Presiden Jokowi Beri SK Kemudahan Pemanfaatan Hutan di Jatim

0
103
Jokowi berdialog dengan masyarakat areal hutan (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo sangat mendukung langkah yang dilakukan Presiden RI, Joko Widodo yang membagikan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk Provinsi Jatim.

Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo menyebut, langkah yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo sangat tepat untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk masyarakat sekitar hutan. Pakde Karwo juga meminta masyarakat yang mendapat kemudahan pengelolaan bisa memanfaatkannya dengan baik, dan tidak menyalahgunakan.

Karwo, “Ini langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan” (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

“Ini langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar areal hutan,” ujar Soekarwo, mendampingi Presiden Joko Widodo saat penyerahan SK IPHPS dan Kulin KK Tahun 2017 di Desa Brani Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Kamis (2/11).

Dengan kekuatan SK tersebut masyarakat bisa melakukan pengolah lahan, selanjutnya untuk mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Menurut Pakde Karwo, diterbitkannya SK IPHPS dan Kulin KK akan berdampak positif terwujudnya kecukupan dan ketersediaan pangan, dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di antaranya, bisa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM).

Sejauh ini, kegiatan PHBM telah dilakukan oleh 1.825 LMDH dan 857 Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) di seluruh Jatim. PHBM terbukti mampu memberi kontribusi besar bagi peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan.

Dalam catatan, lima tahun terakhir kegiatan PHBM mampu menyumbang pendapatan rata-rata sekitar Rp536 miliar setahun, dari kegiatan pertanian. Sementara dari produk perkebunan dan hijauan makanan ternak (HMT) mampu memberi kontribusi pendapatan sebesar Rp 185 miliar.

Pembagian SK IPHPS dan Kulin KK dinilai sangat tepat, karena Provinsi Jatim memiliki kekayaan sumber daya alam hutan yang cukup besar.
Pakde Karwo menyebutkan, Hutan Negara di Jatim seluas kurang lebih 1.361.146 hektar atau 28,36 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Jatim.

Jumlah itu terdiri, Hutan Lindung seluas 344.742 hektar. Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam seluas 233.632 hektar, dan Hutan Produksi tetap seluas 782.772 hektar. Sementara, luas hutan desa PHBM Tahun 2016 seluas 1.007.812 hektar atau sekitar 89 persen dari luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jatim.

“Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden yang telah memfasilitasi dan menunjukkan kepeduliannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan hutan lestari guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jatim,” ucap Pakde Karwo.

Jokowi Minta Masyarakat tidak Terjebak Utang Bank

Jokowi: “Jika lahan dimanfaatkan, negara tidak perlu impor, malah bisa ekspor” (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Presiden Joko Widodo meminta dan berpesan kepada masyarakat penerima SK IPHPS untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sebaik-baiknya. Melalui SK tersebut, para petani telah mendapat ijin pemanfaatan lahan selama tiga puluh lima tahun. Petani juga diharapkan bisa mengolah lahannya menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan hasil bumi di Jatim.

“Jika lahannya tidak dimanfaatkan, SK-nya akan kami cabut. Sebaliknya, jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ijinnya akan kami tambah lagi 35 tahun, jadi totalnya 70 tahun,” tegas Joko Widodo disambut gembira masyarakat pengelola areal hutan.

Jokowi juga meminta untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, petani juga bisa mengajukan pinjaman modal ke pihak bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, Jokowi berpesan agar petani berhati-hati dan benar-benar berhitung terlebih dahulu sebelum meminjam modal ke bank.

Baca juga: Jangan Jadikan Hutan Jawa Obyek Reforma Agraria

“Contohnya, jika ada yang mau menanam pohon sengon, yang panennya enam tahun. Selama enam tahun itu harus dipikirkan bagaimana untuk mencicil angsurannya. Jadi harus bisa mengangsur, jangan cuma bisa pinjam tapi tidak bisa mengembalikan,” ucapnya serius.

Melalui program pembagian SK IPHPS dan Kulin KK tersebut diharapkan pertanian di Indonesia, khususnya di Jatim makin produktif, sehingga bangsa ini bisa mewujudkan swasembada pangan.

“Negara kita sangat besar, jika semua mau memanfaatkan lahan dengan produktif, maka negara kita tidak perlu impor penganan, tetapi malah bisa ekspor. Karena itu, mari manfaatkan lahan ini sebaik-baiknya,” ajak Jokowi.

Bagikan IPHPS dan LMDH

Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan, SK IPHPS yang diberikan bagi kelompok tani di Kabupaten Probolinggo, Jatim itu untuk lahan hutan seluas 2.287 hektar, sedangkan Kulin KK yang diberikan untuk LMDH sebanyak 1.179 KK.

Siti Nurbaya menegaskan pentingnya agenda Perhutanan Sosial di Pulau Jawa yang padat penduduk dan kebutuhan lahan garapan, pada khususnya.

“Pemerintah melakukan agenda ini secara paralel di seluruh Indonesia, kegiatan ini diharapkan mendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan senantiasa menjaga kelestarian hutan,” katanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here