Prabowo Galau dan Isu Tawaran Cawapres Rp15 Triliun

0
178
Ketum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di restoran Jepang, Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Setelah menyerang sana sini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan sedang galau. Hal ini menyusul ketidakpastian deklarasi Prabowo sebagai penantang Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Entah apa yang melatari mantan Danjen Kopassus tersebut galau.

Prabowo sendiri membantah wacana deklarasi dirinya menjadi Calon Presiden (Capres) 2019 di Rapat Koordinasi Nasional 11 April 2018 nanti. Sebelumnya deklarasi Prabowo direncanakan akhir Maret, tapi diundur jadi 5 April 2018, dan diundur lagi jadi 11 April. Dan kini, tanggal itu diundur lagi.

Dikatakan Prabowo, Rakornas hanya sekedar Apel kader Gerindra tingkat nasional. “Tanggal sebelas belum deklarasi,” ujar Prabowo, Kamis (5/4/2018).

Alasan Prabowo, deklarasi dirinya sebagai Capres bisa terwujud jika telah mendapatkan tiket 20 persen kursi di DPR sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden.

Sejauh ini Partai Gerindra belum membangun koalisi partai untuk menggenapi syarat pencalonan presiden. Koalisi yang digagas Gerindra hanya sebatas Pilkada 2018. “Tenang-tenang saja, Sabar lah kita cari yang terbaik,” imbuh Prabowo.

Pernyataan ini cukup mengejutkan. Sebab banyak yang menganggap, Prabowo menyimpan sebuah keraguan. Padahal jika dilihat, Gerindra sudah menjalin koalisi dengan PKS. Kedua partai ini sudah memenuhi ambang batas bawah kursi parlemen dan suara. Gerindra memiliki 73 kursi dan PKS 40 kursi di parlemen. Dengan total 113 kursi maka Prabowo telah mengantongi 20,17 persen kursi di DPR.

Lantas mengapa Prabowo menyatakan belum mendapat tiket nyapres dari hasil koalisi Gerindra-PKS? Sejumlah pengamat politik menilai, keraguan Prabowo disebabkan lawannya adalah incumbent. Sehingga dia masih perlu menjalin komunikasi dan negosiasi dengan PKS sebagai mitra koalisi.

Sebaliknya, pencalonan Prabowo dapat gugur jika PKS tidak jadi bergabung dan memutuskan berada bersama koalisi pendukung pemerintah. Sebab melihat pergerakan partai-partai Demokrat, PAN, dan PKB tampaknya juga akan mengusung Jokowi.

Baca juga: Peta Kekuatan Prabowo “Head to Head” Melawan Jokowi

Bila Gerindra ditinggalkan partai politik di luar pendukung Jokowi, maka dibutuhkan 9% suara. Dalam hal ini posisi Gerindra sama dengan posisi PKS, PAN, PKB dan Demokrat. Apalagi PKS sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai skenario. PKB sedang berputar-putar dengan mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres. Begitu juga Demokrat masih menunggu sinyal kuat dari PDIP mengenai tempat terbaik untuk AHY.

Sikap PKS nampak dari adanya 9 nama yang dimunculkan untuk diusung sebagai Capres dan Cawapres. Adapun Demokrat masih menikmati popularitas AHY dengan modal suara 10,9% menggandeng PKB sudah mencukupi syarat presidential threshold 20% untuk mengusung sendiri Capres dan Cawapres.

Boleh saja Prabowo sibuk berkeliling menebar pidato-pidato serangan terhadap pemerintah dan elit. Berbagai topik dibicarakan mulai Indonesia bubar tahun 2030, hutang hingga biaya Asian Games. Meski demikian, Prabowo harusnya lebih dulu menyapa partai koalisinya.

Terlalu lama berkeliling sebelum memastikan angka 20% aman memang cukup beresiko. Apalagi sampai membiarkan partai-partai terlalu lama menunggu akan membuka ruang manuver semakin kuat. Sementara lawan (kubu Jokowi) saat ini sudah start meningkatkan komunikasi, lobi dan tekanan ke partai-partai pendukung Prabowo.

Di sinilah kegalauan Prabowo muncul. Tampaknya dia tidak mau “cari mati” dengan asal deklarasi. Minimal dia harus berhitung dengan cermat bila ingin maju jadi Capres. Sebab, kalau Prabowo maju dan kalah, ini jadi pengalaman ketiga kalinya.

Memang sejauh ini satu-satunya peluang Gerindra hanyalah PKS. Sementara PKS belum menyatakan sepakat mendukung Prabowo. Pertimbangannya, PKS masih berhitung terkait dengan nama calon wakil presiden yang belakangan ini muncul. Takutnya, PKS tidak dapat jatah untuk itu.

Di internal Gerindra, hingga kini penggodokan nama bakal Cawapres pendamping Prabowo masih dilakukan. Nama-nama bakal calon Cawapres tersebut sudah mengerucut 3-5 nama. Bursa bakal Cawapres itu mengerucut ke tokoh nasional.

Baca juga: Utak-atik Cawapres Prabowo di Pilpres 2019

Pendapat lain, keraguan Prabowo deklarasi disebabkan elektabilitasnya semakin menurun. Selain itu Prabowo juga ragu dengan kandidat Cawapres yang disodorkan saat ini. Cawapres Prabowo sebaiknya memang memiliki beberapa syarat, elektabilitas unggul dan sumber dayanya kuat. Bisa jadi Cawapres yang diusulkan partai koalisi tapi sumber dayanya kurang.

