PPP dan PKB Kritik Pidato Presiden Joko Widodo

0
186

Nusantara.news, Jakarta – Isi pidato Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Tugu Titik Nol Kilometer Peradaban Islam Indonesia di Barus Sumatera Utara, Jumat (24/3/) yang meminta agar agama dipisahkan dari politik, selain dikritik oleh kalangan akademisi, juga memancing reaksi keras sejumlah tokoh politik untuk angkat bicara. Tanggapan keras itu bahkan, disuarakan dua anggota partai koalisi pemerintah, PKB dan PPP. Mereka menganggap pernyataan tersebut tidak pantas, karena menunjukkan keterbatasan pemahaman agama seorang pemimpin negara.

Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, misalnya, menyindir pemimpin yang meminta pemisahan antara agama dan politik adalah bukti dia terbatas pemahaman agamanya. “Sampai-sampai ada yang mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Saya ingin mengatakan, ini terjadi karena terbatasnya pemahaman tentang agama,” kata Romi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/03/2017).

Senada dengan Romi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menegaskan agama tidak dapat dipisahkan dari politik, karena agama merupakan pijakan dalam kehidupan, termasuk pijakan dalam berpolitik. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini kemudian memberi contoh prinsip-prinsip kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Salah satu di antaranya adalah menjadikan ajaran tauhid (agama) sebagai laku politik.

“Ada beberapa ciri kepemimpinan Gus Dur. Hal itu adalah berlandaskan tauhid (Ketuhanan), kerakyatan, dan kemanusian. Dalam hal ini jelas Gus dur tidak memisahlan agama dengan politik. Agama malah menjadi rambu sekaligus pemandu langkah politik,’’ kata Muhaimin dalam acara diskusi ‘Sekolah Kepemimpinan Gus Dur’ di Kantor DPP PKB, Jakarta (26/3).

Namun di pihak lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencoba  menjelaskan, bahwa maksud pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak dalam konteks memisahkan agama dan politik. Tapi, konteks yang dimaksudkan Presiden adalah ingin memisahkan antara adanya motif dan ekses buruk dari aktivitas politik dengan proses dan tujuan mulia dari agama.

“Hemat saya, Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama,” terang Lukman, seperti dilansir situs resmi Kementerian Agama, Kemenag.go.id,  Minggu (26/03).

Terlepas dari adanya kontroversi atas pernyataan tersebut, mestinya Presiden Jokowi paham bahwa soal ini sangat sensitif secara politik di Indonesia. Masalah ini adalah perdebatan klasik yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bung Karno dan Moh. Natsir pernah memperdebatkan soal ini di tahun 1940. Tidak ada salahnya, untuk berbicara hal berat seperti tema “relasi agama dan politik” yang telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah republik ini, kepala negara lebih dulu mengkaji dalam tim ahli terbatas agar pernyataannya tidak menimbulkan polemik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here