Prabowo-Sandi Sang Pembebas

0
277
Sumber: Antarafoto

Pemberantasan Kemiskinan Harus Berbasis Pasal 33 UUD 1945

Pendekatan sosialisme pada Pasal 33 UUD 1945 menuntut tanggung jawab negara untuk berlaku adil dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pendekatan harus berlandaskan moral dan evaluatif, bukan ala neolib yang subjektif dan komparatif, cenderung anti subsidi. Padahal, pada negara berkembang proteksi adalah subsidi, sebagai wujud peran negara menyejahterakan rakyatnya. Tidak seperti neolib dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang cenderung melembagakan kemiskinan karena tidak mengajarkan kemandirian.

Kemiskinan adalah persoalan utama bangsa Indonesia, fungsi negara harus hadir untuk mengatasinya. Jika tidak, kemiskinan akan mendekatkan kepada kemudaratan, seperti perilaku menyimpang, malas, mengemis, berjudi, pelacuran, dan kriminalitas, serta membuat rakyat sensitif terhadap ketimpangan sosial tersebut. Kita menyebutnya kaum intoleran, karena benci terhadap orang kaya. Orang miskin mengakibatkan seseorang rela melakukan apa saja untuk mengatasi persoalan hidupnya. Budaya money politic (transaksional) pada sistem one man one vote tumbuh subur, konon kemiskinan adalah salah satu faktor penyebabnya. Ketika suara bisa diuangkan menjadi budaya politik yang menjurus pada demokrasi berbasis kapitalisme, hal tersebut menyuburkan demokrasi kriminal.

Akar masalah kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, etos kerja (malas), keterbatasan alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), terisolir karena bencana alam. Seringkali program pengentasan kemiskinan menjadi tidak mendidik kemandirian dan berekses melestarikan kemiskinan itu sendiri.

Membiarkan rakyat miskin adalah bentuk ketidakadilan Negara, dan bisa menjadi faktor pemicu kerusuhan sosial. Kemiskinan, ketimpangan sosial bisa sebagai momentum dan potensi yang bisa diolah sebagai sarana menimbulkan destabilisasi politik. Ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kemiskinan bisa memicu politik identitas yang sangat dibenci dalam demokrasi berbasis kapitalisme yang terjadi di Indonesia seperti saat ini. Tekanan sosial tentang biaya hidup menimbulkan situasi sosial yang mengakibatkan prasangka kebencian.

Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah bagian dari sejarah kemanusiaan, di Indonesia, Negara sering absen dan tidak menjalankan perannya. Klaim pemerintahan Joko Widodo tentang program BBM satu harga di Papua misalnya, niatnya baik namun menjadi masalah ketika Negara tidak mampu mensubsidi, apalagi di saat Pertamina di ambang kebangkrutan. Ironi Papua dengan sumber daya alam yang kaya raya menjadi objek pencitraan, padahal rakyatnya terjerat kemiskinan, di lumbung padi. PT Freeport sebagai tambang emas terbesar di dunia ternyata tidak membawa dampak perubahan pada rakyat Papua. Bahkan divestasi saham PT Freeport dieksploitasi oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai prestasi, karena rakyat Papua memiliki saham 10% nantinya. Fakta atau hoax? Akan menjadi hoax jika rencana divestasi, karena ini baru bersifat MOU (Memorandum of Understanding), masih dalam proses negosiasi, tapi sudah diklaim sebagai suatu keberhasilan. Ini bentuk pembodohan sekaligus pemiskinan terhadap rakyat Indonesia.

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial adalah Akar Kebencian Sosial

Kita sudah terbiasa dijajah, VOC dengan jumlah 16 ribu orang di tahun 1900 menguasai 35 juta penduduk pribumi. Di tahun 1930 berjumlah 0,4% dari 60 juta orang penduduk Indonesia menguasai 60 juta orang rakyat Indonesia. Hal ini memicu lahirnya Sumpah Pemuda dan keinginan Indonesia merdeka. Di era kemerdekaan kembali kita dijajah secara ekonomi oleh etnis Cina yang hanya merupakan 5% penduduk Indonesia. Namun keberadaannya menguasai 80% perekonomian. Dari 10 orang terkaya, 9 orang di antaranya dari etnis Cina yang menguasai 75% perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 90% dari 50 orang terkaya di Indonesia.

Hal ini memicu ketimpangan sosial yang dalam, menimbulkan kebencian sosial sehingga rentan dengan kerusuhan sosial berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) seperti yang terjadi pada tahun 1998. Kebencian berlanjut karena 87% lahan dikuasai oleh 29 taipan yang menguasai 5,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit, 80% perusahaan farmasi dan rumah sakit swasta kelas atas, dan sederet penguasaan ekonomi lainnya.

Ratio Gini (0,39%) menunjukan ketimpangan sosial yang dalam, menempatkan negara kita pada posisi keempat tertimpang di dunia. Hal ini akan lebih buruk jika BPS menjadikan pendapatan sebagai parameternya. Mungkin Ratio Gini bisa dua kali lebih buruk, dan kita akan menjadi negara paling timpang di dunia.

Isu pribumi dan non-pribumi kembali merebak, mengarah pada politik identitas (politik sektarian) karena pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dengan munculnya Gerakan 212 (2 Desember 2016) dalam skema Pribumi-Non Pribumi dan Islam-Non Islam jelas berbau rasis. Keunggulan ras yang ditunjukkan etnis Cina seperti Hitler dengan Bangsa Arya-nya, dan elite keuangan global (Rothschild, dkk.) sementara dengan Yahudi adalah faktor pemicu sentimen pribumi dan non pribumi di banyak negara.

