Intelijen Negara (2)

Presiden Butuh Intelijen atau Tidak?

0
323
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo melantik Kepala BIN Jenderal Pol. Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO

Nusantara.news – Kalau masyarakat mempertanyakan kenapa saat ini intelijen tampak tidak berfungsi dengan baik, tentu rumit menjawab faktor penyebabnya. Faktor utama tentu saja dilihat dari sejauh mana Presiden RI sebagai user mengoptimalkan fungsi intelijen. Sementara, sewaktu merekrut Kabinet Kerja pada Oktober 2014 saja, konon Presiden tidak menggunakan jasa Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan profiling siapa saja yang bakal membantunya di Kabinet.

Jusuf Kalla saja, sebagai Wakil Presidennya, baru H-4 mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan data dan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan filter untuk merekrut Kabinet. Untuk diingat, ketika itu Jusuf Kalla memprotes nama R.J. Lino masuk jajaran kabinet sebagai Menteri Perhubungan, dan Joko Widodo akan melakukan pelantikan di Pelabuhan Tanjung Priok, di mana Lino telah sibuk menyiapkan hal tersebut, tapi akhirnya pelantikan dibatalkan oleh Jusuf Kalla. Lino batal menjadi menteri dan tersangkut kasus Pelindo II.

Kelemahan intelijen bisa dari segi institusi, di mana pihak asing ikut memperlemah intelijen sekaligus Tentara Nasional Indonesia (TNI) kita. Berikutnya dari segi personel, anggaran, dan sipilisasi BIN melalui pimpinan (POLRI) jelas berbeda kulturnya dibanding BIN pada era Orde Baru (militer). Sewaktu BAKIN pada era Orde Baru, pendidikan intelijen di CIA (Central Intelligence Agency), Mossad (Israel), Inggris (MI-6 Security Service), Perancis (DGSE), dan Australia (ASIS) merupakan terapan personal intelijen saat itu.

Sebagai ilmu, intelijen merupakan informasi yang dianalisa sebagai informasi strategis dalam kerangka past (masa lalu), present (sekarang), dan future (masa depan). Karena dalam intelijen tidak ada peristiwa yang terjadi tiba-tiba dan selalu berkait dalam rangkaian skenario bicara kapan, siapa, bagaimana, apa, di mana. Hampir seperti suatu berita bagi wartawan, hanya saja informasi dari intelijen mendalam, faktual, dan prediksi peristiwa akibat (kirka) yang terukur, sistematis, dan metodis. Info intelijen dinamakan informasi strategis karena mempunyai nilai yang tinggi.

Oleh karena itu, jika seorang intelijen sering melakukan operasi, jati dirinya harus tertutup karena akan dapat menggagalkan misinya dan itu artinya berisiko tinggi serta mahalnya biaya operasi, sehingga operasi harusnya dilaksanakan secara bijaksana. Menggelikan, jika kita mendengar ada personel intelijen membuka jati diri dan tampil di televisi sebagai pengamat (intel Melayu), tentu saja hal ini sesuatu yang naif terjadi di era L.B. Moerdani. Kita mengetahui bahwa Yoga Soegama sampai pensiun pun tidak mau diwawancarai di media publik.

Dunia intelijen seharusnya jauh dari popularitas, karena jika mereka berhasil tidak dipuji, jika gagal harus dimaki bahkan jika perlu dihilangkan. Sistem rekrutmen yang kurang baik pasca reformasi karena dilakukan secara instan, tidak melalui Spotting (target person), Vetting (pemeriksaan), dan Selection (seleksi) yang terstruktur, membuat tidak memungkinkan berharap BIN setaraf dengan Mossad, CIA, MI-6, jika dibanding dengan intelijen negara tetangga saja kita tertinggal jauh, seperti halnya dengan militer kita.

Tren pemberdayaan intelijen

Di berbagai negara seiring dengan selesainya perang dingin Uni Soviet-Amerika Serikat (AS) dan munculnya era proxy war AS-Cina, ditandai dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan antara Cina dengan negara-negara sekitar. Selain itu, skema OBOR (One Belt One Road) yang diinisiasi Cina dikhawatirkan oleh AS sebagai ekspansi ekonomi Cina untuk merajai perdagangan dunia, khususnya di Asia.

Perkembangan ini juga ditandai dengan adanya kecanggihan Teknologi dan Informatika (TI), sehingga dunia intelijen pun semakin rumit jika dilihat dari segi peralatan, misalnya dengan satelit yang canggih. NASA di AS misalnya, sangat berperan dalam mengidentifikasi problem secara geostrategis.

Masing-masing negara berupaya optimal meningkatkan kewaspadaan pada bidang positive intelligence dan security intelligence. Ada dua peristiwa yang menandai perubahan intelijen AS: Pertama, Peledakan Gedung WTC dan Pentagon; Kedua, Hasil penyelidikan intelijen AS tentang senjata biologi pemusnah massal, dan saat ini bom hidrogen Korea Utara, nuklir Iran, yang mengancam keamanan AS.

