PPh Impor Barang Konsumsi Perkeruh Perang Dagang

0
65
Pemerintah telah menetapkan keniakan PPh impor 1.147 komoditas dalam upaya menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit--CAD) agar tekanan terhadap rupiah berkurang.

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas impor disinyalir justru memperkeruh efek perang dagang. Paling tidak negara-negara asal komoditas impor tersebut akan memberlakukan yang sama, atau bahkan bisa lebih besar dari yang ditetapkan Indonesia.

Sebagai hukum timbal balik, ketika suatu kebijakan merugikan suatu negara, maka negara yang dirugikan akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih berat dari semula. Balas membalas kenaikan PPh impor dengan sendirinya makin memperkeruh perang dagang yang ada.

Sejauh ini Amerika sudah memberlakukan perang dagang dengan China, Turki, dan Argentina, mungkin 124 produk Indonesia yang menerima fasilitas khusus (generalized system preference—GSP). Kebijakan Presiden AS Donald Trump ini memicu perang dagang abad ini.

Maka ketika Indonesia mengenakan kenaikan PPh impor atas 1.147 komoditas, pada hakikatnya Indonesia sedang mendeklarasikan perang dagang dengan negara asal 1.147 komoditas tersebut. Dari mana saja asal impor komoditas tersebut?

Yang jelas dari China, Amerika, Eropa, Inggris, Afrika, Jepang, Korea, India dan tentu saja negara-negara Asean.

Padahal, ketika Amerika hendak me-review 124 komoditas ekspor Indonesia yang memperoleh fasilitas GSP, perundingan sedang berlangung. Bahkan untuk beberapa komoditas sudah rampung pembicaraannya. Pertanyaanya, apakah sebelum memutuskan kenaikan PPh impor 1.147 komitas impor tersebut Indonesia sudah membicarakannya dengan negara asal komoditas?

Melihat begitu banyak komoditas yang dinaikkan PPh impornya, patut diduga pembicaraan itu belum dilakukan. Itu sebabnya, kebijakan yang atas nama menyelamatkan CAD dan pada akhirnya menyelamatkan rupiah itu berpotensi besar mendapat kebijakan balasan dari negara konterpart ekspor-impor kita.

Dampak pada perekonomian

Secara keseluruhan maka kebijakan itu juga berpotensi menjadi pemicu makin ruwetnya konstelasi perang dagang di dunia.

Lantas bagi Indonesia sendiri seberapa besar manfaat kenaikan PPh impor tersebut?

Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak menampik adanya dampak terhadap inflasi tetapi dia menilai dampaknya akan lebih rendah. Sayangnya dia tidak merinci seberapa besar angka pengaruhnya terhadap inflasi.

Dia berharap agar industri dalam negeri dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan ekspansi pasar. Dengan demikian, aktivitas industri dapat lebih bergeliat.

“Kita bijak dan selektif situasi sekarang tidak efektif yang di suasana biasa tak dilakukan, kita berharap industri-industri dalam negeri bisa masuk,” demikian Sri.

Hal sebada duybgjao Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurutnya tarif PPh impor terhadap barang impor yang digunakan sebagai bahan baku tidak ada perubahan. Tarif PPh impor untuk 57 komoditas diputuskan tetap 2,5% karena diidentifikasi memiliki peranan besar untuk pasokan bahan baku sehingga tidak diubah kebijakannya.

Berdasarkan studi Dirjen Bea Cukai setiap kenaikan 2,5% nilai impor turun 1%. Kalau kebijakan ini sama dengan bea masuk, implementasi aturan tarif PPh dapat menyebabkan penurunan impor ini diharapkan bisa 2%.

Lebih lanjut Enggar mengungkapkan kebijakan ini akan meningkatkan harga barang impor di pasar dalam negeri sekitar 15%–20%. Hitungan tersebut berdasarkan kenaikan tarif yang mencapai 7,5% sementara rupiah telah tergerus mencapai 9%.

Dengan demikian dalam jangka pendek dia mengharapkan ada penurunan aktivitas impor barang konsumsi tersebut sehingga permintaan terhadap dolar AS dapat berkurang.

Sebab, nilai impor 1.147 barang tersebut secara keseluruhan pada 2017 sebesar US$6,6 miliar sementara pada 2018 sampai dengan Agustus 2018 mencapai US$5,0 miliar. Tanpa penyesuaian tarif, nilai impor barang-barang tersebut akan naik signifikan.

Lebih jauh, dia berharap dengan aktivitas ini defisit neraca transaksi berjalan dapat berkurang, karena adanya dampak surplus.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira berpendapat dari aturan PPh pasal 22 yang mengatur barang impor dinilai tidak akan berdampak besar pada perekonomian, terutama tidak akan berdampak banyak pada pengendalian CAD. Justru akan menimbulkan efek negatif.

“Pengendalian barang impor yang jumlah totalnya 1.147 pos tarif barang nilainya dari Januari-Agustus berkisar US$5 miliar. Itu kan hanya 5,5% dari total impor non migas, ” demikian Bhima.

Bahkan ia berpendapat dampak ke penerimaan pajak juga tidak terlalu besar karena memang tujuanya bukan untuk gali penerimaan. Yang lebih signifikan adalah pengendalian bahan baku untuk proyek infrastruktur dan impor migas.

PPh Pasal 22 ini akan memberikan efek negatif yang besar karena pengendalian barangnya menyasar impor barang konsumsi. Oleh karena itu pelaku industri ritel dan distributor akan segera menyesuaikan harga jual barangnya di tingkat konsumen.

“Apalagi kalau konsumen tidak punya alternatif barang subsitusi lokal yang lebih murah, ya mereka akan terpaksa beli dengan harga mahal,” kata Bhima.

Itu sebabnya ia mewanti-wanti inflasi bisa merangkak naik, yang akan terasa efeknya di bulan November dan Desember. “Semoga overall inflasi tidak di atas 3,7% karena akan gerus daya beli masyarakat,” tutupnya.

Dampak ke CAD

Sementara pengamat ekonomi dari Asian Development Bank Institute (ADBI), Eric Sugandi menilai dampak kebijakan ini pada neraca dagang dan transaksi berjalan masih terbatas. Hal ini lantaran porsi barang-barang tersebut terhadap total impor relatif kecil. Kalau ada penurunan impor maupun CAD namun dinilai tidak akan banyak pengaruhnya.

Sejak awal tahun sampai Agustus 2018, nilai impor dari 1.147 barang tersebut bernilai sekitar US$5 miliar. Angka itu hanya sekitar 4% hingga 5% dibandingkan total impor Indonesia.

Selain berusaha mengendalikan impor barang konsumsi, pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 20% (B20), menggenjot devisa pariwisata, dan upaya menarik devisa hasil ekspor. Jika upaya tersebut digabung, menurut Eric, dampaknya pada CAD tahun ini juga belum signifikan karena waktu tersisa hanya empat bulan.

Eric memperkirakan, dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut akan lebih terasa pada tahun depan. Tahun ini proyeksi CAD sekitar 2,3% sampai 2,5% dari nominal PDB.

Kalau pun manfaat terhadap perekonomian besar, kenaikan tarif impor 1.147 komoditas ini pada akhirnya memicu perang dagang semaki rumit. Ditambah tindakan balasan negara konterpart, maka secara keseluruhan perekonomian tidak menguntungkan. Alias barang-barang impor lebih mahal, kecuali barang yang ada substitusinya di dalam negeri akan aman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here