Presiden Kok Mengeluh Capek?

0
109
Presiden Jokowi dalam pidato kampanyenya pada 2014 menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap tahun. Namun realisasinya stagnasi di kisaran 5%. Akankah cukup bagi Indonesia untuk survive dengan pertumbuhan ekonomi 5%?

RUPANYA Presiden Joko Widodo sudah sering mengeluh capek karena padatnya jadwal kegiatan yang harus dijalaninya. Terakhir Jokowi mengeluhkan soal itu dalam acara pertemuan dengan panitia dan pemenang Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (12/11/2018). Dia menceritakan bahwa dirinya tak pernah merasakan hari libur.

“Saya kalau Sabtu dan Minggu enggak libur. Agenda kegiatan  justru dua tiga kali lebih banyak dibanding hari biasa,” kata Presiden. “Nih,  minggu pagi lalu, betul-betul pagi lho, jam 6 saya sudah sampai di Pasar Anyar Tangerang. Kemudian sudah tengah malam baru masuk ke hotel. Pagi-pagi lagi sudah harus menghadiri acara,” ujarnya berkeluh kesah.

Jokowi mengaku sering menyampaikan keluhannya kepada Mensesneg Pratikno yang menyusun jadwal Presiden. “Saya bilang, Pak Menteri, saya ini juga sama lho seperti yang lain-lain, punya rasa capek, punya rasa lelah. Jangan dipikir saya kayak robot dibawa ke sana di bawa ke sini’,” kata Jokowi.

Sebetulnya, kita kasihan juga mendengar Presiden mengeluh kecapekan seperti itu. Sebab, tentu tak manusiawi juga orang bekerja tak kenal waktu. Buruh saja bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Tapi, bagaimana pula kita hendak menarik perbandingan antara kerja buruh dengan kerja presiden?

Namun, kita ingin menekankan satu hal: Mr. President, you are the boss! Anda adalah chief executive officer di negara ini: Pemimpin eksekutif tertinggi. Di bawah Presiden ada banyak pimpinan eksekutif lain, mulai dari sekian puluh menteri dan kepala lembaga, ratusan direktur jenderal, ribuan direktur, ratusan kepala daerah dan mungkin jutaan kepala dinas, serta hampir seratusan ribu kepala desa atau lurah. Itu semua adalah anak buah Presiden. Walaupun ada sekat-sekat pembeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi semuanya adalah bagian eksekutif yang komando tertingginya berada di tangan Presiden.

Dengan eksekutif sebanyak itu, mestinya Presiden tak perlu capek –walaupun tak patut juga hanya duduk manis di singasana istana. Sebab, kalau disederhanakan, tugas Presiden hanya satu: Jangan lupa memberi perintah, dan memastikan perintahnya berjalan.

Kalau Presiden sudah mengeluarkan perintah, dan memastikan perintahnya dilaksanakan, maka  menjadi pertanyaan kita, apa perlu Presiden Joko Widodo harus turun ke setiap sudut negeri sehingga dia kehilangan waktu untuk istirahat. Toh, seperti dikatakan Presiden, dia bukan robot yang tak punya rasa lelah.

Mengapa mesti Presiden Jokowi yang harus berletih-letih membagi-bagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat? Sebab pekerjaan seperti itu bahkan terlalu tinggi dilakukan oleh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten sekalipun. Untuk apa Presiden harus menguras tenaga dan waktunya yang sangat berharga untuk mengumumkan penggratisan tol Suramadu? Kenapa tidak disuruh saja Gubernur Jawa Timur yang mengerjakannya? Karena rakyat juga pasti tahu bahwa itu adalah program pemerintah Joko Widodo.

Maka persoalannya adalah soal pembagian kerja. Jika pekerjaan dibagi sesuai proporsi masing-masing, seberat apa pun beban akan menjadi ringan. Untuk memastikan setiap anak buahnya benar-benar ikut memikul beban, sang CEO negara memang perlu memantau dan mengevaluasi.

Dalam pemantauan dan evaluasi ini, pemimpin perlu sesekali melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat mengetahui secara seksama keadaan yang sebenarnya. Itulah yang dilakukan Jokowi sejak jadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta sampai jadi Presiden: Yaitu blusukan.

Pemimpin yang terjun ke bawah ini juga dapat membangkitkan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dan menciptakan sense of urgency dari seluruh jajaran organisasi untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi setiap masalah yang timbul.

Melihat langsung kondisi lapangan sebenarnya praktek paling dasar yang lazim dilakukan dalam pemantauan dan evaluasi suatu program. Dulu di era Bung Karno dikenal istilah turba (turun ke bawah), di masa Orde Baru disebut sidak (inspeksi mendadak), dan belakangan populer istilah blusukan dari Jokowi. Tujuannya sama, yakni menumbuhkan kesan adanya total immersion, keterlibatan mental secara penuh dari pemimpin untuk mencapai target program.

Tapi turba, sidak atau blusukan itu adalah tindakan manajemen yang bersifat sesekali, karena dia akan kehilangan “tuah”-nya kalau sudah menjadi rutinitas.

Itu kalau kita bicara tentang beban kerja Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, kalau konteksnya adalah kampanye pilpres, ya, tentu sudut pandangnya berbeda pula. Jika itu konteksnya, tentu tak tepat Presiden mengeluh. Wong itu untuk kepentingan elektabilitas pribadinya.

Meski begitu, apa pun konteksnya, pemimpin mengeluh itu adalah tragedi. Untuk seorang pemimpin, masalah itu tidak untuk dikeluhkan, tapi untuk diatasi. Pemimpin hadir untuk mengatasi masalah, bukan untuk membawa masalah.  Memecahkan masalah, itulah tugas pemimpin. Kalau tidak bisa memecahkan masalah, ya, janganlah duduk di kursi pemimpin. Karena kursi pemimpin hanya untuk orang yang bisa memecahkan masalah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here