Praktik Persekusi Menjalar ke Politik

0
114

Nusantara.news, Jakarta –  Persekusi atau main hakim sendiri, biasanya terjadi di tingkat tindak pidana biasa seperti tukang copet atau maling jemuran yang tertangkap tangan langsung dipersekusi oleh massa. Atau seseorang yang menulis di facebook yang dipersekusi oleh orang yang merasa dirugikan. Kini, praktik persekusi menjalar ke politik, setidaknya terjadi pada tiga kasus, yakni pansus KPK, proses pemilihan pimpinan DPD dan pemaksaan presidential threshold sebesar 20 persen. Praktik persekusi dalam politik ini berdampak serius, karena akan berujung pada terbentuknya tatanan sosial tanpa hukum dan tanpa etika alias melahirkan tatanan sosial khas masyarakat barbar.

Persekusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persekusi diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Dalam bahasa sehari-hari istilah ini populer disebut tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan persekusi atau memerkusi berarti menyiksa, menganiaya, atau melakukan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan persekusi di tingkat tindak pidana biasa sudah lazim, karena sudah sering terjadi. Tukang copet yang tertangkap tangan misalnya, massa bukannya menyerahkan tersangkanya ke aparat penegak hukum untuk dihakimi guna ditimbang hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai KUHP, melainkan “diadili” sendiri. Ukuran yang dipakai untuk mengadili sangat subjektif atau sesuai kehendak sendiri saja. Maka, dalam bebarapa kasus, tukang copet yang tertangkap tangan, adakalanya dikeroyok sampai babak belur bahkan ada yang sampai meregang nyawa.

Persekusi kini menjalar ke dunia politik. Persekusi dalam politik diartikan sebagai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok politisi dengan mengatasnamakan lembaga politik.

Praktik Persekusi Dalam Politik

Praktik persekusi dalam politik bukan lagi khayalan, melainkan sudah terwujud menjadi kenyataan. Tidak hanya dalam satu kasus, tapi sudah terjadi setidaknya dalam tiga kasus yang menonjol dan menjadi pergunjingan di masyarakat.

Salah satu kasus yang dapat dikategorikan sebagai praktik persekusi dalam politik adalah pembentukan Panitia Khusus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus KPK.

Unsur persekusi dalam kasus ini terkait dengan pansus yang hanya dibentuk oleh 7 fraksi yang berarti menentang UU MD3 Pasal 201 ayat (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Pengertian semua unsur fraksi dalam hal ini tidak bisa ditafsirkan lain. Mengutip Guru Besar Hukum Pidana Pascasarjana Universitas Indonesia Prof Indriyanto Seno Adji, dalam penafsiran dan konstruksi hukum interdispliner secara substansial, khususnya facet hukum pidana dan hukum tata negara, maka makna “semua unsur fraksi DPR” haruslah diartikan suatu kepastian hukum yang memenuhi syarat lex scripta (syarat tertulis) dan karena itu haruslah diartikan lex stricta (seperti apa yang dibaca) dan lex certa (tidak bisa diartikan lain secara multitafsir).

Bukan hanya itu. Menurut hasil kajian 135 akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pansus juga melanggar dua hal lain. Yakni, pertama bahwa apabila mengacu pada UU MD3 maka KPK bukan salah satu sasaran hak angket. Kedua, DPR dinilai tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Jadi, selain menentang UU MD Pasal 201 ayat (2), DPR juga salah sasaran dan lebay karena mengurusi hal-hal yang tidak berada dalam lingkup wewenangnya.

Tiga pelanggaran itu sesungguhnya sudah cukup bagi pemrakarsa pembentukan pansus untuk membatalkan keinginannya. Bahwa mereka terus bergerak dan bahkan mulai memanggil Miryam S Hariani untuk diselidiki, membuktikan bahwa 7 fraksi yang membentuk pansus yang diketuai Agun Gunandjar Sudarsa, tengah melakukan praktik persekusi terhadap KPK.

Mereka atau 7 fraksi itu sesunggunya sudah tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Tetapi karena kasusnya terkait politik maka massa tidak bisa memerkusi balik dengan memberikan bogem mentah seperti kasus maling jemuran. Mungkin nanti saat pemilu 2019, apabila mereka masih tampil, rakyat akan “memerkusi”  balik dengan cara tidak lagi memilih mereka.