Pada Juni 2005 Presiden George Bush mengubah struktur intelijen dengan membentuk Badan Keamanan Nasional (National Security Agency) dikoordinir oleh John D. Negroponte terhadap 15 badan intelijen AS yang fokus pada senjata nuklir, biologi, kimia, termasuk bom hidrogen Korea Utara yang mampu melewati udara Jepang tanpa terdeteksi oleh radar AS.

Perubahan ini terjadi karena semakin rumitnya dunia intelijen dan semakin rumit pula teknologi yang dikembangkan sebagai alat kerja intelijen dunia.

Oleh sebab itu, organisasi intelijen termasuk BIN membutuhkan rasionalisasi, dinamisasi, reorganisasi  semacam revitalisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.

Perubahan tren dunia dengan proxy war AS-Cina yang fokus pada jalur laut Cina Selatan dan Timur adalah titik geostrategis bagi Cina dan AS dalam perdagangan dunia. Begitu juga khususnya bagi marinir AS dengan menguasai kedua wilayah laut tersebut sudah menandai penguasaan terhadap kawasan Asia Pasifik.

Intelijen Singapura dipersiapkan oleh Mossad dan efektif mendukung kemajuan negaranya, namun tahun ini “kecolongan” dengan adanya Temasek Holding Corp. yang mengalami kerugian sebesar Rp 472 triliun karena invasi Cina yang kuat dalam intelijen ekonomi, keuangan, dan perdagangan dunia. Kita mengetahui bahwa Singapura adalah ujung tombak penguasa keuangan global dalam jasa perdagangan dan keuangan global. Saat ini negara kota itu tengah dibayangi oleh kekuatan Cina. Puncak proxy war AS-Cina secara geostrategis di Semenanjung Korea, namun secara ekonomi siapa yang mengungguli penguasaan terhadap Singapura sebagai Negara Jasa dan pusat keuangan Asia?

Kekuatan pengusaha China’s Overseas asal Taiwan dan Hong Kong seperti Li Ka-shing tentu saat ini menjadi partner strategis untuk ekspansi wilayah Asia. Setelah kematian Lee Kuan Yew dan keberhasilan geoekonomi Cina, pengusaha China’s Overseas dalam kendali negara Cina karena adanya hubungan yang saling menguntungkan. Secara geostrategis, kepentingan skema OBOR di mana Cina berupaya merayu Indonesia untuk membangun pelabuhan standar internasional di Belawan Medan adalah agar Singapura terjepit dan tersaingi. Seperti halnya AS meminta Soeharto (1970-an) untuk menutup Sabang sebagai pelabuhan bebas agar Singapura menjadi pelabuhan strategis. Indonesia diming-imingi Batam sebagai sub-ordinat Singapura.

Era pemerintahan Joko Widodo walaupun belum mewujudkan skenario OBOR dan Jalur Sutra baru, tapi dengan memulihkan kembali pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta lewat Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) memperlihatkan bahwa LBP yang pernah dididik Mossad, saat ini sangat pragmatis dalam hal keberadaan Cina di Indonesia. Belum lagi soal “restu” Pemerintah dalam pembangunan kota Meikarta yang secara izin masih bermasalah.

Kekuatan intelijen masa lalu

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto langsung mendirikan BAKIN karena intelijen Orde Lama BPI (Badan Pusat Intelijen) yang dipimpin Soebandrio cenderung memihak Komunis. Pada awalnya BAKIN dipimpin oleh Mayjen TNI Sudirgo, namun dianggap kurang agresif membantu pemerintah menyelesaikan PKI dalam operasi kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang dipimpin Mayjen TNI Soeharto. Kepala BAKIN kemudian diganti oleh Mayjen TNI Yoga Soegama yang pernah mengikuti pendidikan di Badan Intelijen Inggris MI-6.

Pada peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974, Kepala BAKIN kala itu adalah Letjen TNI Sutopo Juwono terlibat tarik-menarik dengan Jenderal TNI Soemitro (Kaskopkamtib dan Panglima TNI) yang berseteru dengan Ali Moertopo (Opsus dan Spri) Soeharto yang dominan di BAKIN saat itu. Kita mengetahui bahwa Soeharto lebih mengakomodasi Ali Moertopo.

Di era L.B. Moerdani (1983 – 1993) BAKIN diimbangi oleh kekuatan BAIS ABRI (TNI), diperoleh nama-nama seperti: Letjen TNI Soetaryo dan Letjen TNI Soedibyo sebagai penguasa lembaga tersebut, sehingga L.B. Moerdani memperoleh informasi dari dua sumber kuat dalam intelijen Indonesia. Setelah terjadi persaingan TNI Merah Putih (L.B. Moerdani cs.: Sintong Panjaitan, Luhut Binsar Pandjaitan dan A.M. Hendropriyono) dengan TNI Hijau yang dipimpin oleh Pangab Feisal Tanjung, KASAD Hartono, Pangkostrad Wiranto, dan Danjen Kopasus Prabowo Subianto, gerak politik L.B. Moerdani cs. dihentikan, dan pada tahun 1993 jabatannya sebagai Menhankam diganti setelah Soeharto pulang dari Bosnia. Di dalam pesawat terbang di depan para pemimpin redaksi media nasional, Soeharto mengatakan, “…Jenderal sekalipun saya gebuk.”