Dengan keragu-raguan ini, Prabowo bisa mempengaruhi konstelasi Pilpres 2019. Bahkan bukan tak mungkin Prabowo melego tiket Capres ke tokoh lain seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Rizal Ramli.  Bisa jadi Prabowo berpikir bagaimana dengan suara kandidat alternatif lain yang suaranya beranjak naik. Apakah Prabowo bersedia merelakan kursinya untuk tokoh alternatif penantang Jokowi?

Agar Prabowo tidak kalah lagi

Sebelumnya muncul wacana, Prabowo menjadi Cawapres Jokowi saja. Jika hal ini terjadi, maka propaganda ‘Jokowi dua periode’ bisa dipastikan berjalan mulus. Pertarungan Pilpres 2019 melahirkan Capres tunggal melawan kotak kosong.

Sebenarnya usulan Prabowo menjadi Cawapres Jokowi bukan sekedar wacana. Jauh hari Kubu Jokowi sudah merayu kubu Prabowo agar bersedia menjadi Cawapres. Dengan begitu kemungkinan Prabowo kalah sangat kecil, ketimbang memilih head to head.

Baca juga: Menjegal Skenario Capres Tunggal

Kebalikan dari Prabowo, incumbent sebenarnya juga was-was jika harus head to head kembali. Kemungkinan kalah dan menang 50:50. Agar hal itu tidak terjadi, maka dilakukanlah pendekatan massif pada kubu lawan. Apapun dilakukan agar Prabowo tidak kembali maju sebagai Capres dan memilih menjadi Cawapres, termasuk munculnya isu tawaran Rp 15 triliun.

Ya, kabar Prabowo Subianto ditawari Rp 15 triliun oleh pengusaha yang mengaku utusan Istana bukan isapan jempol. Kabar tawaran mahar untuk Prabowo asal jadi Cawapres Jokowi tersebut dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Menurut pria yang cukup dekat dengan Prabowo tersebut, tawaran agar menjadi Cawapres cukup menggiurkan. Tawaran itu bukan hanya berupa duit, tapi juga tawaran lain seperti proyek yang jumlahnya puluhan triliun.

“Ditawari uang yang jumlahnya tadi (Rp 15 triliun) itu dari dua tahun yang lalu. Saya dengar langsung dari beliau (Prabowo),” kata Said, belum lama ini.

Tawaran yang datang ke Prabowo ini, lanjut Said, ada juga yang disampaikan dengan cara lembut hingga kasar. Misalnya mempersulit Prabowo untuk mendapatkan kredit sehingga usaha Prabowo berhenti, hingga mencari-cari kesalahan dari perusahaan-perusahaan milik Prabowo. “Semuanya muaranya adalah agar beliau (Prabowo) tidak maju sebagai Capres. Kalaupun mau maju didorong menjadi Wapres,” bebernya.

Adanya tekanan dan tawaran uang, kata Said, menunjukkan bahwa iklim demokrasi menjadi tidak sehat, sehingga dia siap menentang cara-cara yang demikian. “Tidak beradab, membuat demokrasi tidak sehat, apalagi mendorong calon tunggal,” ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pernah mengungkapkan ada tawaran ke Prabowo untuk menjadi Cawapres Jokowi. Diakuinya, Jokowi mengirim utusan yang ditugaskan melobi Prabowo. Lobi-lobi ini memang merupakan upaya pemerintah menciptakan Capres tunggal. Namun Gerindra mengaku tak tertarik dengan tawaran itu. “Ya adalah utusan-utusan orang yang datang menawarkan, bergabung agar Pak Prabowo jadi cawapres dan sebagainya,” ujar Fadli.

Teranyar, di tengah kegalauannya Prabowo justru diajak bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Apakah keduanya membahas Pilpres 2019? Apakah Prabowo ditawari menjadi Cawapres Jokowi?

Tidak jelas apa isi dari pertemuan yang berlangsung di restoran Jepang, Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Baik Prabowo dan Luhut sama-sama bungkam soal itu.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam itu hanyalah pertemuan biasa. “Pertemuan itu betul, biasa aja silaturahmi biasa kan. Namanya kenal sudah lama. Satu, mantan komandan; yang kedua, bekas… mantan teman bisnis,” ucap Dasco saat dimintai konfirmasi.

Meski tidak dijelaskan secara rinci hasil dari pertemuan tersebut, namun jawaban dari adik Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo ini setidaknya bisa menjadi sinyal jika Luhut menawari Prabowo menjadi Cawapres Jokowi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini tak membantah saat ditanya apakah benar Luhut melobi Prabowo untuk posisi Cawapres. “Saya senyum saja ya, tidak bantah,” jawab Hashim.

Hanya saja Hashim menyampaikan, saat ini Gerindra hanya fokus untuk mengusung Prabowo menjadi calon Presiden 2019, bukan Cawapres. Kriteria pendamping Prabowo juga tengah dicari oleh pihaknya. “Yang penting nasionalis religius. Tidak menutup kemungkinan militer, bisa sipil, bisa aktivis, bisa anak muda, bisa lebih senior,” serunya.

Seperti diketahui, selama ini kedua pensiunan jenderal TNI AD itu selalu berada dalam posisi berseberangan. Prabowo kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintah pada beberapa kali kesempatan, di antaranya soal penguasaan lahan di Indonesia yang dikuasai oleh segelintir konglomerat. Sementara Luhut berada di posisi yang menginginkan Presiden Joko Widodo terpilih kembali untuk periode keduanya.

Sehingga kecil kemungkinan jika keduanya bertemu hanya untuk ngopi. Jika kedua politisi bertemu, bisa diterka pasti terkait dengan Pilpres 2018. Namun dilihat dari sisi positifnya, setidaknya pertemuan dua tokoh nasional beda pandangan politik ini sangat layak dilakukan untuk mereda ketegangan politik yang semakin meningkat.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here