Praktik persekusi kedua, terkait dengan pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktu lalu.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas melakukan kajian polemik ketatanegaraan tersebut. Dalam kajian yang dilakukan APHTN-HAN setidaknya ada dua hal yang ditabrak oleh DPD RI

Pertama terkait amanah konstitusi yang menghendaki DPD-RI diisi oleh perwakilan berdasarkan aspirasi daerah. Tetapi fakta menunjukkan mayoritas hampir 70 persen anggotanya adalah pengurus partai politik.  Salah kaprah itu lah yang menurut APHTN-HAN yang melatarbelakangi anggota DPD memaksakan pemilihan pimpinan DPD walau harus menabrak hukum.

Kedua, terkait kehadiran Wakil Ketua MA dalam pelantikan Pimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang (OSO). Kehadiran itu diperdebatkan karena, selain bertentangan dengan Putusan MA, juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 260  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah yang semestinya melantik Ketua DPD-RI, bukan Wakil Ketua MA.

Pelantikan itu pun bisa dilakukan sepanjang proses pemilihan ketua dan/atau pimpinan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan MA yang telah membatalkan peraturan DPD-RI terkait mengatur tata tertib lembaga tersebut.

Praktik persekusi ketiga, terkait kengototan pemerintah memaksakan presidential threshold sebesar 20 persen dari total kursi DPR atau 25 persen dari total suara sah. Tidak ada argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait kengototan tersebut. Dikatakan, presidential threshold 20 persen diperlukan sebagai basis minimal kursi atau suara untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Tetapi setelah didalami, tidak ada kaitan antara presidential threshold dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Sebab presidential threshold lebih terkait dengan kursi di DPR, sedang legitimasi sistem presidensial lebih terkait dengan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung.

Kalau pemerintah melanggar konstitusi, maka jangankan basis kursi 20 persen,  koalisi yang menguasai kursi lebih 50 persen pun bisa pecah dan berbalik ikut menjatuhkan presiden apabila melanggar konstitusi.

Bahwa pemerintah kemudian mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila tidak mengakomodir presidential threshold 20 persen, sama artinya pemerintah sedang melakukan praktik persekusi.

Berdampak Serius

Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa terjadi persekusi dalam politik? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, para politisi ingin menyelamatkan diri dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, diduga ini terjadi dalam kasus persekusi melalui pansus.

Kedua, adanya keinginan menggenggam kekuasaan secara penuh sehingga leluasa menjalankan pemerintahan, diduga hal ini melatarbelakangi praktik persekusi dalam presidential threshold 20 persen.

Ketiga, keinginan memosisikan diri dalam tingkat politik lebih tinggi sebagaimana diduga terjadi dalam praktik persekusi kasus  pemilihan dan pelantikan Pimpinan DPD RI.

Semua ini mencerminkan masih kuatnya fenomena politik machiavelis yang menghalalkan segara cara demi merebut kekuasaan.

Tetapi, apapun penyebabnya, dampak praktik persekusi dalam politik sangat serius. Pelaku praktik persekusi dalam politik memang tidak akan pernah dipersekusi balik dengan diberi bogem mentah, sebagaimana terjadi pada tukang copet atau maling jemuran.

Pelaku persekusi dalam politik hanya sekadar dicibir oleh rakyat.  Tetapi cibiran inilah yang berbahaya. Sebab cibiran ini sama artinya dengan menurunkan tingkat legitimasi atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Rendahnya tingkat kepercayaan ini pada kelanjutannya akan berbenturan dengan wewenang yang melekat pada lembaga politik dimaksud. Jika praktik persekusi dibiarkan berkelanjutan, maka pada kelanjutannya akan melahirkan tatanan sosial yang tidak terkontrol khas masyarakat barbar.

Bagaimana solusinya? Sangat tergantung pada partai politik yang berfungsi melakukan proses rekrutmen politik baik untuk legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Apabila pimpinan partai politik benar-benar bersikap dan bertindak sebagai negarawan, maka praktik persekusi diperkirakan tidak akan terjadi.

Praktik persekusi terhadap KPK melalui pansus misalnya, tidak akan terjadi apabila partai-partai politik melarang anggotanya membentuk pasus yang cacat hukum.

PDIP sebagai partai penguasa sekaligus pendiri KPK, bahkan agak anomali ketika membiarkan angotanya di DPR ikut-ikutan membentuk pansus.

Mungkinkah pimpinan partai politik bersikap dan bertindak sebagai negarawan? Setidaknya itulah harapan rakyat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here