Presiden tak Konsisten

0
114

DALAM rubrik ini kemarin, kita membicarakan soal sejumlah menteri yang akan mengadu peruntungan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 mendatang. Berawal dari informasi yang disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi bahwa akan ada beberapa menteri yang mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Menjadi calon anggota legislatif itu hak pribadi mereka. Lagi pula –kita berpikran positif saja – itu toh medan pengabdian juga.

Seperti kita jelaskan kemarin, secara hukum menteri yang menjadi caleg tidak harus mundur dari jabatannya. Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PUU-XI/2013,  eksistensi jabatan menteri sangat bergantung kepada presiden. Sebagai pembantu presiden, seberapa pun besar kewenangan menteri, dia tunduk di bawah kendali presiden. Berbeda dengan kepala daerah, PNS, anggota TNI dan Polri, yang jabatannya bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, sehingga potensial disalahgunakan. Sehingga untuk jabatan-jabatan ini disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Meski demikian, kita cenderung menekankan agar menteri yang menjadi caleg itu tetap mundur dari jabatannya. Alasannya lebih pada moral jabatan. Untuk jabatan sepenting menteri dituntut berkonsentrasi tinggi, penuh perhatian, konsisten, kerja keras, inovatif,  dan sederet prasyarat profesionalitas lainnya. Keberhasilan presiden melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan menteri menjalankan tugasnya masing-masing. Dan keberhasilan presiden itu berkait erat dengan nasib rakyat.

Akhirnya memang terpulang kepada Presiden Joko Widodo bagaimana dia soal ini. Masalahnya, Jokowi sendiri sepertinya tidak konsisten menyikapi perkara tersebut. Sikapnya berubah-ubah.

Presiden pernah melarang menteri-menterinya berkampanye, dan memerintahkan agar fokus bekerja menyelesaikan tugas. “Tidak usah kampanye-kampanye. Banyak sekali yang harus kita kerjakan,” ujar Presiden. Itu ditegaskannya saat membuka Rakernas III Projo, di Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, 4 September 2017 silam. Presiden tak mengizinkan menteri sibuk berkampanye, sehingga program dan tugas yang diemban menjadi terbengkalai.

Waktu itu Presiden mengatakan, tugas menteri adalah membantu Presiden bekerja untuk rakyat membangun negeri. Segala kebijakan harus berorientasi kepada rakyat. “Ya, karena memang pemerintah itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” tegasnya kala itu.

Ketika itu konteksnya adalah memasuki tahun politik 2018, di mana ada 171 pelaksanaan Pilkada dan ada menterinya yang maju sebagai calon kepala daerah.

Tetapi kini Presiden berubah sikap. Presiden Joko Widodo mempersilahkan para menterinya berkampanye jika hendak maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu tahun depan. Menurut Presiden, menteri yang ingin berkampanye karena menjadi caleg cukup mengajukan cuti, tidak harus mundur dari kabinet. “Ya nanti izin cuti kalau mau kampanye. Jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan,” kata Presiden di Jakarta, 6 Juli 2018 kemarin.

Jokowi memaklumi, sebagian menterinya tergabung dalam partai politik. Oleh karena itu, kata Presiden, wajar apabila parpol mereka memberi tugas untuk menjadi caleg.

Presiden meyakini kinerja pemerintahan tidak akan terganggu apabila menterinya cuti. Sebab, tugas mereka bisa digantikan oleh menteri lain. “Bisa saja dari Menko atau rekan menteri yang lain,” katanya.

Terus terang, aneh juga kalau hanya soal efektivitas pekerjaan yang jadi ukuran. Sebab, jika hanya soal itu, kementerian dan lembaga bahkan bisa berjalan tanpa ada menteri sekalipun. Para  pejabat karir di lembaga itu pasti lebih menguasai pekerjaan tersebut ketimbang menterinya yang duduk di sana hanya berkat negosiasi politik.

Tapi yang esensial dari masalah ini adalah aspek moral jabatan: Bahwa mengurus negara bukan pekerjaan main-main. Butuh totalitas!

Memang banyak dukungan teknologi digital untuk  menerapkan e-office, e-governance dan sebagainya. Sehingga kehadiran secara fisik seorang pimpinan tertinggi di kementerian atau lembaga tidak lagi menjadi keharusan. Namun ada faktor lain yang juga mesti dipedulikan, yakni totalitas dan keteladanan pemimpin. Menteri yang memilih fokus pada pekerjaannya akan menunjukkan total immersion seorang pejabat terhadap tugas dan tanggungjawab. Itulah yang menyemaikan keteladanan bagi pejabat publik di lingkungannya, karena keteladanan selalu datang dari atas, tak pernah tumbuh dari bawah.

Sebetulnya inilah kesempatan bagi anggota Kabinet Kerja ini menumbuhkan tradisi dan keteladanan bahwa pemerintahan negara ini tidak bisa diurus sambil lalu.

Sayang esensi itu kelihatannya tidak berarti bagi Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here