Presiden yang Berbahaya

0
449

PRESIDEN atau kepala negara adalah nomenklatur dalam ketatanegaraan, yang disandang satu orang dengan beberapa perbedaaan spesifikasi tugas. Pada dasarnya orang yang memangku jabatan presiden itu adalah pemimpin. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, presiden dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, pemilu dalam artinya yang sejati adalah sarana rakyat untuk memilih pemimpin.

Tetapi apabila Pemilu Presiden bergeser dari makna sejatinya, maka rakyat tidak akan memperoleh pemimpin dari situ. Proses pemilu memang akan berakhir pada yang menang dan yang kalah. Pemilu presiden terburuk sekalipun, tetap akan menghadirkan peraih suara terbanyak yang akan dikukuhkan menjadi presiden. Namun, satu hal yang pasti, pemilu yang buruk tidak akan pernah melahirkan pemimpin. Pemilu yang buruk hanya akan melahirkan ‘penguasa’.

‘Pemimpin’ dan penguasa’ jelas dua entitas yang berbeda, meski mereka sama-sama berada di pucuk kekuasaan.

Pemimpin hanya punya satu premis, yaitu melayani. Dengan melayani dia mempunyai target untuk mengantarkan bangsa yang dipimpinnya ke satu titik kemaslahatan.

Dalam budaya Jawa ada filosofi kepemimpinan Hasta Brata, yang salah satu laku kepemimpinannya adalah Hambeg ing Bumi, yakni bersikap seperti bumi, yang memberikan dirinya untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Pemimpin yang bekerja dengan sikap “Sepi ing pamrih, rame ing gawe” alias  bekerja keras tanpa pamrih.

Pemimpin, meminjam terminologi budaya Minangkabau, hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Dia hanya selangkah di depan, agar dia tetap dapat merasakan denyut aspirasi bangsanya. Dia tak boleh terlalu jauh di depan, karena itu akan membuatnya kehilangan kontak dengan rakyatnya. Pemimpin juga tak terlalu tinggi, agar dia tidak sulit dijangkau rakyatnya.

Tetapi tidak demikian dengan penguasa. Premis penguasa adalah menguasai, serakah, menghalalkan segala cara dan dengan begitu aromanya sangat otoriter. Penguasa itu elitis, jauh dari aspirasi rakyatnya. Target penguasa adalah melembagakan kekuasaannya agar tidak tergoyahkan. Baginya tak terlalu penting apakah kekuasaannya mendatangkan kemaslahatan atau justru angkara murka.

Kualitas pemilu yang buruk pasti akan melahirkan sosok penguasa. Presiden yang tidak menjadi pemimpin akan sangat berbahaya. Sebab dia bisa menerkam rakyatnya sendiri. Memangsa bangsanya, dan menjual tanah airnya. Alih-alih melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, presiden seperti itu akan berlaku seperti pagar makan tanaman. Karena, sekali lagi, tak penting baginya apakah kekuasaannya mendatangkan kemaslahatan atau justru angkara murka.

Mungkinkah seorang presiden seperti itu lahir dari proses pemilu? Sangat mungkin, bahkan pasti. Itu terjadi manakala pemilu tidak lagi menjadi titik tertinggi kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Ketika suara rakyat (vox populi) tidak lagi dipandang suci sebagai suara Tuhan (vox dei), sehingga suara itu boleh dimanipulasi dan dilecehkan kehormatannya.

Seberapa tinggi tingkat keangkara-murkaan presiden yang seperti itu, amat sangat bergantung pada seberapa tinggi tingkat keburukan pemilu. Semakin terstruktur, sistematis dan massif kecurangan pemilu, maka semakin berbahaya kekuasaan yang lahir sebagai hasil kontestasi politik itu.

Mengapa terjadi kecurangan pemilu? Satu-satunya penyebab yang determinan adalah adanya campur tangan pemerintah yang berkuasa. Campur tangan itu dalam bentuk pendekatan, atau bahkan tekanan kepada KPU. Penyebab lain nyaris tak ada. Toh, KPU bersifat independen dan nonpartisan sehingga secara langsung tidak berkepentingan tentang siapa yang terpilih dalam pemilu.

