Presiden Pasti Ingkar Janji

0
117

JANJI adalah komoditas utama dalam kampanye apa pun, apalagi kampanye politik. Dalam kampanye penjualan barang saja taburan janji adalah hal yang semestinya. Tetapi, ada bedanya. Dalam kampanye penjualan, jika barang yang tak sesuai dengan yang dijanjikan, konsumen bisa meminta produk pengganti, atau bahkan menggugat sesuai hukum perlindungan konsumen.

Namun tidak begitu dalam kampanye politik. Dalam kampanye pemilu presiden ini misalnya, janji pastilah menjadi salah satu daya tarik utama untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satu kandidat. Tapi, ketika sang kandidat sudah terpilih dan kebijakannya tak sesuai janji kampanye, rakyat tak bisa berbuat apa-apa. Konstitusi dan UU kita tidak memberi perlindungan apa pun terhadap rakyat selaku “konsumen” janji para kandidat.

Padahal konstitusi juga yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun kedaulatan itu hanya berada dalam bilik kecil di Tempat Pemungutan Suara (TPS) –itu pun kalau penghitungan suara benar-benar dilakukan dengan jujur. Di luar itu, setelah ujung jari dicelupkan ke tinta pemilu, rakyat sang pemegang kedaulatan berubah menjadi “konsumen” politik yang tidak berdaya dan tak terlindungi.

Presiden yang sudah terpilih dalam pemilu berarti sudah selesai pula urusannya dengan rakyat. Dia bahkan tak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai presiden. UUD Negara Republik Indonesia 1945 tak menjelaskan kepada siapa presiden harus bertanggungjawab. Dulu sebelum amandemen konstitusi, ketika presiden adalah mandataris MPR, dia bertanggungjawab kepada lembaga negara tertinggi itu.

Sekarang presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat, tanpa ada sanksi apa pun jika ada hal-hal yang tak dapat dipertanggungjawabkannya. Satu-satunya risiko yang dihadapi presiden ketika ingkar janji hanyalah ancaman tidak dipilih kembali oleh rakyat, jika dia baru menjalani periode pertama dan hendak maju ke periode kedua. Tapi, terhadap presiden yang sudah dua periode, rakyat hanya bisa gigit jari.

Karena itu, sejatinya, pemilu itu bagi rakyat hanya perjudian. Risiko kalah sangat besar, karena toh biasanya bandar yang selalu menang.

Satu contoh saja, soal utang luar negeri. Dulu ketika hendak beradu nasib di Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta semua tim suksesnya menjanjikan tidak akan berutang ke luar negeri untuk membiayai pembangunan. Jejak digital tentang janji-janji manis mereka ini masih sangat mudah ditemukan di dunia maya.

Tetapi, kenyataannya, justru bertolak belakang. Sekarang jumlah utang luar negeri kita sudah sedemikian tinggi. Bank Indonesia, dalam rilis terakhirnya, menyebutkan utang kita mencapai US$ 360,7 miliar atau sekitar Rp5.410 triliun (dengan kurs Rp15.000/US$1). Ada kenaikan sebesar US$2,7 miliar atau Rp 40,5 triliun dibandingkan bulan Juli 2018. Dari total jumlah itu, utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.671,8 triliun,  bank sentral Rp 47,7 triliun, dan utang swasta sekitar Rp 2.691,3 triliun.

Jumlah ini selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah utang baru Rp3.165,2 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi Rp3.466,9 triliun, dan pada 2017 sudah mencapai Rp3.938 triliun.

Ini adalah bukti nyata bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla ingkar janji. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla serta semua pembantunya meyakinkan bahwa utang tak masalah sejauh digunakan untuk kepentingan produktif. Katakanlah memang begitu. Dan katakan pulalah, utang luar negeri tak terelakkan dalam mengelola negara.

Namun persoalannya bukan pada apa utang digunakan. Persoalannya adalah mengapa dulu Anda menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin ditunaikan?

Bisa jadi ketika menjadi cawapres, Joko Widodo tidak mengetahui betapa besarnya peran utang luar negeri dalam perekonomian negara. Karena ketidaktahuannya itu, dia menjanjikan tidak akan berutang. Tetapi, dengan adanya sosok Jusuf Kalla sebagai cawapres, kecil kemungkinan Jokowi tidak paham arti utang bagi kelangsungan pembiayaan negara. Sebab, dengan pengalamannya pernah menjadi Wapres 2004-2009, JK pasti sangat paham. Sehingga tentu dia akan mencegah Jokowi berjanji seperti itu.

Lalu, apa penyebab Joko Widodo berani menjanjikan tanpa utang luar negeri? Entahlah. Tapi, masak iya, dia sengaja membohongi rakyat?

Soal-soal seperti inilah yang selalu menjebak para calon pemimpin, entah di daerah maupun di tingkat nasional. Mereka mudah menjanjikan sesuatu yang dia sendiri pun tak tahu jawabnya.

Cawapres Sandiaga Uno juga menjanjikan akan mencicil utang negara yang sudah membebani generasi penerus hingga lunas jika dia dan Capres Prabowo Subianto terpilih. Sebagai janji bagus, dan heroik. Masalahnya, mungkinkah itu diterapkan? Mungkinkah utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang sekitar Rp2.700-an triliun itu dapat dilunasi dalam masa pemerintahan yang hanya lima tahun?  Apakah tidak terjadi keguncangan jika harus mengambil Rp500-600 triliun pertahun dari APBN yang hanya Rp2.500-an triliun? Belum lagi utang swasta yang besarnya hampir sama dengan utang pemerintah.

Tentang ini Sandiaga perlu memberikan jawaban komprehensif. Sebagai pengusaha keuangan, dia tentu punya kiat.

Jawaban komprehensif ini penting, terutama untuk menghargai rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan negara, rakyat terlalu mulia untuk disodori janji-janji yang mustahil terwujud, apalagi menjadi korban kebohongan pemimpin.

Presiden seperti ditakdirkan untuk selalu berbohong, karena ketika kampanye mereka harus memberikan janji yang dibuat setinggi langit, padahal realisasi senantiasa berpijak di bumi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here