Pratikno Cari Cawapres Jokowi, Lahirkan Politisasi Birokrasi

0
96
Penunjukan Mensesneg Pratikno sebagai ketua tim internal penjaringan calon wakil presiden (Cawapres) 2019 dinilai telah menabrak banyak aturan. Kondisi ini berpotensi melahirkan politisasi birokrasi di kementerian yang dipimpin Pratikno semakin besar.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ditunjuk sebagai ketua tim internal penjaringan calon wakil presiden (Cawapres) 2019. Nantinya Cawapres Jokowi dipilih sesuai kesepakatan antara presiden dengan partai politik pendukung.

Sayangnya Pratikno terkesan ngeles saat ditanya bagaimana komunikasi antara tim internal dengan partai politik pendukung Jokowi. Pria 56 tahun kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur mengatakan bahwa tim internal penjaringan Cawapres Jokowi tidak formal, melainkan hanya bersifat diskusi-diskusi biasa. Menurutnya keberadaan tim internal penjaringan Cawapres disebut baru dalam proses pematangan, penggodokan, mengenai kriteria. Belum berbicara mengenai siapa sosoknya.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno. Menurut dia, Pratikno sudah menjadi ketua tim penjaringan cawapres untuk Jokowi di Pilpres 2019.  Selain faktor kedekatan dengan Jokowi, alasan dipilihnya Pratikno sebagai ketua tim karena latar belakangnya akademisi sehingga tidak memihak dalam proses seleksi.

“Memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat. Informasi sensitif tidak diperdagangkan diperjualbelikan antar parpol,” ujar Hendrawan, Senin (12/3/2018).

Terpisah, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi seleksi calon pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019. Menurutnya, hal tersebut diatur oleh Mensesneg Pratikno.

“Manalah. Itu urusan Pak Mensesneg (Pratikno). Saya kan ndak urusi begitu-begitu,” ujar Luhut di kompleks istana kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Tidak bisa dipungkiri selama ini Pratikno dikenal sebagai tangan kanan Jokowi. Namanya mencuat ketika mengawaki tim sinkronisasi program pada masa transisi menjelang pemerintahan Jokowi pada 2014. Menjelang Pilpres 2019, dia ditugasi untuk menjaring Cawapres bagi Jokowi.

Tim internal ini diungkap Jokowi pada 27 Februari lalu sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendampingnya. Saat itu Jokowi mengatakan sedang membentuk tim yang bertugas menyeleksi kandidat pendampingnya di Pilpres 2019 secara internal.

Elektabilitas Jokowi hingga kini masih mengungguli Prabowo Subianto, yang diperkirakan akan kembali menjadi pesaing terkuatnya. Sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas inkumben berkisar 40-50 persen. Namun posisi tersebut dinilai belum cukup aman bagi Jokowi, sehingga diperlukan sosok calon wakil presiden yang dapat memastikan kemenangan pada 2019.

Sejauh ini Jokowi telah mengantongi dukungan lima partai politik sebagai capres 2019, yakni PDIP, Hanura, Golkar, Nasdem, dan PPP. Namun, kelima partai tersebut sampai saat ini belum ada yang secara terbuka menyampaikan rekomendasi nama Cawapres.

Terkait dengan posisi Pratikno, dari kubu PDIP dan kubu Jokowi menilai pemilihan Pratikno tidak melanggar undang-undang. Karena pencalonan tetap dilakukan oleh partai politik sesuai undang-undang Pemilu. Menurut mereka, itu bagian dari kewenangan presiden.

Sayangnya banyak kalangan menilai sebaliknya. Ada kekhawatiran penyelenggara negara di lingkaran Istana terlibat dalam rencana pencalonan Jokowi. Padahal sebagai pejabat negara mereka seharusnya bisa bersikap profesional dan netral. Ini yang terjadi, menteri malah menjadi tim sukses dan tim kampanye Capres. Dikhawatirkan Pratikno akan dengan mudah menggunakan fasilitas negara, anggaran negara dan struktur birokrasi serta jabatanya untuk pemenangan capres yang didukung.

Tabrak Banyak Aturan

Dalam hal ini dugaan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dilakukan Pratikno sangat kental. Meski berangkat dari latar belakang akademisi dan teknokrat, namun Pratikno kini sudah menjadi Mensesneg. Dengan menjadi ketua tim internal penjaringan Cawapres Jokowi, maka netralitas dan imparsialitas Praktikno dipertanyakan. Dia telah menabrak banyak aturan.

