Prabowo Pilih Ijtima Ulama atau Bisikan King Maker?

0
176
Calon presiden Prabowo Subianto melakukan penjajakan koalisi dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo kini dihadapkan pada dua pilihan, antara memilih cawapres dari rekomendasi ijtima ulama atau bisikan koalisi partai politik.

Nusantara.news, Jakarta – Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 merekomendasikan tiga nama untuk calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Untuk capres Prabowo Subianto, sedang cawapres Ustadz Abdul Somad (UAS) dan Salim Segaf Al-Jufri.

Menariknya, rekomendasi ijtima ulama ini menimbulkan banyak interpretasi. Pertama, ijtima ulama digagas karena belum ada titik temu antara petinggi partai politik terkait sosok pendamping Prabowo Subianto. Sehingga seperti kata Prabowo, dinamika politik tengah berjalan cepat. Dengan rekomendasi ijtima ulama memungkinkan ruang untuk dimusyawarahkan dengan partai politik. Keputusan akhir tetap sesuai mekanisme koalisi partai politik.

Kedua, sebagian besar yang hadir dalam ijtima adalah para ulama yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan 212 pada 2016 silam. Setelah muncul gerakan #2019GantiPresiden, semangat koalisi keumatan semakin menguat. Bahwa publik umumnya melihat kondisi bangsa di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sedang sakit dan harus segera diselamatkan.

Secara jaringan, sebagian besar jaringan Prabowo di koalisi enam Parpol yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Berkarya, dan Partai Demokrat, sejak awal adalah bagian dari gerakan #2019GantiPresiden. Karena itu rekomendasi tersebut sulit untuk diabaikan Prabowo.

Habib Rizieq dalam amanahnya melalui teleconference dari Mekkah mengatakan ijtima ulama yang mencalonkan presiden dan wakil presiden 2019 dari kalangan nasionalis dan agamis dapat saling melengkapi dan menyempurnakan guna mencari pemimpin yang adil dan amanah, cerdas dan tegas yang cinta bangsa dan negara dan melindungi semua agama, yang menjunjung tinggi ayat suci, serta selalu mengawal konstitusi agar tidak bertentangan dengan ayat suci.

Ketiga, koalisi keumatan ingin tampil sebagai kekuatan penyimbang di antara partai politik. Apalagi setelah bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi tersebut. Tampaknya para ulama tidak mau membiarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi king maker dalam Pilpres 2019.

Sejak bertemu Prabowo, SBY kini terlihat sangat aktif melobi sejumlah pimpinan parpol anggota koalisi pendukung Prabowo sehingga perannya diperkirakan akan semakin besar. Sebaliknya, peran pendiri PAN Amien Rais yang pada 2014 terlihat cukup besar, kini justru terlihat surut.

Bergabungnya Partai Demokrat ke kubu Gerindra ditengarai ada kepentingan politik praktis. Publik selama ini melihat ada ambisi SBY ingin mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres sangat besar, seperti yang dilakukan pada Pilgub DKI 2017 lalu. Hal ini jika dipaksakan justru akan mengancam koalisi keumatan yang selama ini sudah terbangun.

Terbukti, dalam ijtima ulama tidak ada nama AHY untuk diusulkan sebagai cawapres Prabowo. Diakui para ulama nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kosgama) Partai Demokrat itu memang tidak pernah dibicarakan selama forum ijtima ulama. Ada alasan yang menyebabkan AHY belum diusulkan masuk bursa Pilpres. Pertemuan SBY dan Prabowo belum menunjukkan kata sepakat nama AHY diajukan menjadi calon wakil presiden. Apalagi dalam pertemuan keduanya (SBY-Prabowo) tidak ada kewajiban Demokrat mengusung AHY. Kendati AHY bukan harga mati, namun keinginan SBY yang belum rela melepas keinginannya mengusung AHY menjadi cawapres masih terlihat.

Alasan lain, bergabungnya Demokrat disebabkan sebuah ‘keterpaksaan’. Mengingat dalam setahun terakhir SBY tampak menghidupkan sinyal untuk mendukung petahana. Namun sinyal dukungan SBY nampaknya terganjal ‘seteru abadinya’ ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini hubungan mereka masih dingin.

Baca juga: “Coming Soon”, Perang Besar SBY-Mega

Karena itu koalisi keumatan tidak rela apabila pencapresan Prabowo ‘dihambat’ oleh kepentingan-kepentingan SBY. Apalagi melihat riwayat perseteruan SBY-Mega dan strateginya yang selalu memainkan strategi playing victim setiap kali jelang pemilihan (pilkada/pemilu), dianggap hanya akan merusak jalannya permainan fair play yang digagas koalisi keumatan.

