Presiden tak Perlu Kampanye

0
165

PRESIDEN Presiden  Joko Widodo menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa pekan lalu. Seusai sidang, Mendagri Tjahjo Kumolo tiba-tiba menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai tokoh yang layak menjadi ketua tim sukses Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 nanti.

Tak ada reaksi dari Jusuf Kalla. Tanggapan justru datang dari Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, yang menegaskan tidak mungkin Wapres menjadi ketua tim sukses Joko Widodo. Sebab, Jusuf Kalla harus fokus mengurus pemerintahan.

Tetapi, terlepas dari perdebatan itu, kita hendak bertanya, perlu nggak, sih, presiden atau wakil presiden berkampanye?

Seandainya presiden benar-benar bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya, niscaya mereka tak perlu lagi berkampanye. Rakyat akan menilai sendiri, apakah presiden atau wakil presiden itu cocok atau tidak duduk di jabatan tertinggi itu.

Jika presiden selama masa jabatannya tidak berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan perbaikan signifikan bagi bangsa dan negara, rakyat tidak terlalu bodoh untuk berkata tidak pada mereka. Sebaliknya, jika kepemimpinan mereka berhasil mendatangkan ketenangan, kepastian masa depan, kemakmuran dan kesejahteraan, rakyat akan memutuskan bahwa mereka adalah figur yang pantas memimpin negara.

Presiden, dan semua jabatan publik lainnya, adalah jabatan yang telanjang di depan mahkamah penilaian rakyat. Apa pun yang mereka lakukan tampak jelas di mata rakyat, sang hakim kedaulatan.

Jadi, dalam hemat  kita, mereka tak perlu mengkampanyekan dirinya dan partainya. Sebab, sesungguhnya, mereka telah berkampanye sepanjang masa kepemimpinannya. Perbuatannya, hasil kerjanya, kejujuran atau kelancungannya, etika bernegaranya, atau bahkan keluarga dan kerabatnya, adalah materi kampanye yang sebenarnya. Karena itu, berbuatlah yang terbaik agar rakyat menjatuhkan pilihannya.

Sebenarnya sederhana saja. Presiden harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berbuat bagi kemaslahatan bangsa dan negaranya. Sementara para menteri mesti sadar dirinya adalah pembantu presiden yang berbuat sepenuhnya untuk presiden.

Tegasnya, kendati semua jabatan kenegaraan itu adalah jabatan politik, mereka diharamkan memiliki agenda politik masing-masing. Satu-satunya agenda mereka adalah berbuat bagi bangsa dan negara. Kalau tidak, rakyat akan mudah menjatuhkan vonis bahwa mereka bukan orang yang amanah pada jabatan. Dan, harapan apa yang bisa diletakkan pada orang-orang seperti itu.

Jadi, untuk apa sebenarnya presiden, para menteri, para kepala daerah dan semua pejabat publik lainnya berkampanye. Toh, mereka telanjang di depan mahkamah rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here