Disebutkan dalam undang-undang No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, bahwa seorang menteri harus memimpin kementerian negara untuk urusan negara guna mencapai tujuan negara. Di sini presiden bukannya harus menindak tegas menterinya yang tidak fokus dalam bekerja di kementerian, karena aktif terlibat dalam pemenangan Capres, melainkan justru menunjuknya sebagai ketua tim internal penjaringan Cawapres.

Keterlibatan langsung pejabat negara dalam tim sukses kandidat sebenarnya bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kecuali, pejabat negara itu mengundurkan diri dari jabatannya. Tata cara pengunduran diri pejabat negara yang terlibat dalam kegiatan politik diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013.

Pasal 9 ayat (1) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden; b. gubernur dan wakil gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Presiden; dan c. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat: a. jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilu; b. tempat/lokasi Kampanye Pemilu.

Ayat (3) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Ayat (4) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan.

Menurut peraturan tersebut, pejabat negara yang menjadi tim sukses, maupun tim kampanye capres dan cawapres bisa mengajukan cuti. Kepala daerah yang dimaksud dalam peraturan itu adalah Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.

Surat permohonan cuti tersebut diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye dengan melampirkan jadwal dan jangka waktu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemberian cuti diselesaikan paling lambat empat hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan.

Ketentuan peraturan kampanye ini juga tertuang pada Pasal 63 Peraturan KPU (PKPU) 4. Pada bab VII tentang Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara. Dalam lampiran permohonan cuti tersebut harus diserahkan paling lambat tiga hari sebelum pelaksana kegiatan kampanye. Dalam PKPU ini, ada beberapa jabatan yang diharuskan mengajukan melampirkan permohonan cuti, yakni mulai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, hingga Wakil Wali Kota. Selain itu, ada pula anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga pejabat negara lainnya.

Surat cuti ini harus diberikan oleh pihak yang berada di atasnya. Misalnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur yang mengajukan cuti. Kemudian, gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mengajukan cuti.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 71 ayat 1 disebutkan Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Di sini disebutkan, tidak peduli siapapun pejabatnya, jika aktif ikut kampanye kandidat Capres maupun Cawapres, maka harus mundur dari jabatannya. Pejabat negara tak diperbolehkan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, dijelaskan tentang aturan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah juga menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemilu oleh pejabat negara. Dalam UU dan PP tersebut disebutkan, pejabat negara tidak diizinkan memakai sarana perkantoran, radio negara, sandi telekomunikasi milik pemerintah dan peralatan lainnya.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur soal keterlibatan menteri dalam tim kampanye capres. Hak untuk menteri berkampanye diatur dalam pasal 59. Dalam Undang-undang Pilpres hanya membolehkan menteri cuti sehari tiap pekannya untuk melakukan kampanye.

Sementara Pasal 60 mengatur soal kewajiban para menteri. Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan aturan soal cuti para menteri itu diatur dalam tiga poin di pasal 62. Ayat (1) Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

Ayat (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Ayat (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Apabila menteri tetap bersikeras dalam jabatannya sambil menjadi tim sukses seperti yang dilakukan Pratikno, maka bisa dipastikan kementerian yang dipimpinnya akan tersandera oleh kepentingan jangka pendek dari pimpinannya.

Kondisi ini berpotensi melahirkan politisasi birokrasi di kementerian yang dipimpin Pratikno semakin besar. Di sini birokrasi bekerja dan berbuat sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Semua demi melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan.

Di sini, terlihat sangat nyata Jokowi sebagai penguasa mewakilkan institusi birokasi sebagai penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara.

Praktek politisasi birokrasi ini sebenarnya sudah terjadi masa pemerintahan Soeharto. Pada masa Orde Baru, birokrasi dijadikan alat bagi pengumpulan dan penumpukan modal dari rakyat untuk kepentingan negara. Kenyataan inilah yang melahirkan terciptanya gejala KKN antara penguasa dan pengusaha.

Kembali ke Pratikno, dengan dia menjadi tim sukses, maka conflict of interest atau benturan kepentingan semakin sulit dibedakan. Sementara dilihat dari aspek kompetisi politik sehat juga tidak sehat. Tentu dapat dibayangkan, betapa ngerinya orang-orang diberi jabatan penting di pemerintahan, namun kecenderungannya membuat kebijakan yang menguntungkan partai politik atau penguasa. Hal ini bukannya membawa kebaikan malah memperburuk keadaan.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here