Setelah itu, LBP merasa karirnya selesai di bidang militer dan intelijen sampai akhirnya pada masa Reformasi tahun 2001 diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur (yang dekat dengan L.B. Moerdani) kala itu, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

Karir LBP kemudian mulai meredup, sampai dengan tahun 2014 dia diangkat menjadi Kepala Staf Presiden RI di era Joko Widodo dan kemudian menjadi Menkopolhukam pada tahun 2015.

Di era Orde Baru, yang diangkat menjadi petinggi intelijen adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Begitu juga pada era 1960-an adalah Soebandrio yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno.

Di era Reformasi, B.J. Habibie (1999) mengangkat Letjen TNI (Purn) Zaini Azhar Maulani menggantikan Letjen TNI (Purn) Moetojib. Di era Gus Dur (2000) dia mengangkat Jenderal TNI (Purn) Arie J. Kumaat. Lalu di era Megawati Soekarnoputri (2001-2003) diganti oleh Jendral TNI (Purn) A.M. Hendropriyono.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004) ditandai dengan regulasi yang memudahkan MNC (multi-national corporations) berinvestasi dengan nyaman, diangkatlah Letjen TNI (Purn) Syamsir Siregar. Namun pada periode kedua, kepemimpinannya di era civil society diangkatlah mantan Kapolri Jenderal Pol Soetanto untuk memimpin BIN.

Peran intelijen memang bergeser pada kepemimpinan sipil setelah terjadi pemisahan TNI-POLRI pasca-Reformasi, sehingga militer kembali ke barak.

Perubahan gaya intelijen ke sipil (POLRI) belum berjalan mulus, sehingga baru-baru ini terjadi gejolak antara TNI-BIN/POLRI dalam isu senjata ilegal yang tertahan di bandara Soekarno–Hatta dan bandara Bengkulu, sehingga hubungan TNI dan BIN pun memburuk. Terkesan, ada rivalitas antara Panglima TNI Gatot Nurmantyo (GN) dan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) untuk menjadi kepercayaan Presiden Joko Widodo.

BG adalah calon Kapolri yang dulu ditolak Presiden karena menjadi TSK (tersangka) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun melalui peradilan status TSK-nya dibatalkan, dan dia terpilih menjadi Kepala BIN dan diangkat menjadi Jenderal Polisi.

Sementara, GN dekat dengan Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres 2014, dan diangkat menjadi Panglima TNI. Sedangkan BG adalah mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjadi Presiden (2002 – 2004), kariernya cemerlang di POLRI, kemudian diusulkan oleh DPR untuk menjadi Kapolri. Joko Widodo pada akhirnya lebih memilih juniornya, yakni Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kita menyadari, salah satu sebab lembaga intelijen kita sering dikritik berbagai pihak karena saat ini dianggap tidak efektif memberikan rasa aman.

Timbul kesan di publik, intelijen masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri dan tentu saja ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) yang terjadi tidak efektif untuk diantisipasi, khususnya introoder dari intelijen asing, ini merupakan bom waktu bagi NKRI. Khusus dalam terorisme, belum terkesan adanya kerja sama harmonis antara BIN, BNPT, dan Densus 88, apalagi dengan BAIS TNI.

Untuk itu, intelijen perlu dibangun sesuai kebutuhan era milenial yang sarat dengan teknologi dengan bentuk ancaman yang juga spesifik, memperhatikan ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya – pertahanan dan keamanan rakyat semesta (ipoleksosbud-hankamrata). Harus dideteksi secepat mungkin dan dilakukan kontra intelijen dengan penetrasi, infiltrasi, sabotase, penggalangan, dan lainnya.

Pengamat intelijen meragukan jika intelijen (khususnya BIN) mengetahui dengan pasti berapa orang intelijen asing berada di Indonesia sebagai ekses dari kebijakan visa bebas dan ditunjang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) asing yang boleh membuka cabang di Indonesia, serta orang asing boleh memiliki tanah dan rumah. Data imigrasi saja di tahun 2016 menyatakan bahwa ada 1,6 juta turis asing, namun tidak ada satu lembaga pun yang tahu berapa banyak mereka yang pulang dan berapa banyak yang tidak pulang ke negaranya. Mengenai jumlahnya saja tidak ada yang tahu apalagi mengenai profil siapa saja yang berada di Indonesia.

Mengenai satu identitas e-KTP juga masih bermasalah apalagi ingin satu komando dalam National Security System, kembali agar satu komando di bawah BIN. Pasti dengan dalih kepentingan lembaga masing-masing intelijen POLRI, TNI, Bea Cukai, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri, berkeberatan atau dalam satu komando di bawah koordinasi BIN.

Pertanyaan besar kita, apakah Presiden butuh atau tidak informasi strategis dari intelijen? Kita lihat saja dua tahun ke depan, realitas ancaman dan antisipasi intelijen negara sesuai bidang masing-masing. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here