Sementara di kubu seberang, nama-nama cawapres Jokowi dari kalangan ulama juga sempat mencuat. Jokowi dan koalisinya lebih dulu memunculkan duet nasionalis-religius. Sebut saja nama Ketum MUI KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketum Muhammadiyah KH Din Syamsuddin, dan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang kesemuanya berasal dari non-partai. Sekedar catatan, TGB sudah mundur dari Partai Demokrat pasca dukungan ke Jokowi.

Ijtima ulama moral politik

Kini hampir dipastikan terjadi pertarungan ulang antara Jokowi dan Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2019. Pertarungan tersebut diperkirakan akan sangat dinamis, ketat bahkan lebih seru dari 2014 sehingga sulit memperkirakan hasil akhirnya.

Dua kandidat tampaknya siap untuk mengusung pendamping dari kalangan ulama, kendati dalam sejarah cawapres ulama bukan jaminan mendongkrak elektoral. Pada Pemilu 2014, ada dua capres nasionalis yang berpasangan dengan kalangan ulama, Megawati-KH Hasyim Muzadi kemudian Wiranto-KH Salahuddin Wahid. Pasangan itu justru keok dari pasangan non-ulama SBY-JK.

Pada Pilpres 2009 juga begitu. Ada JK-Wiranto yang menjual isu-isu Islam tapi tetap kalah. Namun melihat kondisi saat ini yang rentan dengan isu-isu Islam, jadi upaya kedua kandidat capres untuk kapitalisasi sentimen ulama dan umat dalam konteks Pilpres 2019 dihadapkan pada realitas politik pemilih.

Bagi kubu Jokowi, pemilihan pendamping dari ulama bukan harga mati. Dan tentu, tidak menjadi masalah besar jika nantinya Jokowi tidak memilih cawapres ulama. Namun di kubu Prabowo, hal ini akan menjadi masalah setelah munculnya rekomendasi ijtima ulama.

Apakah ijtima ulama sifatnya final dan mengikat? Bagaimana seandainya Prabowo bersama parpol koalisi tidak patuh dengan ijtima ulama? Ini tentu menjadi dilema.

Memang akan sangat merugikan bagi Prabowo apabila ijtima ulama tidak dipatuhi. Faktanya, selama ini koalisi keumatan yang terbangun dalam GNPF-U dan PA 212 merupakan sandaran utama yang menguntungkan Prabawo dalam memainkan isu agama. Meski bukan Islam yang lebih baik dari capres di kubu seberang, setidaknya Prabowo sepi dari serangan isu agama. Sebaliknya kalau Prabowo tidak patuh pada ijtima ulama, isu agama bisa menyerang balik Prabowo.

Sejauh ini Prabowo menerima hasil rekomendasi ulama yang menyerahkan nama Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad sebagai cawapresnya. Namun, dia akan mengomunikasikan dengan mitra koalisi. “Saya terima rekomendasi, tapi rekomendasi adalah rekomendasi. Mari kita pelajari hasil dari ijtima. Tapi memang benar, saya akan konsultasikan ke semua pihak,” ucap Prabowo.

Prabowo akan melakukan pertemuan dengan mitra koalisi untuk membahas cawapres yang direkomendasikan ijtima ulama. “Kita tentu harus diskusi dengan partai lain dan peserta ijtima. Juga dengan pimpinan ijtima sendiri kita akan membahas tindak lanjutnya. Dalam waktu dekat saya kira akan ada pertemuan lagi,” katanya.

Dalam sejarah Indonesia, memang baru sekali ini ada ijtima memilih capres cawapres. Di jaman Rasullullah SAW, Pengangkatan Abu Bakar As-Shidiq sebagai kholifah diserahkan kepada musyawarah atau ijtima umat Islam, yaitu golongan Anshor yang dipimpin oleh Sa’ad bin Ubadah di balai Bani Sa’idah dan golongan Muhajirin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab di masjid Nabawi. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh golongan masing-masing. Golongan Anshor dan Muhajirin kemudian sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah secara aklamasi.

Ada beberapa rumusan ijtima yang dikemukakan ulama ushul fiqh. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh mu’tazilah, merumuskan ijtima dengan ”setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang.”

Sedangkan Imam Al-Ghazali merumuskan ijtima dengan “kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama”. Rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijtima harus dilakukan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijtima harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah.

Sementara dalam rumusan Al-Amidi, ijtima harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.