Kebencian terhadap ras Cina bak api dalam sekam, jika ada operator yang memicu, bisa terjadi seperti tahun 1965, meledaknya Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga etnis Cina menjadi sasaran amuk. Pada tahun 1998 juga terjadi hal yang sama, dan yang berskala lokal seperti di Bandung (1960-an) dan Solo (1980-an), akarnya adalah kebencian. Sosial media saat ini menjadi sarana ampuh dalam cipta kondisi oleh momentum dalam kerusuhan berbau SARA.

Kebencian itu adalah ‘rasa’, pemerintah sebagai stabilisator dan katalisator, seharusnya tidak memihak seperti pada kasus Ahok (2017). Dan saat ini, kembali umat Islam dipertentangkan dengan memojokan kubu 02 yang dipersepsikan didukung oleh "Islam Kanan" (dianggap radikal). Politik adalah subjektivitas, ketika tahun politik (2019) tentu rentan aparat pemerintah, TNI, dan POLRI memihak pada petahana. Ambisi menjadi capres sebetulnya sah-sah saja, tapi ketika menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pilpres, ini menjadi masalah bagi demokrasi Indonesia.

Kemiskinan memicu ketimpangan sosial yang lebih dalam, peran negara harus hadir untuk mempersempit hal tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang fatal di tahun politik ini. Momentum kondisi objektif ekonomi yang “parah”, rentan dicipta kondisi menjadi kerusuhan sosial.

Prabowo-Sandi komit tentang Pembebasan Masalah Kemiskinan, Ketertinggalan, dan Ketimpangan Sosial

Tiga masalah tersebut di atas menjadi prioritas utama Prabowo-Sandi (PADI). Hal ini terlihat dari visi misi, dan pidato kampanye, baik di lapangan maupun pada acara Debat Capres dan Cawapres di televisi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesungguhnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi slogan PADI adalah memerangi ketiga hal di atas, yaitu: bebas dari ketertinggalan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial akan diatasi dengan sistem ekonomi inklusif, yaitu dengan menetapkan:

  1. Kebijakan alokasi kredit bank yang lebih besar kepada pribumi
  2. Kue APBN yang lebih besar untuk pribumi
  3. Kebijakan proteksi dan pengembangan UMKM melalui program OKE-OCE secara nasional.

Bagaimana tidak, parahnya angka ketimpangan di Indonesia, orang terkaya saat ini dari keluarga Djarum dan Bank BCA (Michael Hartono dan Budi Hartono), mempunyai aset mencapai Rp 500 Triliun, dan senantiasa tumbuh di atas rata-rata atau lebih dari 10%. Sementara, pada daftar 10 konglomerat terkaya di Indonesia hanya menempatkan 1 orang pribumi, yaitu Chairul Tanjung dengan kekayaan sebesar Rp 51,8 triliun (versi Forbes 2019).

Ketimpangan sosial ini merupakan ekses dari kebijakan Pemerintah yang pro terhadap taipan, dan tidak perhatian terhadap pengusaha pribumi (UMKM) yang meliputi 46 juta penduduk Indonesia.

Sistem pendidikan vokasional yang link and match, dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Faktor ketiga adalah redistribusi aset, dimana aset negara yang tidak produktif dibagikan kepada rakyat untuk produktif, khususnya di Sektor Pertanian. Sementara, negara akan mengelola harmonisasi sektor UMKM dengan swasta nasional dan BUMN yang langsung lewat kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Kompromi swasta nasional terhadap ruang dan kebijakan yang diberikan kepada UMKM melalui swasta nasional untuk berkonsentrasi pada produk-produk yang berorientasi ekspor, karena Indonesia Incorporated merupakan Holding Company Indonesia, agar pengusaha Nasional bersaing di pentas bisnis global.

Sementara untuk sektor domestik, swasta nasional besar diberi kekeleluasaan berinvestasi pada sektor yang tidak berbenturan dengan UMKM, bahkan diberi ruang khusus jika akan berinvestasi di sektor industri berbasis bahan baku pangan dan kelautan.

Mengenai pembebasan dari ketertinggalan di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi perhatian dunia, PADI bersungguh-sungguh dalam hal ini untuk mengoptimalkan kedua sektor tersebut. Strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang hasilnya akan didedikasikan pada kedua sektor tersebut, dan pembangunan UMKM yang menjadi program prioritas PADI jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan berbasis preferensi Program Benteng dari Soemitro Djojohadikoesoemo (1951-1953), dan Program NEP (New Economic Policy) dari Mahathir Mohammad di Malaysia, PADI bersungguh-sungguh mengatasi ketimpangan sosial antara pengusaha pribumi dan non pribumi, sekaligus menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Prabowo-Sandi adalah new hope dan Sang Pembebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan sosial. Rasa nasionalisme yang tinggi dari Prabowo Subianto dan kehandalan Sandi dalam wiraswasta (entrepreneurship) sangat memungkinkan membebaskan rakyat Indonesia dari masalah dan menggiring ke masyarakat adil dan makmur.

Kita pantas berharap, karena rezim Joko Widodo jauh dari yang diharapkan dan sangat mengecewakan rakyat Indonesia. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here