Prabowo Ungkap Kebocoran, Jokowi Membantah, JK Membenarkan

1
358
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir adanya kebocoran anggaran hingga 25%, sementara Presiden Jokowi membantah sambil menantang Prabowo untuk melaporkan ke KPK. Sementara Wapres Jusuf Kalla membenarkan adanya kebocoran anggaran itu, tapi angkanya tidak sefantastis yang diungkapkan Prabowo (Sumber: Blog Hersubeno Arief).

Nusantara.news, Jakarta – Calon Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan isu lama, yakni soal kebocoran anggaran (APBN) hingga 25% tiap tahun. Hanya saja penjelasan kebocoran itu tidak diikuti pemaparan data detil yang mendukung, sehingga menimbulkan polemik kurang sedap buat Presiden Jokowi yang sedang memerintah.

Entah terinspirasi dari mana, atau mungkin saja terinspirasi mendiang ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, Prabowo melontarkan soal adanya kebocoran anggaran hingga 25%. Sebenarnya angka itu lebih rendah dari prediksi Soemitro bahwa APBN bocor hingga 30% tiap tahun.

Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp500 triliun per tahun.

“Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Tentu saja Presiden Jokowi yang sedang memerintah dan mengendalikan APBN tersinggung. Karena itu Jokowi menantang Prabowo untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi juga meminta laporan tersebut disertai data dan fakta.

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo ketika kampanye pada Pilpres 2014 silam. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25% alias Rp500 triliun.

Lain halnya Wapres Jusuf Kalla yang tak menampik soal kebocoran APBN, hal ini ditandai oleh sejumlah penangkapan gubernur, walikota dan bupati di Indonesia terkait maraknya kasus korupsi. Namun Wapres menilai bocornya anggaran tidak sebesar yang digembar-gemborkan Prabowo.

“Jangan disamaratakan, ada aparat pemerintah yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25%. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” katanya.

Hanya saja JK mengaku tak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15%.

“Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian 7%, ada 10%, paling nakal kira-kira 15%. Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25%,” tutur JK.

JK menyebut para pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditangkap beberapa tahun terakhir bisa dihitung. Dia menyebut ada 9 menteri, 120 bupati dan walikota, dan 19 gubernur. Jumlahnya memang cukup besar, tapi dilakukan penegakkan hukum atas mereka dengan keras.

Hal senada diungkap Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurutnya kebocoran anggaran ada diimana-mana, tapi jumlahnya tidak sefantastis yang diungkap Prabowo. “Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya. Tetapi tidak mungkin sebesar yang menyatakan itu,” ujar Tjahjo beberapa waktu lalu.

Selain itu menurut Tjahjo, kebocoran anggaran sebesar itu tidak mungkin terjadi dalam periode setelah tahun 2015. Sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun, kata dia, tidak semuanya terkait korupsi anggaran.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti angkat bicara terkait bocornya anggaran APBN hingga 25%. Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN.

Hasilnya, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terkait pernyataan bocornya anggaran negara, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum.

“Kalau memang dalam pelaksanaannya dianggap ada kebocoran anggaran, hal ini dapat dilaporkan kepada instansi terkait,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan lembaganya siap mengusut jika ada kebocoran APBN sebesar Rp500 triliun. Ia meminta apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK.

“Kalau benar, bila dilakukan oleh penyelenggara nagara maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK,” ujar Saut di kantornya.

Tapi pada 2017 sebelumnya KPK pernah mensinyalir pengelolaan keuangan pemerintah deerah belum sepenuhnya efektif dan efisien. Aparat penegak hukum masih menemukan adanya kebocoran anggaran yang disebabkan oleh korupsi.

“Kami mendapatkan informasi bahwa ternyata pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik, tetapi malahan memburuk,” ujar Ketua Wantimpres Sri Adiningsih usai pertemuan rapat bersama KPK bersama jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Senin (3/4/2017) silam.

“Korupsi kebocoran keuangan (di pemerintah daerah) bisa mencapai 20% hingga 40%. Bisa dibayangkan dana sebesar itu jika kita gunakan membangun Indonesia pasti akan luar biasa dampaknya,” papar Adiningsih.

Salah satu Komisioner KPK Alexander Marwata membenarkan nilai itu. Menurut dia, nilai itu diperkirakan berdasar dari nilai kerugian negara yang terungkap dari proses persidangan selama ini.

“Seperti e-KTP saja, kan hasil perhitungan BPKP hampir 50% dari nilai proyek. Kecenderungan kebocoran anggaran itu memang harus kita akui,” ujar Alex.

Penyebabnya, belum semua pemerintah daerah menerapkan tata kelola keuangan yang rapih dan transparan. KPK berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menerapkan tata kelola keuangan yang profesional. “Selain itu, peran pengawasan internal (di pemerintah daerah) harus juga berjalan,” ujar Alex.

Lepas dari polemik kebocoran APBN, sebenarnya Prabowo tidak perlu bombastis menyampaikan, kecuali beliau memegang data dan secara serius melaporkannya ke KPK.

Sebaliknya Jokowi juga tidak perlu baperan segera menolak soal tudingan adanya kebocoran APBN. Buktinya sudah ada 9 menteri, 120 bupati dan walikota, dan 19 gubernur yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK karena melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tinggal bagaimana semua pihak mengambil hikmah, seperti dinyatakan bahwa memang ada kebocoran anggaran, untuk kemudian mencari solusi untuk menghentikan kebocoran anggaran tersebut di kemudian hari. Bukan malah sibuk membantah.

Contoh kasus kondensat yang merugikan negara hingga Rp35 triliun, atau korupsi yang melibatkan kader PDIP, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp5,8 triliun dan US$711 ribu.

Korupsi itu lebih besar dibandingkan korupsi e-KTP Rp2,3 triliun, atau korupsi BLBI Sjamsul Nursalim Rp4,58 triliun. Korupsi ini dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Adalah bijaksana mengakui adanya kebocoran, sambil mencari solusi untuk terus memperkecil aspek kebocoran anggaran perlahan namun pasti.[]

1 KOMENTAR

  1. Setiap Prabowo memberikan data mengenai kelemahan dari kinerja pemerintahan selalu dibully rame oleh Jokowi, Menteri dan politikus rombongan 01 yg sebenarnya juga tidak tekun mencermati kinerja pemerintah
    Namun tidak lama kemudian data 2 yang diungkap Prabowo dibenarkan oleh pihak yg berkompeten
    Jokowi tidak pernah sekalipun minta maaf kepada rakyat atas janji2 yg diucapkan ketika kampanye yg sampai sekarang tidak bisa ditepati
    Statement sering tidak berbobot dan tak mampu berkomunikasi lgs dengan pimpinan negara lain krn kurang paham atau kelemahan dalam menguasai bahasa
    Lalu kita rakyat yg makan janji dalam 5 tahun diberi apa ataukah hanya diwarisi hutang saja

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here