Prabowo, Gugatlah ke MK

0
46

RABU  22 Mei lusa, KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilu. Khusus Pemilu Presiden, di hari itu akan diketahui secara resmi siapa yang meraih kemenangan untuk duduk di singasana istana. Sampai hari ini, belum diketahui bagaimana sikap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil pemilu tersebut: Apakah akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, atau melepaskannya begitu saja.

Dalam beberapa kesempatan Prabowo Subianto memang menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 02 ini menganggap telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, dari mulai kampanye sampai proses rekapitulasi hasil perolehan suara.

Dari pihak Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) sudah terdengar wacana untuk tidak menggugat ke MK. Fadli Zon misalnya mengatakan bahwa Prabowo-Sandiaga tidak akan mengajukan gugatan ke MK, karena dianggapnya gugatan itu hanya akan menjadi langkah yang sia-sia.

Fadli mengaitkannya dengan gugatan serupa yang diajukan Prabowo terkait hasil penghitungan suara Pemilu Presiden 2014. Waktu itu, menurut Fadli, bukti-bukti yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa tidak didalami oleh MK. "Bahkan waktu itu hard evidence sudah disiapkan, bahkan untuk materainya saja habis bermiliar-miliar waktu itu," kata dia.

Tapi Fadli mengatakan, rencana untuk tidak mengajukan gugatan ke MK itu baru sebuah kemungkinan. Kepastian tentang itu akan disampaikan langsung oleh pasangan Prabowo-Sandiaga.  

Sementara koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo tidak akan menggugat ke MK, karena mereka tak percaya cara ini akan membuahkan hasil.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso juga menyampaikan, pihaknya belum memutuskan langkah apa yang akan diambil setelah menolak hasil pilpres 2019. Namun, menurut Priyo, opsi untuk tidak mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres ke MK semakin menguat.

Sementara posisi KPU tinggal menunggu. Seperti dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, jika tidak ada gugatan ke MK, KPU akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif terpilih pada 25 Mei mendatang. “Kalau tidak ada sengketa, tanggal 25 kita tetapkan. Tapi kalau ada sengketa, kita tunggu sampai putusan MK keluar," kata Arief .

Berdasarkan Pasal 475 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Prabowo-Sandi punya waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan keberatan ke MK atas penetapan hasil Pilpres oleh KPU. Artinya, selambat-lambatnya hari Sabtu 25 Mei 2019, gugatan itu harus didaftarkan ke MK. Dan MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkaranya.

Kini keputusan terakhir ada di tangan Prabowo-Sandi. Hak untuk menggugat atau tidak berada di tangan mereka sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden. Hak itu tentu boleh digunakan atau tidak, dengan konsekuensinya tersendiri.

Seandainya Prabowo menggugat, maka tentu dia harus menyiapkan bukti-bukti yang kuat dan sah untuk menunjukkan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, serta perselisihan penetapan suara yang dapat mempengaruhi penentuan hasil akhir.

Tapi sekiranya Prabowo memilih tidak menggugat, maka pertanyaannya ke mana bukti-bukti yang selama ini diklaim sebagai tanda kecurangan?

Menurut kita, inilah yang mesti diungkap. Bangsa ini berkepentingan dengan adanya pemilu yang jurdil, karena hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpin terejawantahkan di situ. Hak itulah yang harus dihormati. Desakan untuk pemilu bersih jangan dibaca sebagai tekanan terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilu semata, tapi sebagai keprihatinan untuk menghormati hak rakyat.

Siapa pun calon presiden yang kalah, entah Prabowo atau Jokowi, mereka telah dipilih oleh sekian puluh juta rakyat. Rakyat tentu menghendaki agar orang yang dipilihnya memperjuangkan kemenangan sampai ke batas yang tak mungkin lagi ditembus. Saluran perjuangan yang tersedia setelah penetapan oleh KPU adalah melakukan gugatan ke MK. Semestinya saluran ini dimanfaatkan, dengan segala upaya.

Untuk apa? Tidak lain kecuali untuk menghormati pilihan rakyat!

Melakukan aksi terbuka, entah dengan nama people power atau gerakan kedaulatan rakyat seperti istilah Amien Rais, sah belaka sebagai perwujudan hak menyatakan pendapat di muka umum. Kita menolak pendapat yang mengatakan gerakan seperti ini sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah. Karena yang digugat adalah hasil pemilu yang diselenggarakan KPU, bukan menggugat pemerintah Jokowi. Tetapi, dari sudut pandang formalistik, sekeras apa pun aksi ini tidak akan mengubah penetapan hasil pemilu.

Sebagai pressure agar KPU tidak berlaku curang, gerakan ini diperlukan. Tetapi, gerakan ini hanyalah pelengkap dari upaya utama, yakni menggugat hasil pemilu melalui saluran konstitusional.

Tidak menggugat kekalahan sama artinya dengan memberikan kemenangan tanpa gugatan kepada pihak lawan. Tidak hadir di pertandingan akhir sama artinya dengan menyerahkan kemenangan secara walk-over (W.O) kepada lawan.

Prabowo-Sandi –jika memang hasil akhir KPU menyatakan mereka kalah—harus hadir di arena pertandingan puncak. Kehadiran itu bukan untuk mereka, tapi terutama untuk menghormati supporter yang sudah mendukung mereka sejak babak awal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here