Presiden Prancis ke Indonesia, Lobi Blok Mahakam?

0
129
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Presiden Republik Perancis Francois Hollande (kiri) di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3). (Foto: Antara)

Nusantara.news, Jakarta – Kedatangan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia pada Rabu (29/3/2017) memang tak seheboh kunjungan pemimpin Arab Saudi, Raja Salman al-Saud, bulan lalu. Tapi bukan berarti kunjungan Hollande tidak membawa agenda penting.

Selain membawa invetasi sekitar USD 2,6 miliar (Rp 34,6 triliun), ditengarai terselip misi khusus dalam kunjungan yang terbilang langka itu. Sebab dalam 31 tahun terakhir, tak pernah ada kunjungan pemimpin Prancis ke Indonesia. Tidak mungkin kalau tidak ada agenda khusus.

Sebagaimana diketahui, akhir Desember 2017 merupakan masa berakhirnya kontrak Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inpex (Jepang). Total dan Inpex telah mengelola blok migas di Kalimantan Timur, dengan cadangan gas terbesar di Indonesia ini selama 50 tahun. Rencananya, mulai awal 2018 operator Blok Mahakam bakal diserahkan ke Pertamina lewat PT Pertamina Hulu Mahakam.

Masalahnya, Total E&P perusahaan migas asal Prancis, diikuti Inpex Jepang, tampaknya “ngotot” untuk tetap menjadi operator Blok Mahakam.

Perkembangan terakhir, Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan peluang kepada Total dan Inpex untuk terlibat lagi dalam pengelolaan Blok Mahakam dengan 39% saham.

Menurut Jonan, kepemilikan hak kelola hingga 39% itu diperbolehkan karena Pertamina masih tetap bisa mendapatkan porsi mayoritas. Dengan perhitungan, jatah hak kelola 10% saham untuk pemerintah daerah, maka saham Pertamina di Blok Mahakam masih bisa mencapai 51%.

Jonan, dalam pernyataannya pada awal Maret lalu, bahkan masih membuka peluang untuk masuknya Total dan Inpex kembali menjadi operator Blok Mahakam. “Tapi tergantung negosiasi B to B dengan Pertamina,” katanya.

Jonan beralasan, kemungkinan pengelolaan kembali diserahkan ke Total dan Inpex untuk menjaga kapasitas produksi agar tidak menurun. Jonan tampaknya khawatir Pertamina belum mampu mengelola Blok Mahakam secara penuh. Dari proposal yang diajukan ke SKK Migas Pertamina akan melakukan pengeboran hanya 19 sumur di Blok tersebut, sementara biasanya Total dan Inpex mencapai 100 sumur setiap tahun.

Berbeda dengan Jonan, sikap Pertamina menolak usulan pengelolaan kembali oleh Total dan Inpex. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam merasa bahwa Pemerintah sudah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina pasca-berakhirnya kontrak di 2017. “Pertamina akan tetap menjadi operator tunggal di Blok Mahakam,” tandas Syamsu.

Apakah kedatangan Presiden Hollande menjadi bagian dari proses diplomasi keberadaan Total di Blok Mahakam?

Secara spesifik tidak ada pembicaraan khusus mengenai Blok Mahakam dalam pertemuan antara Presiden Francois Hollande dan Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (29/3) lalu di Istana Negara, menurut pengakuan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Pertemuan antara Menteri ESDM dengan Total akan menyusul berikutnya, yaitu akan dilakukan awal April, tak lama setelah kunjungan Hollande.

Namun, Jonan berkelit bahwa kunjungan Total nanti bukan merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia.

“Beda, awal April itu bahas Total, juga bahas Blok Mahakam mungkin ya,” tuturnya.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyesalkan jika Pemerintah membuka peluang kembali masuknya Total dan Inpex ke Blok Mahakam. Dia menganggap Pertamina sudah cukup mampu mengelola Blok tersebut.

“IRESS mengingatkan agar Menteri ESDM untuk tidak bermain-main dengan kebijakan pemerintah atas pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017. Bagi rakyat Indonesia, penguasaan Blok Mahakam selama setengah abad oleh asing, Total dan Inpex, sudah lebih dari cukup. ‘Enough is enough’. Jangan tambah lagi, Bung Jonan!” kata Marwan dalam sebuah pernyataan pers beberapa waktu lalu.

Isu adanya lobi pemerintah Prancis untuk Blok Mahakam bukan hanya terjadi kali ini saja. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu yang sama juga pernah mencuat. Oktober 2013, sempat beredar kabar Presiden Hollande melobi SBY terkait kontrak Total di Blok Mahakam yang bakal berakhir 2017.

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Blok tersebut dikelola Total dan Inpex sejak 31 Maret 1967 untuk masa 30 tahun. Kontrak pertama berakhir pada 1997, perusahaan itu lalu mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga tahun 2017.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangi pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Meret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2.

Menurut data IRESS, cadangan tersisa Blok Mahakam pada 2017 (saat kontrak berakhir) diperkirakan sekitar 6-8 TFC (triliun kaki kubik) gas dan 100 juta barel minyak. Dengan asumsi harga gas USD 15 per mmbtu (juta british thermal unit) dan harga minyak USD 100 per barel, maka potensi pendapatan kotor Blok Mahakam mencapai USD 120 miliar atau sekitar lebih dari Rp 1.000 triliun.

Jika melihat potensi tersebut, wajar saja jika Total dan pemerintah Prancis “ngebet” ingin memperpanjang masa pengelolaan Blok Mahakam setelah tahun 2017 nanti. Jika kedatangan Presiden Prancis itu adalah ‘lobi tingkat tinggi’ untuk Total di Blok Mahakam, dan berhasil, maka ironi blok Cepu yang diserahkan kepada ExxonMobil (2006) setelah kedatangan Presiden AS Barack Obama, bakal terulang. BUMN (Pertamina) kembali akan menjadi pecundang. Kedaulatan energi pun hanya sekadar angan. Kita lihat! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here