PP Nomor 72 Tahun 2016 Berikan Peluang Asing Menguasai Saham BUMN

0
269
Gedung Kementerian BUMN

Nusantara.news, Jakarta – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT) yang tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT) memungkinkan saham BUMN berpindah tangan tanpa persetujuan DPR.

Implikasi dari peraturan baru ini adalah perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam  BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN. Dengan demikian, pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR.

Di satu sisi, cara ini memang potensial menaikan pemasukan negara. Namun pada sisi lain, hal ini juga potensial merugikan dan mengorbankan kepentingan strategis negara mengingat BUMN merupakan salah satu aset penting bagi negara. Lebih dari sekadar profit center bagi penerimaan negara bukan pajak, bidang garapan BUMN tergolong sektor strategis yang memiliki kaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Dalam arti politis pemilik saham BUMN yang sesungguhnya adalah segenap rakyat Indonesia yang mendelegasikan hak mereka pada negara untuk menguasi dan mengelola BUMN. Dengan begitu, pengalihan saham BUMN kepada pihak swasta, termasuk swasta asing, pada dasarnya dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi.

Oleh karenanya wajar saja jika PP ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai PP ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara sebagaimana yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara.

UU ini mengatur bahwa setiap saham yang masuk dalam kekayaan negara, baik dalam pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan, tidak bisa tidak, harus seizin DPR sebagai wakil sah rakyat Indonesia. “Secara substansi ini membuka peluang pengalihan kekayaan negara karena mengubah BUMN menjadi swasta tanpa kendali DPR,” tutup Agus.

Reaksi serupa juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mengungkapkan, PP yang diterbitkan pemerintah ini membuka peluang bagi asing untuk menguasai mayoritas saham BUMN tanpa harus menunggu lampu hijau dari DPR.

Inas memberikan contoh, BUMN seperti Pertamina bisa saja dialihkan ke perusahaan asing dengan mekanisme penyertaan modal negara. “Aturan ini sangat berbahaya karena aset negara bisa pindah ke perusahaan asing,” kata Inas.

Dengan demikian, mencermati berbagai reaksi dalam bentuk penolakan terhadap PP ini sesungguhnya mengandaikan bahwa peluang untuk membatalkannya masih terbuka lebar agar pihak swasta, baik domestik maupun asing, tidak dengan mudah menguasai sumber daya strategis yang dimiliki Indonesia. Dalam konteks ini, opsi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agaknya dapat dijadikan pertimbangkan bagi para pihak yang memiliki kepedulian atas penyelamatan aset negara agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak memiliki hak sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here