Presiden Harus Tegur Kapolri dan Mentan Soal Kasus Beras

0
405
Kapolri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua KPPU Syarkawi Rauf dan Sekjen Kementerian Perdagangan Karyanto menunjukkan beras yang dipalsukan kandungan karbohidratnya saat penggerebekan PT Indo Beras Unggul, di Bekasi.

Nusantara.news, Jakarta – Kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, semakin panas. Terakhir, ekonom Drajat Hari Wibowo, yang juga Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu,  meminta Presiden Jokowi menegur keras Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Dradjad mengatakan setelah mempelajari struktur bisnis PT IBU dan sepak terjangnya, ia menilai bisnis yang digarap merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian. Sehingga PT IBU seharusnya diapresiasi dan bukan dikriminalisasi.

“Sebagai alumnus IPB (Institut Pertanian Bogor), saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras,” kata mantan anggota DPR dari PAN tersebut lewat pernyataan tertulisnya yang menjadi viral kemarin.

Mereka yang belajar ekonomi pertanian (agribisnis), menurut Dradjad, paham sekali bahwa tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.

Sering kali, menurutnya, petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya–atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani–cenderung jelek bagi petani.

Mengapa hal itu terjadi? Dradjad berpendapat banyak penyebabnya. Antara lain karena mata rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani, dan alasan lainnya.

PT IBU, Dradjad berpendapat, memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, perusahaan itu melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga.

Hasilnya, kata dia, PT IBU sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. “Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani.”

Perusahaan inovator seperti ini, menurut Dradjad, seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti dirinya bertanya-tanya, “Pak Mentan dan Pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian,” kritiknya.

Sementara Ombudsman RI sedang mengaudit penggerebekan pabrik beras PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7). Ombudsman menduga penggerebekan terhadap produsen beras pemilik merk Maknyuss dan Cap Ayam Jago mengandung tindakan mal-administrasi atau pelanggaran hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mendapat kesan proses informasi awal, segala macam yang simpang siur sehingga kemudian diputuskan untuk melakukan proses sidak, yang kemudian beberapa hal keliru. “Itu yang menyebabkan kami menduga ada kemungkinan maladministrasi dalam proses ini,” kata dia.

Ombudsman menyoroti beberapa poin dalam penggerebekan gudang beras, yakni, pertama, ketidakjelasan pasokan data. Kedua, daftar regulasi yang tak dikaji. Ketiga, kompetensi menjelaskan tentang standar. Keempat, proses early warning system atau peringatan yang diberikan institusi pengawasan.

Alamsyah mengatakan informasi yang simpang siur dalam kasus penggerebekan gudang beras menunjukkan ketidakjelasan passokan data kepada aparat hukum. Awalnya, aparat menjelaskan PT IBU diduga menipu dengan cara menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium.

Sebelumnya pabrik beras milik PT IBU digerebek Satgas Pangan. PT IBU awalnya diduga melakukan pengoplosan beras, menyalahgunakan beras subsidi, menjual beras terlalu mahal, mengambil peran Bulog, hingga merugikan negara hingga ratusan triliun.

Namun belakangan tuduhan itu pun bergeser dimana PT IBU dituduh memalsukan kandungan karbohidrat dalam kemasan. Terakhir Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menuding PT IBU telah merugikan penggiling kecil.

Sementara Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menegaskan bahwa Polri tidak main-main dalam kasus PT IBU. Menurutnya penyidik menemukan dugaan adanya pelanggaran hukum dalam produksi beras PT IBU.

Tito mengatakan, penegakan hukum perlu dilakukan karena beras merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang tak bisa lepas dari keseharian.

“Ini bukan untuk ‘gagah-gagahan’ polisi, ‘gagah-gagahan’ yang lain, tapi untuk menciptakan iklim yang baik, menyelamatkan, melindungi petani, melindungi pedagang yang baik, dan melindungi konsumen,” ujar Tito. Kapolri mengatakan, keberadaan mafia beras nyata.

Harga urusan toko

Juru bicara PT IBU Jo Tjong Seng menyebut pihaknya tidak ikut terlibat dalam menentukan harga beras produk Maknyus dan Cap Ayam Jago di tingkat konsumen. Adapun harga mahal yang terjual di outlet merupakan keputusan dari toko retail itu sendiri.

Menurutnya, perseroan telah memperhatikan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan demikian, PT IBU menolak produk yang mereka pasarkan telah dicurangi harganya.

“Kami memperhatikan mekanisme pasar seperti pembelian gabah, penjualan beras pun kami mengikuti mekanisme pasar. Dalam penjualan itu pasti ada harga dalam kompetisi pasar,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (25/7).

“Perlu ada pemahaman yang dibeli konsumen dengan harga Rp13 ribu dan Rp20 ribu itu di toko atau outlet dimana mereka membelinya. Sementara bisnis kami B to B (Bussines to Bussines), jadi keputusan harga bukan di kami melainkan di konsumen tempat mereka membeli di outlet,” ungkapnya.

Ketika konsumen sudah membeli produk di outlet tersebut, menurut dia, maka konsumen telah menyetujui harga barang yang dijual. “Ada kesepakatan antara pembeli dan penjual ketika sepakat membeli itu berarti itu selesai,” kata dia.

Terkait harga lebih tinggi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Jo menghargai ketentuan tersebut. Hanya saja, pihaknya meminta agar para pelaku usaha di industri pangan diberi waktu untuk penyesuaian melalui sosialisasi.

“Kami juga berharap para industri dan pelaku yang terlibat itu diberi waktu untuk diberi penjelasan dan diskusi supaya semangat menjalankan HET (Harga Eceran Tertinggi) bisa berjalan,” tandasnya.

Itu sebabnya, baik Polri, Kementan, PT IBU, serta peritel, harus transparan dalam menentukan harga. Sehingga harga di tingkat konsumen bisa lebih masuk akal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here