Benahi Tata Kelola BPJS Kesehatan (1)

Prabowo Siapkan Skenario Penyelamatan BPJS Kesehatan

0
112

Nusantara.news, Jakarta – Daftar panjang keluhan masyarakat pengguna jasa asuransi sosial Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih kuat dirasakan. Itu sebabnya dalam Pidato Kebangsaan calon presiden Prabowo Subianto bertekad membenahi tata kelola BPJS Kesehatan.

Mulai dari keluhan kualitas layanan pasien, antrean yang panjang, bahkan sejumlah penolakan rumah sakit hingga pasien meninggal, serta penghentian layanan BPJS Kesehatan oleh ratusan rumah sakit, adalah realitas yang tak bisa disembunyikan selama empat tahun terakhir. Bahkan semua itu berujung pada defisit keuangan BPJS Kesehatan yang menjadi penyebab utama semua keluhan pasien.

Itu sebabnya, dalam Pidato Kebangsaan yang disampaikan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Prabowo menyindir, ini adalah negara yang banyak rumah sakitnya menolak pasien BPJS Kesehatan, karena belum mendapat bayaran sekian bulan, yang rumah sakitnya terpaksa mengurangi mutu layanan.

Prabowo berjanji akan perbaiki tata kelola BPJS Kesehatan dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Ia juga akan memperjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

Perihal permasalahan yang menggelayuti BPJS Kesehatan, memang sudah menjadi rahasia umum. Defisit keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp16,5 triliun. Jumlah itu naik 69% dibandingkan defisit tahun 2017 sebesar Rp9,75 triliun.

Atas defisit tersebut BPJS Kesehatan sempat mencapbut tiga layanan yang sering dipakai masyarakat, yakni operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. Pencabutan tiga layanan itu mulai diberlakukan BPJS Kesehatan sejak 25 Juli 2018.

Namun sekelompok masyarakat melakukan uji materi atas peraturan direksi BPJS Kesehatan itu di Mahkamah Agung dan dimenangkan. Artinya, direksi BPJS Kesehatan tak bisa melaksanakan keputusannya sendiri oleh sebab keputusan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Saat ini total peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 200 juta, atau 83% dari total penduduk Indonesia. Meskipun demikian penambahan jumlah peserta tersebut tidak dapat menutupi atau menghentikan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Adapun usulan untuk menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan juga ditolak para stake holder.

BPJS Kesehatan juga telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat.

Jika mengacu pada tata kelola perusahaan asuransi swasta, apalagi asing, yang selalu membukukan laba bersih, tentu saja apa yang dilakukan BPJS Kesehatan cukup memprihatinkan. Karena, layanan BPJS Kesehatan ini sangat berbeda dengan layanan perusahaan asuransi pada umumnya. Perbedaan itu antara lain. 

Pertama, pada peraturan BPJS Kesehatan cenderung berubah-ubah bahkan tanpa persetujuan peserta, namun pada perusahaan asuransi komersial peraturan tidak pernah berubah sejak awal kontrak. 

Kedua, premi BPJS Kesehatan bisa naik tanpa perubahan manfaat dan tanpa persetujuan peserta, sementara perusahaan asuransi komersial premi naik jka nasabah setuju dan manfaatnya dinaikkan.

Ketiga, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terbatas dan sesuai tahapan rujukan. Sementara pada asuransi komersial rumah sakit yang bekerjasama bebas di seluruh Indonesia. 

Keempat, pada BPJS Kesehatan mudah sesuai dengan syarat dan ketentuan rujukan, sementara pada asuransi komersial mudah sesuai syarat dan ketentuan klaim. 

Kelima, pada asuransi umum bisa reumbers untuk pengobatan di rumah sakit luar negeri, sementara  pada BPJS Kesehatan sesuai rujukan di dalam wilayah pertangggungan saja. 

Keenam, pada asuransi komersial memiliki nilai tunai dari saver investasi premi berkala. Sementara pada BPJS Kesehatan tidak memiliki nilai tunai investasi berapapun premi yang sudah disetor.

Ketujuh, pada asuransi komersial memberikan manfaat santunan tutup usia (warisan atau wasiat), sedangkan pada BPJS Kesehatan tidak memberikan manfaat santunan apapun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 49 kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan satu rangkaian dengan program BPJS Kesehatan. Rincian temuan itu terdiri dari pelaku peserta BPJS Kesehatan sebanyak 10 temuan, BPJS Kesehatan 1 temuan, fasilitas kesehatan 36 temuan, dan penyedia obat sebanyak 2 temuan.

Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW Siti Juliantari mencontohkan kecurangan yang dilakukan RS Pemerintah atau RS Swasta salah satunya terkait dengan klaim tagihan BPJS Kesehatan. Tari mencontohkan untuk mendapat kelebihan bayar pihak RS mendiagnosa pasien tidak sesuai dengan penyakitnya.

“Potensinya lumayan besar karena hitungan klaim itu cukup besar. Kalau satu RS sakitnya hanya tipes diklaimnya DBD itu terus-terusan dibayarkan BPJS itu sebenarnya nilainya jauh lebih besar,” jelasnya

Berdasarkan temuan audit BPK 2016 di JKN menyampaikan proses verifikasi belum optimal dan terdapat kelebihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebesar Rp2,69 miliar.

Kecurangan-kecurangan itu juga ditemukan di daerah dengan modus yang beragam. Salah satu peneliti dari Pondok Keadilan Madura Fauzin menyampaikan di salah desa di Bangkalan ditemukan jumlah BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) lebih besar daripada jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Di kecamatan Kokop, Bangkalan, jumlah warga 71 ribuan sementara kapitasi tertulis 83 ribuan. Pihak BPJS-nya menyatakan ada kemungkinan penduduk kecamatan lain masuk ke situ. Apa mungkin jumlah total 71 ribu itu PBI semua, miskin semua. Kalaupun ada tambahan penduduk itu janggal.

Itu sebabnya, masih banyak kelemahan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan maupun program JKN. Itu sebabnya tugas pemerintah dan menteri kesehatan untuk mengatasi berbagai kelemahan BPJS Kesehatan.

Termasuk bagaiamana menambal kerugian atau defisit karena penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan yang tidak seimbang. Namun demikian pencabutan tiga fasilitas strategis juga tidak bisa dibenarkan karena sama sekali tidak melewati uji publik [bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here