Presiden Jokowi: “Hentikan Pertikaian, Kita Bersaudara”

0
106

Nusantara.news, Jakarta – Jaring-jaring persatuan bangsa Indonesia sejak beberapa bulan ini tengah diuji, dan kegaduhannya cukup menguras energi. Konflik bermula soal sikap masyarakat yang terbelah menyikapi kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Masalah yang diributkan sama: soal keadilan.

Umat Muslim pernah turun ke jalanan Jakarta dengan gelombang massa yang cukup besar, diikuti kelompok-kelompok umat dari berbagai daerah. Mereka merasa Negara tidak adil dalam menyikapi kasus Ahok soal penistaan terhadap agama Islam karena tidak segera menetapkannya sebagai tersangka. Lalu, saat Ahok sekarang dijebloskan ke penjara, giliran pendukung Ahok yang berteriak-teriak soal keadilan. Mereka tak terima dengan keputusan pengadilan yang memvonis pria asal Belitung itu dengan penjara 2 tahun. Mereka juga turun ke jalan menggelar aksi; mulai dari membawa karangan bunga, balon, hingga membakar lilin sebagai tanda keprihatinan.

Sejak awal, aksi pro dan kontra tak hanya tampak dalam demonstrasi massa tapi juga meluas dan ramai di media sosial. Ramai-ramai para pendukung maupun penentang Ahok memasang status atau poster di akun media sosial masing-masing, yang kemudian berujung saling sindir bahkan saling hujat. Kondisi ini tentu saja menuai kekhawatiran.

Lalu di mana peran Negara? Harus diakui, Negara dalam hal ini pemerintah, terkesan kurang cakap mengendalikan konflik di tengah masyarakat. Sebagian pihak bahkan menuding pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kelompok yang bertikai. Mereka membaca gesture politik dan tindakan aparatur negara, petugas keamanan, hingga pernyataan pejabat pemerintah yang seolah menguatkan adanya indikasi tersebut. Indikasi semacam ini, seperti dikatakan wartawan senior Nasihin Masha, negara justru menciptakan arena tarung; massa diadu massa, demo dibalas demo, kekuatan dibalas kekuatan.

Tentu saja, sikap aparat yang seperti ini justru akan menyuburkan pertikaian, kebencian, dan kecurigaan. Kondisi ini juga menunjukkan keputusasaan, rendahnya moralitas bernegara, pendeknya akal dan tentu saja pelanggaran hukum. Mestinya, negara bertindak elegan jika ada hama, bukan malah melepas predator untuk saling tikam. Negara harus menjadi penengah yang adil, menghadirkan wajah persuasif dan menyejukkan.

Menyikapi pertikaian sosial ini, pengajar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod Al Barbasy mengatakan, ironisnya negara seakan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi tersebut.

“Konflik horizontal yang bernuansa SARA harus dicegah, karena akan merugikan semua anak bangsa. Pemerintah jangan melakukan pembiaran,” ujar Ma’mun, Senin (15/5).

Namun, sikap Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 16 Mei 2017, saat menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Negara, tampaknya terasa lebih menyejukkan dibanding sebelumnya. Sebab, jika mengamati pernyataan-pernyataan pemerintah sebelumnya, cenderung menyudutkan salah satu kelompok yang berkonflik. Hari ini, melalui pidatonya Jokowi menunjukkan posisi negara yang seharusnya; menjadi penengah.

Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berbicara seputar keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Meski terdapat perbedaan keyakinan, semua pihak disebutnya harus dapat bersatu menjaga kebhinekaan dan solidaritas.

“Jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan saling menjelekkan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling menolak karena kita bersaudara, jangan saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal seperti itu, karena kita bersaudara,” tutur Jokowi.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia Uung Sendana L. Linggaraja, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Ke depan, pemerintah harus segera mengambil langkah pro-aktif dalam meredakan ketegangan sehingga tidak meluas seperti yang terjadi dalam kasus Ahok. Pemerintah juga harus mengedepankan jalan dialog antara masyarakat yang berkonflik, baik masyarakat yang kritis terhadap pemerintah maupun yang bukan, sehingga bisa meredam pertikaian. Cukup-lah kasus Ahok menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here