Presiden Jangan Peralat TNI dan Polri

0
166

PRESIDEN Joko Widodo meminta perwira TNI dan Polri gencar menyosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ke masyarakat. Permintaan itu disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan kepada 243 orang siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) 2018 di Istana Negara, 23 Agustus kemarin.

“Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip ke seluruh perwira ikut menyosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat,” kata Presiden.

Permintaan Presiden ini langsung mendapat tanggapan beragam. Ada yang setuju, dan ada yang menentang.

Bagaimana kita mendudukkan masalah ini? Ada dua sudut pandang. Pertama, dari sisi politik. Rasanya kurang tepat jika Presiden memerintahkan sosialisasi keberhasilan pemerintah itu di saat-saat menjelang pemilu seperti ini. Sebab perintah itu mudah sekali ditafsirkan sebagai pemanfaatan TNI dan Polri untuk keuntungan Presiden Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai calon presiden.

Sekiranya permintaan itu disampaikannya di awal-awal pemerintahannya dulu, mungkin tak terlalu menjadi soal. Setidaknya tidak akan cepat ditafsirkan sebagai pemanfaatan TNI-Polri untuk kepentingan kampanye. Bagaimanapun, dalam pembentukan persepsi politik, momentum itu sangat menentukan.

Sisi kedua adalah aspek hukum. Tugas pokok dan fungsi TNI-Polri sudah jelas.

Tugas pokok TNI, menurut pasal 7 UU No 34 Tahun 2004, adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas TNI tersebut dilakukan dengan cara Operasi Militer untuk Perang, dan Operasi Militer Selain Perang. Ada 14 jenis tugas yang terkategori Operasi Militer Selain Perang.

Sementara tugas pokok Polri, berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada 11 jenis uraian tugas yang dapat dilaksanakan Polri untuk melakukan tugas pokoknya itu.

Nah, dalam 14 jenis tugas TNI dan 11 jenis tugas Polri, tidak ada kewajiban melakukan tugas lain seperti yang diminta Presiden tadi, yakni mensosialisasi keberhasilan program pemerintah.

Kalau begitu, secara harfiah, mudah disimpulkan bahwa permintaan Presiden berada di luar ketentuan perundang-undangan. Sebab UU sudah menggariskan apa saja tugas TNI dan Polri, tapi Presiden meminta agar mereka melakukan tugas yang tak digariskan UU.

Permintaan Presiden ini sangat dilematis bagi TNI dan Polri. Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi  dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, demikian ketentuan Pasal 10 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden juga membawahkan Polri, seperti ditegaskan Pasal 8 ayat (1) UU Polri.

Dengan posisi Presiden seperti ini, setiap permintaannya kepada kedua institusi tersebut, bisa dipahami sebagai perintah. Apalagi permintaan Presiden pun diucapkan di Istana Negara dalam sebuah acara yang, menurut UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, tergolong acara resmi.

Jadi, bobot permintaan Presiden ini tak sembarangan. Di sinilah dilemanya. Kalau tak dilaksanakan, TNI-Polri terkesan melawan titah kepala negara. Tapi kalau dikerjakan, mereka melakukan sesuatu yang bukan tugas pokoknya.

Dari sisi inilah kita menilai permintaan Presiden Joko Widodo di atas tidak sepatutnya disampaikan. Sebab itu akan menggoda TNI dan Polri untuk berpolitik –suatu aktivitas yang diharamkan untuk mereka.

TNI-Polri, sejak reformasi ini, sudah berulang kali berikrar tidak akan menjejakkan kakinya di dunia politik kekuasaan. Politik TNI adalah politik negara, demikian ujaran Panglima Besar Sudirman dulu yang kini menjadi pedoman utama bagi TNI. Polisi pun kurang lebih sama.

Pimpinan TNI dan Polri sudah menutup pintu baraknya dan menguncinya erat-erat, agar tak ada anggotanya yang menyelonong ke gelanggang politik praktis. Kunci barak yang ada di tangan pemimpin kedua institusi ini seharusnya jangan dirampas.

Sebab, konsistensi dua lembaga ini untuk menepati ikrarnya, dalam hemat kita, bukan urusan TNI dan Polri semata. Tapi, seluruh bangsa ini wajib mendorong TNI menepati ikrarnya. Dan kewajiban itu terutama berada di tangan presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here