Presiden Terpilih Cenderung Menaikkan Harga BBM

0
150
Presiden Jokowi, seperti presiden-presiden Indonesia sebelumnya, cenderung menaikkan harga BBM bersubsidi pasca dilantik, paling lambat setahun setelahnya.

Nusantara.news, Jakarta – Ada fenomena menarik di tanah air, terutama hubungan keterpilihan Presiden baru dengan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Umumnya segera setelah pelantikan Presiden maka biasanya diiringi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Percaya tidak?

Sebagai contoh, sejak Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur naik jabatan, kenaikan harga BBM bersubsidi mengiringi momen pelantikannya. Tahun 2000 harga BBM naik menjadi Rp1.450 per liter, sebelumnya harga BBM dijual hanya Rp600 per liter.

Setelah Gusdur digantikan wakilnya Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 harga BBM kembali menanjak setahun setelah pelantikan Megawati. Tahun 2002 harga BBM jenis Premium juga naik menjadi Rp1.550 dari sebelumnya hanya Rp1.450 per liter.

Mega masih menaikkan lagi harga BBM jenis Premium hingga ke level Rp1.810 hingga akhir masa jabatannya.

Lalu pada tahun 2004 saat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) naik jadi presiden, setahun kemudian BBM juga naik. Pemerintah SBY menaikkan BBM jenis Premium yang tadinya Rp1.810 menjadi Rp2.400 per liter. 

Masih di tahun yang sama, SBY kembali lagi menaikkan harga BBM menjadi menjadi Rp4.500 untuk Premium yang tadinya hanya Rp2.400 per liter. SBY yang berkuasa selama 10 tahun di akhir masa jabatannya masih menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp8.500 per lite.

Pada 2014 di era awal kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) yang artinya masuk ke periode baru, BBM naik lagi seiring kenaikan Jokowi sebagai presiden. Tahun 2014 harga Premium naik lagi hingga menyentuh harga Rp8.500 yang tadinya hanya Rp6.500 per liter.

Kurang lebih Jokowi menyesuaikan harga BBM sebanyak 12 kali, hingga posisi terakhir Premium sempat turun ke level Rp6.550 per liter. Tapi setelah memenangkan Pilpres 2019 wacana pemotongan subsidi BBM bersubsidi, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM bersubsidi, santer kembali.

Pertanyaannya, mengapa presiden yang baru terpilih memiliki kecenderungan langsung menaikkan harga BBM bersubsidi? Sebenarnya kenaikan harga BBM sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia. Menurutnya, di tahun 2014 saat Jokowi menaikkan harga BBM, komoditas minyak global memang sedang tinggi-tingginya.

Waktu 2014 ya pemerintah Presiden Jokowi pertama menjabat saat itu minyak naik subsidi membengkak, sehingga dia ingin ketergantungan ini dilepas kan, akhirnya dia naikkan harga BBM.

Harga minyak global menjadi salah satu faktor utama pembentukan harga minyak dalam negeri. Bahkan dimasa SBY ada beberapa kali harga minyak dunia menembus level US$100 per barel, hingga puncaknya menyentuh level US$148 per barel. Jika harga BBM bersubsidi tak dinaikkan, maka berdampak pada besarnya biaya subsidi BBM di APBN.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira berpendapat kenaikan BBM terjadi karena pemerintah butuh dana besar untuk merealisasikan janji kampanye. Seperti saat Jokowi pertama menjabat, menurutnya Jokowi memotong dan mengalihkan subsidi BBM untuk biaya pembangunan.

"Janji pembangunan dalam kampanye membutuhkan biaya besar. Misalnya saat pak Jokowi di periode pertama ingin mendorong pembangunan infrastruktur, dananya diambil sebagian dari subsidi BBM," kata Bhima.

Kali ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan usulan kenaikan harga BBM bersubsid jenis solar. Hal itu diungkap  dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis solar pada tahun depan.

Penyesuaian tersebut diusulkan lantaran Banggar DPR menetapkan subsidi solar Rp1.000 per liter atau dipotong Rp500 per liter. Pemotongan subsidi ini telah disetujui di Badan Anggaran untuk RAPBN 2020. Padahal sebelumnya pemerintah telah mengajukan subsidi solar sebesar Rp1.500 per liter.

"Saya dapat paparan dari Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) subsidi maksimal Rp1.000. Ini kalau sampai digetok mungkin kami akan lihat apa perlu ada penyesuaian," kata Jonan beberapa hari  lalu.

Ada pun saat ini harga solar eceran sebesar Rp5.150 per liter. Apabila penyesuaian harga solar dilakukan, maka harganya bisa naik atau turun mengikuti harga keekonomiannya. Sedangkan, jumlah subsidi solar dalam APBN 2019 sebesar Rp33,55 triliun. Hingga kuartal I-2019 realisasi subsidi sudah mencapai Rp13,56 triliun.

Diproyeksikan hingga akhir tahun realisasi subsidi solar bisa melebihi jumlah subsidi yang ditentukan yaitu Rp33,83 triliun. Pada tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat subsidi energi mencapai Rp153,5 triliun, atau membengkak sebesar Rp59 triliun dari semula ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp94,5 triliun. Penyebab utamanya yaitu penambahan besaran subsidi solar.

Dari sini jelas, ada dua indikator yang dijadikan patokan mengapa presiden-presiden terpilih mengambil opsi menaikkan harga BBM begitu terpilih. Pertama, sebelum terpilih APBN seperti tersandera oleh besarnya subsidi BBM, sehingga begitu menang sang presiden terpilih buru-buru mengurangi subsidi untuk mengurangi tekanan APBN dengan menaikkan harga BBM nersubsidi.

Kedua, faktor harga BBM dunia juga mempengarhui mengapa presiden terpilih harus menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Celakanya kecenderungan harga minyak dunia terus naik, jadi mau tak mau hampir semua presiden di Indonesia terpaksa menaikkan harga BBM begitu terpilih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here