Para ulama ushul fiqh klasik dan modern telah membahas persoalan kemungkinan terjadinya ijtima. Bahkan secara aktual ijtima itu telah ada. Akan tetapi ulama klasik lainnya, mengatakan bahwa siapa yang mengatakan adanya ijtima terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena mungkin saja ada mujtahid yang tidak setuju. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat sulit untuk mengetahui adanya ijtima terhadap hukum suatu masalah.

Dari sini dapat dilihat bahwa ijtima ulama terkait cawapres sifatnya tidak mengikat. Hal ini berbeda dengan ijtima di jaman sahabat. Sebab ijtima menurut pandangan ulama ushul fiqh kontemporer, bahwa ijtima yang mungkin terjadi hanyalah di zaman sahabat, karena para sahabat masih berada pada suatu daerah. Adapun pada masa sesudahnya, untuk melakukan ijtima tidak mungkin, karena luasnya wilayah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan seluruh ulama pada suatu tempat.

Namun bagi Prabowo, bukan berarti ijtima ulama diabaikan mengingat ada tanggungjawab moral politik yang diembannya. Disebutkan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, meskipun dalam praktik politik Prabowo Subianto tidak harus mengikuti hasil rekomendasi ijtima ulama, namun secara moral politik, rekomendasi tersebut telah mengikat. “Pertama, rekomendasi tersebut merupakan hasil ijtima ulama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian besar dari yang hadir di dalam ijtima’ tersebut adalah para ulama yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan 212 pada 2016 silam. Oleh karena itu, menurutnya rekomendasi tersebut sulit untuk diabaikan Prabowo. “Secara jaringan, sebagian dari jaringan Prabowo adalah bagian dari gerakan tersebut,” katanya.

Kedua, direkomendasikannya Salim Segaf Al-Jufrie dan Ustaz Abdul Somad adalah nama yang memiliki basis massa sosial keagamaan yang kuat. Salim Segaf adalah seorang Doktor, ulama yang memiliki basis sosial keagamaan yang kuat di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Salim juga pernah menjabat sebagai menteri sosial dan duta besar. Sementara itu Abdul Somad adalah ustadz dengan jutaan pengikut di dunia maya yang terus bertambah.

“Secara moral politik, Prabowo tidak bisa mengabaikan PKS, apalagi sikap PKS yang pernah legowo menerima Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI meskipun cawagub kader PKS Mardani Ali Sera harus mundur dari pencalonannya,” jelasnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menganggap wajar rekomendasi ijtima ulama GNPF untuk cawapres Prabowo Subianto. Namun, dua nama yang diusulkan (Abdul Somad dan Salim Segaf) tidak realistis bagi Prabowo, karena elektabilitasnya rendah.

“Karena Pilres bukan hanya ideal, orang baik, kalangan ulama, ustaz dan seterusnya, tapi memang harus punya kalkulasi politik yang matang, yaitu mampu memberikan insentif elektoral yang menjamin kemenangan,” kata Adi.

Dia menilai rekomendasikan ijtima ulama ini merupakan upaya GNPF yang ingin menunjukkan eksistensinya, menjadi wadah aspirasi umat Islam yang ingin terus dipertahankan. Itu kemudian yang direspons serius oleh Prabowo sebagai aspirasi kelompok yang selama ini terus berada di belakangnya.

“GNPF ini semacam koalisi bayangan di luar partai-partai resmi seperti PKS, Gerindra, PAN yang selama ini jadi ‘teman mesranya’, kelompok oposisi yang dimulai dari Pilkada Jakarta. Tentu Prabowo, PKS, Gerindra, PAN tak mau kehilangan momentum sokongan umat Islam,” ungkapnya.

Ya, pada akhirnya Prabowo harus menentukan pilihan. Antara memilih Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad dari hasil ijtima ulama atau justru pendamping lain non-ulama dari hasil bisikan koalisi parpol.

Tentu kalau Prabowo ingin menunjukkan moralitas politik yang baik, dia harus memilih rekomendasi ijtima ulama. Jika yang muncul pendamping lain, maka tesis politik ‘tidak ada kawan abadi’, mendekati kebenaran. Sebab pengabaian moralitas politik itu sedang terjadi. Padahal dalam kontestasi Pilpres 2019 yang menarik adalah dibutuhkannya pemain baru untuk menambah warna pertarungan. Jika kedua kubu mengusung pendamping dari ‘pemain lama’ atau muncul pemain baru tapi dari hasil politik dagang sapi, maka keduanya hanya akan mengulang Pilpres 2014.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here