo hingga tuntutan mereka untuk mendapatkan UMK Gresik Rp3,7 juta terwujud. Sekadar diketahui, berdasarkan draft UMK tahun 2017 kabupaten/kota di Jatim yang dikeluarkan Pemprov Jatim baru-baru ini, UMK Gresik dipatok Rp3.293.510. UMK Gresik tersebut mengalami kenaikan kisaran Rp 250.000, dibandingkan tahun 2016, yakni Rp3.042.500.

Sementara itu Kepala Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johnson Simanjuntak menyatakan bahwa sekitar 14 ribu perusahaan yang tersebar di Jawa Timur diprediksi tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017.

“Ada sekitar 37 ribu perusahaan di Jatim. Nah, 40 persennya, atau sekitar 14 ribu perusahaan itu belum mampu bisa membayar upah sebesar ketetapan adalah pabrik alas kaki, sepatu, plastik, dan lainnya. Hal itu dikarenakan order perusahaan yang sangat minim,” kata Johnson.

Jhonson juga menambahkan, cukup mengapresiasi kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo terkait penetapan UMK/UMP 2017. Sebab, menurut Johnson, ketetapan upah itu sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yakni sebesar 8,25 persen.

Sementara Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Achmad Solikin menilai aksi demo para pekerja (buruh) sudah tidak efektif. Bahkan, cenderung kontra produktif dengan apa yang dilakukan.

“Takutnya tuntutan (UMK) semakin tinggi, hingga menyebabkan adanya keinginan dari pengusaha mereka, untuk menghentikan pekerja itu dengan mesin. Karena beberapa diskusi yang ada mengatakan lebih gampang mengurus mesin daripada manusia. Investasi juga lebih besar. Ke depannya saya melihat semakin ada indikasi,” ungkap Solikin.

Dicontohkan dia, saat ini Maspion sudah mengurangi tenaga manusia. Ini dampak dari para pekerja yang dinilai semakin lama semakin tidak rasional. “Beberapa pengusaha bilang, upah pekerja relatif mahal, jika dibandingkan dengan produktifitas,” ucap Solikin.

Berbeda dengan pemikiran pekerja yaitu upah yang diterima, tetapi pengusaha membayar biaya pekerja dilihat dari produktivitas yang dihasilkan. “Disitu tidak ada titik temu karena pandangan berbeda. Kalau pekerja dilihat dari berapa uang yang diterima, sementara pengusaha yang dilihat berapa yang dihasilkan,” papar Solikin.

Menurut Solikin, kemampuan perusahaan berbeda-beda untuk menggaji karyawannya. Ada yang memiliki usaha skala besar, dan perusahaan yang skalanya lebih kecil atau baru tumbuh. “Itu juga yang dipikirkan pemerintah jangan sampai pengusaha baru tumbuh itu mati karena yang merugi. Karena kalau mereka rugi, ekonomi juga terganggu. Ini PR bersama. Harus ada dialog insentif dari pengusaha dan pekerja,” tegas Solikin.

Hal sama diungkapkan Ketua Kamar Daging Indonesia (Kadin) Surabaya Jamhadi. Ia mengatakan soal UMP sudah dipastikan akan naik setiap tahunnya, sesuai rujukan PP No 78. “Dengan besaran kenaikan UMP yang sudah berlaku ditambah nilai inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi serta case untuk Jatim saat ini naik 8,25%,” ujarnya.

Disinggung soal permintaan kenaikan upah dari buruh yang cukup tinggi, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa dengan kenaikan itu dari sisi pengusaha cukup berat. Untuk itu pihaknya mengatakan perlu ada komunikasi yang produktif. “Marilah dunia usaha lebih kreatif dan inovatif agar tetap usahanya tetap lancar. Sementara dari sisi pekerja juga harus meningkatkan produktivitas,” ungkapnya.

Besaran UMSK 5 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada 2016:

  1. Kota Surabaya Rp3.197.250
  2. Kabupaten Gresik Rp3.194.635
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp3.192.000
  4. Kabupaten Pasuruan Rp3.189.375
  5. Kabupaten Mojokerto Rp3.181.500

November 2016, Pakde Karwo menetapkan besaran UMK 2017 naik 8,25 persen dari 2016. Yaitu:

  1. Kota Surabaya Rp3.296.212
  2. Kabupaten Gresik Rp3.293.506
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp3.290.800
  4. Kabupaten Pasuruan Rp3.288.093
  5. Kabupaten Mojokerto Rp3.279.975

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here