PR Besar Membangun Kemandirian Ekonomi

0
67
Tanggung jawab para capres dan cawapres terpilih adalah membangun kemandirian ekonomi bangsa ini yang sudah mulai terkooptasi para kreditor.

Nusantara.news, Jakarta – Warna-warni perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla memang serba tanggung. Di sana-sini tampak ada keinginan yang kuat sang Presiden memajukan ekonomi, namun disisi lain banyak kelemahan menggelayuti kinerja ekonomi Jokowi-JK.

Tentu saja krisis ekonomi Indonesia saat ini akan berdampak langsung pada tingkat keterpilihan Jokowi-Ma’ruf dikemudian hari, berhadap-hadapan dengan tawaran pemulihan ekonomi dari Prabowo-Sandi. Janji siapakah yang akan dipercaya rakyat Indonesia?

Seperti banyak meme dan lelucon yang bertebaran di media sosial, dimana ada 65 janji kampanye Jokowi pada 2014 yang hingga hari ini tak kunjung ditepati. Tapi lebih menakutkan lagi output dari berbagai kebijakan Jokowi selama 2014-2018 berbaur dengan gejolak ekonomi global dan regional, menghasilkan kualitas pertumbuhan yang stagnan di level 5%.

Ada harapan karena pertumbuhan tersebut termasuk yang tinggi, pada saat yang sama betapa banyak beban utang, defisit transaksi berjalan, depresiasi rupiah, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pembangunan infrasrtuktur yang ternyata lambat di tengah gegap gempita promosinya, plus janji penciptaan 10 juta tenaga kerja.

Menurut Guru Besar Ekonomi IPB Didin S. Damanhuri skala ekonomi Indonesia termasuk kecil tapi sanget terbuka (open small economy). Ditandai dengan produk domestik bruto (gross domestic product—GDP) hanya sekitar US$1 triliun dengan jumlah pendudu 262 juta. Sementara tingkat integrasinya ke dalam ekonomi dunia sudah sangat mendalam.

Lewat penetrasi pasar modal, pasar uang, pasar utang, serta berbagai ratifikasi Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization—WTO), Pasar Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area—AFTA), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation—APEC), dan lainnya.

Maka jangan heran jika Rapat Dewan Gubernut Bank Indonesia tak terlalu penting ditunggu, tapi rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve (Bank Central AS) sangat ditunggu-tunggu oleh otoritas ekonomi dan pebisnis di Indonesia. Kapan kenaikan suku bunga dilakukan, sehingga kepastian kenaikan suku bunga The Fed ke depan sangat ditungu-tunggu. Terutama khususnya dampaknya terhadap terhadap nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini sudah menyentuh level Rp.14.650 per dolar AS dengan segala dampak lanjutannya.

Antara lain harga-harga bahan kebutuhan pokok yang sudah serba impor, juga harga barang dan jasa lainnya. Jumlah orang miskin yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sudah di bawah 10%, tapi terancam kapan saja naik kmbali karena yang hmpir miskin sekitar 90 juta dengan pengeluaran sebesar SU$2 per hari.

Kebangkrutan banyak perusahaan, PHK, ditambah melambungnya dolar AS, ketimpangan yang tahun 2015 rasio gini pengeluaran sudah menyentuh level 0,413. Padahal pada 2017-2018 sudah sempat turun di kisaran 0,395, tapi dengan kerentanan kurs rupiah dan serba impornya kebutuhan pokok, maka ketimpangan konsumsi dapat naik kembali di atas 0,4.

Didin juga menyoroti bagaimana dengan Paket Kebijakan Ekonomi 1 hingga 18 yang sudah dikeluarkan, apakah ini akan efektif untuk kebangkitan kembali ekonomi Indonesia? Hal ini mengingatt problem high cost economy yang sudah bersifat struktural ditambah korupsi yang masih sangat massif terjado.

Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah platform ekonomi para capres dan cawapres 2019 nanti mampu mengurangi problem struktural seperti di atas?