Jika pemerintah benar-benar berlaku sebagai pamong, dia akan membentengi kemandirian KPU, dan memfasilitasi setiap usaha KPU menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Pemerintah juga akan mendengar dan mempertimbangkan semua keluhan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu.

Memang ada potensi masalah manakala pemilu presiden diikuti oleh calon presiden petahana. Dua posisi melekat pada saat bersamaan: Presiden sekaligus calon presiden. Sedikit banyak akan muncul pertarungan kepentingan antara memaksimalkan peluang keterpilihan dan menjaga kebersihan pemilu. Pemilu yang tidak disertai petahana, mungkin lebih terjaga–walaupun tidak pula berbanding lurus.

Pemilu yang diikuti petahana sebetulnya merupakan ujian kenegarawanan seorang presiden dalam pertarungan kepentingan itu. Posisi manakah yang akan dipilihnya adalah cerminan kualitasnya sebagai pemimpin.

Maka kita bisa melihat bagaimana presiden merespon dugaan kecurangan. Respon presiden terhadap kecurangan pemilu, bisa positif maupun negatif.

Respon positif adalah ketika presiden memandang berbagai dugaan itu sebagai bentuk kepedulian anak bangsa terhadap pemilu yang berkualitas. Jika itu responnya, maka dia akan berdiri bersama anak-anak bangsa itu memastikan dan mengawal kualitas pemilu.

Respon presiden bisa juga negatif. Ada beberapa bentuknya:

Pertama, cenderung berlepas tangan. Ketika mendengar banyak suara rakyat yang mengeluhkan banyaknya kecurangan, presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak ada urusannya dengan penyelengggaraan pemilu. Sebab, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat independen.

Reaksi seperti ini jelas bukan respon seorang pemimpin. Sebab, independensi KPU itu berbeda dengan independensi lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu.

Itu berarti independensi yang diberikan kepada KPU adalah independensi dalam aspek teknis. Definisi independensi KPU harus diartikan sebagai kemandian dalam tata kelola lembaganya saja. Kemandirian tata kelola itulah yang memberi ruang dan keleluasaan kepada KPU agar dapat bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pemilu memenuhi prinsip Luber dan Jurdil.

Independensi KPU bukan menjadikannya sebagai negara dalam negara, melainkan penegasan untuk tidak berafiliasi atau memihak kepada kelompok politik tertentu atau calon tertentu.

Kedua, Presiden mendengar dan mencium adanya kecurangan, namun tidak ada usaha yang sistematis untuk memverifikasi dan menyelidiki kemungkinan itu. Respon mana pun yang diberikan, tetap saja menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan pemimpin.

Sebab, pemimpin tidak pernah melempar tanggung jawab. Pemimpin tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran, apalagi kebenaran tentang suara rakyat dalam pemilu.

Di atas semua itu, ada yang paling menakutkan, yakni tatkala presiden terlibat dalam upaya kecurangan itu. Demi mempertahankan kekuasaannya, dia secara aktif melakukan–atau setidak-tidaknya merestui—kecurangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa petahana tidak melihat hasil pemilu sebagai mandat rakyat. Melainkan hanya prosesi prosedural untuk mempertahankan kekuasaan.

Kekuasaan presiden seperti inilah yang berbahaya. Memanipulasi hasil pemilu adalah kejahatan besar dalam negara demokrasi. Jika kejahatan besar saja sanggup dilakukan seorang presiden, maka kejahatan kekuasaan lain akan terlihat sangat kecil. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuasaan berada di tangan orang seperti itu.

Itu sebabnya rakyat berkepentingan terhadap pemilu presiden yang jurdil, dan berkepentingan dengan adanya sosok presiden yang sanggup mewujudkan komitmennya mendukung pemilu jurdil.

Sebab, rakyat tengah mencari pemimpin. Rakyat bukan mencari penguasa. Pemilu yang jurdil akan menghasilkan pemimpin. Pemimpin akan melihat dalam kemenangannya terkandung kewajiban melaksanakan amanat rakyat. Sementara, pemilu yang buruk akan melahirkan penguasa, yang memandang kemenangan sebagai hak atas segala manfaat kekuasaan.

Dalam pemilu ini, siapa pun calon presiden yang menang harus meraihnya secara terhormat, agar yang kalah juga menerimanya secara terhormat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here