Debat Kelima

Prabowo Akan Soroti Struktur Industri Keuangan yang Tidak Sehat

0
123
Efek crowding out membuat SUN, perbankan, pasar modal, dan korporasi berebut likuiditas di pasar secara tidak sehat.

Nusantara.news, Jakarta – Pada 13 April capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan 02 Prabowo-Sandi akan menguji kepemahamannya soal perekonomian Indonesia. Dari 5 persoalan yang akan diperdebatkan persoalan industri keuangan akan mendapat perhatian lebih.

Kelima isu yang akan diperdebatkan di Hotel Sultan besok adalah soal soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Mengapa industri keuangan termasuk yang menjadi perdebatan cukup keras? Betapa tidak. Lihat saja, struktur keuangan kita selama empat tahun terakhir sudah salah arah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat perburuan dana di masyarakat, tentu saja pemenangnya adalah pemerintah. Karena pemerintah di satu sisi sebagai regulator, di sisi lain juga eksekutor alias pemain.

Wajar kalau kemudian pemerintah memenangkan perlombaan yang tidak sehat dalam mengoleksi likuiditas pasar. Hal apa yang kemudian dikenal sebagai efek crowding out, yakni efek kekacauan perburuan likuiditas di pasar oleh sebab tamaknya pemerintah.

Hal ini bermula dari tingginya suku bunga di Indonesia. Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Maret lalu, suku bunga acuan ditahan di level 6%. Tingginya suku bunga membuat Indonesia mengalami ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Di negara ASEAN saja kita jauh berbeda, ini menjadi pemicu masalah di sektor lain.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri baru saja menaikkan bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps) untuk simpanan rupiah dan valas serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan untuk bunga penjaminan rupiah menjadi 7% dari sebelumnya 6,75%. Kemudian untuk valas 2,25% dari sebelumnya 2% dan untuk simpanan rupiah BPR 9,5% dari sebelumnya 9,25%. 

Sementara bunga deposito rerata 5% plus minus, hal ini menunjukkan bahwa perbankan kalah saing dalam menjerat likuditas pasar, terutama jika bersaing dengan bunga obligasi pemerintah (SUN).

Surat utang negara adalah yang tertinggi dengan bunga 8%. Artinya kita bisa rugi karena mesti membayar utang lebih mahal dari negara-negara di kawasan. Misalnya, Vietnam, yield surat utangnya 4,8%. Kalau dibandingin dengan tenor kita 10 tahun, maka kita mesti bayar lebih mahal 135%.


Berbeda dengan korporasi yang mampu menerbitkan surat utang korporasi menyesuaikan pergerakan bunga SUN. Seperti PT Modernland Realty Tbk misalnya, menawarkan kupon obligasi dengan bunga 12% hingga 12,5% untuk penawaran umum berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Yakni, seri A senilai Rp600 miliar ditawarkan dengan bunga 12%. Seri ini bertenor tiga tahun dan akan jatuh tempo 7 Juli 2018. Lalu, seri B senilasi Rp150 miliar dengan kupon 12,5%. Seri ini bertenor lima tahun dan akan jatuh tempo 7 Juli 2020.

Sementara PT Astra Sedaya Finance (ASF) juga menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap V senilai Rp1,57 triliun. Surat utang ini diterbitkan dalam dua seri. Yakni, seri A senilai Rp750 miliar ditawarkan dengan kupon 8,5%. Seri ini bertenor satu tahun dan akan jatuh tempo 12 Juli 2016. Kemudian, seri B senilai Rp825 miliar dengan kupon 9,25%. Seri ini bertenor tiga tahun dan jatuh tempo 2 Juli 2018.

Walaupun obligasi Astra Sedaya Finance lebih rendah dari Modernland Realty, tapi jauh lebih tinggi dari bunga acuan BI (BI Rate), bunga penjaminan LPS dan bunga deposito perbankan.

Sementara di pasar modal para emiten juga sibuk berburu likuiditas di pasar, jika perusahaan yang listing di PT Bursa Efek Indonesia berkinerja biasa-biasa saja, tentu saja serapan likuiditas pasarnya juga rendah. Hanya emiten yang berkinerja positif yang mampu menyerap likuiditas di pasar.

Tentu saja dalam kondisi perburuan likuiditas yang kacau dan rusak secara strutktur tersebut, pemenangnya adalah obligasi pemerintah. Struktur ini tidak sehat, mestinya bunga SUN lebih rendah dari bunga BI Rate dan bunga penjaminan LPS. Oleh karena bunga SUN dipatok demikian tinggi, maka wajar obligasi korporasi berusaha lebih tinggi dari bunga SUN.

Dari sisi kinerja industri perbankan sebenarnya cukup baik. Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 mencapai 12,05% year on year.

Hal ini diiringi oleh tingkat kesehatan yang cukup baik tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio—CAR) perbankan sebesar 23,32%.

Wimboh mengatakan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan berjalan baik, juga terlihat dari rasio Non-Performing Loan atau NPL gross dan net perbankan tercatat masing-masing 2,67% dan 1,14%.

Hanya saja dengan kondisi crowding out, dikhawatirkan pasok dana pihak ketiga akan berkurang karena direbut oleh bunga SUN yang tinggi. Pada gilirannya, di tahun 2019 bisa saja kemampuan perbankan dalam melempar kredit akan turun karena suplai likuiditasnya sangat minim.

Industri perbankan sendiri terus berusaha menekan NPL lewat berbagai cara, seperti melempar kredit ke sektor konsumer yang marjinnya besar, termasuk ke sektor UKM. Tapi yang menjadi trend belakangan perbankan rame-rame menjual kredit bermasalahnya, sehingga NPL menurun, sementara bank mendapat tambahan likudiitas dari hasil menjual kredit macetnya.

Permasalahan keuangan lainnya adalah struktur ekonomi yang lemah dengan Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan selama bertahun-tahun. Persoalan ini tidak kunjung dibereskan secara tuntas oleh setiap rezim pemerintahan.

Sampai saat ini Indonesia belum mengobati penyakit defisit transaksi berjalan. Alih-alih, pemerintah memilih menambal bolong tersebut di neraca modal dan neraca finansial. Pemerintah membiarkan aliran modal asing masuk ke dalam negeri untuk menambal defisit transaksi berjalan.

Padahal modal asing dalam portofolio masuk, membuat ekonomi kita lebih fragile dan rentan, sebab yang masuk modal dalam bentuk portofolio yang sangat mudah keluar dan masuk. Modal yang masuk adalah uang panas.

Permasalahan itu juga semakin kompleks dengan rendahnya penyaluran kredit di Indonesia. Rasio penyaluran kredit terhadap PDB Indonesia tercatat masih di bawah 40%. Padahal di Thailand, rasio itu mencapai di atas 100%. Bagaimana kita memacu pertumbuhan ekonomi kalau penyaluran kredit terhambat?

 

Itu sebabnya perbaikan struktur industri keuangan butuh penanganan yang cepat agar jalannya roda ekonomi benar-benar efektif, efisien dan mensejahterakan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here