Jejak ekonomi Jokowi

Tentu saja Tim Ekonomi Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi tengah menyusun platform ekonomi baru agar Indonesia keluar dari krisis selama 4 tahun terakhir. Karena biar bagaimana sepanjang Pemerintahan Jokowi, ekonomi kita ngeri-ngeri sedap, dikatakan kuat tapi lemah, dikatakan lemah tapi sangat tergantung oleh utang.

Mari kita tengok kinerja ekonomi Jokowi 6 bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi sesuai janji Jokowi akan patok di level 7%. Sepanjang Pemerintah Jokowi berjalan rerata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% plus minus 1%. Bahkan sempat anjlog di level 4,79% di tahun 2015, sementara sampai Juni 2018 mencapai level tertinggi di masa Pemerintahan Jokowi di 5,27%. Sehingga pertumbuhan rata-rata Januari-Juni 2018 mencapai 4,16%, tapi inipun di bawah target pertumbuhan 2018 sebesar 5,4%.

Tentu saja capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2018 sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dirinya mengaku tak menduga capaian pertumbuhan ekonomi 5,27% sebagai dampak Lebaran.

Tingkat pencapaian inflasi relatif baik, dari target APBN 2018 sebesar 3,5%, realisasinya sampai Juni hanya 3,12%.

Persoalannya nilai tukar rupiah pada APBN 2018 yang dipatok pada kisaran Rp13.500, realisasinya rata-rata di level Rp13.746. Belakangan rupiah makin melemah ke level Rp14.658 per dolar AS.

Termasuk harga minyak dunia yang dipatok pada APBN 2018 di level US$48 per barel, realiasinya di level US$72 per barel. Bahkan harga minyak dunia sempat menyentuh level US$79 per barel, dengan gejolak di Turki dan Timur Tengah, dikhawatirkan harga minyak dunia bakal menembus level US$100 per barel.

Penerimaan pajak yang sejak 2006 selalu mengalami shortfall, pada 2018 dipastikan akan shortfall lagi. Dalam APBN 2018 penerimaan pajak dipatok dilevel Rp1.472,71 triliun, sampai Juni 2018 realisasinya baru Rp581,54 triliun atau baru 39,48%.

Itu sebabnya defisit transaksi berjalan pada APBN 2018 dipatok di kisaran Rp325,94 triliun. Sampai Juni 2018, total defisit transaksi berjalan baru di level Rp116,80 triliun atau ekuivalen US$8 miliar.

Belum lagi beban utang Indonesia yang mencapai Rp8.649 triliun. Rinciannya utang pemerintah tercatat Rp4.169 triliun, utang BUMN Rp360 triliun, dan utang lembaga keuangan lainnya Rp3.850 triliun. Beban utang yang besar ini tentu saja bisa menggerus kemandirian ekonomi, yang itu artinya bertolak belakang dengan Nawa Cita Presiden Jokowi.

Tugas capres mendatang

 

Melihat segala plus minus ekonomi di masa Pemerintahan Jokowi, tentu saja akan menjadi beban berat buat pemerintahan mendatang. Entah Jokowi-Ma’ruf yang terpilih atau justru Prabowo-Sandi.

 

Itu sebabnya, beban berat kemandirian ekonomi ini akan menjadi faktor negatif buat Jokowi yang telah menjalaninya dalam empat tahun terakhir. Itu sebabnya akan menjadi tantangan serius bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk menjawab kelemahan-kelemahan ekonomi Jokowi pada 2019 mendatang.

 

Sebab kalau Jokowi terpilih kembali, maka mau tidak mau indikator-indikator makro ekonomi yang buruk dimasa lalu berpeluang besar akan semakin buruk. Ada kesan kuat Tim Ekonomi Jokowi gagal menerjemahkan keinginan Jokowi di level praktis.

 

Kombinasi Tim Ekonomi Prabowo-Sandi nantinya diharapkan mampu menjawab kelemahan Tim Ekonomi Jokowi lewat terobosan-terobosan ekonomi kerakyatan yang lebih mandiri, lebih kredibel dan lebih bermartabat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here