Pribumi

0
98

PIDATO pertama Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyulut kontroversi. Itu gara-gara Anies mengatakan, “Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.” Kata “pribumi” itu dipersoalkan sejumlah kalangan. Anies dianggap membuka kembali politik etnisitas, dan karenanya dia dituduh rasis. Anies meluruskan, kata itu diucapkannya dalam konteks era penjajahan dulu.

Sebetulnya tak ada yang salah dari pidato itu, apalagi kalau kaitannya adalah dengan sejarah zaman kolonial. Bahkan di zaman sekarang pun, esensi pidato tersebut tetap relevan. Di tengah serbuan produk asing,  tenaga kerja asing, budaya asing dan segala keberpihakan pada asing lainnya yang mengancam nasib pribumi, apa yang salah dengan keinginan “kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri”?

Kita percaya, sebagai intelektual berpendidikan Barat, Anies berpemikiran sangat terbuka. Di atas kertas, rasanya, jauh dia dari persangkaan rasis.

Setiap warganegara, apa pun etnisnya, kalau dia punya rasa kebangsaan, mestinya menyadari hal yang sama. Hanya komprador atau kaki tangan asing saja yang akan melawan setiap usaha mengingatkan ancaman terhadap pribumi.

Soal esensi kita setuju. Tapi masalahnya, bukan pada esensinya. Namun untuk apa sih itu diucapkan? Atau, mengapa sih kata itu yang diselipkan dalam pidato?

Kata “pribumi” mungkin adalah satu-satunya kata yang tak henti diperdebatkan, dan karena itu orang sangat berhati-hati mengucapkannya. Di dalamnya terkandung pro-kontra sosiologis dan politis yang tiada kenal ujung. Di zaman penjajahan dulu, kata itu identik dengan perlawanan, untuk menggantikan kata “inlander” yang berkonotasi merendahkan. Padanan kata “pribumi” yang lain, yakni “bumiputra” juga sama sensitifnya. Di zaman merdeka, kata “pribumi” diperhadapkan diametral dengan yang “nonpribumi”. Pernah satu ketika, untuk menghindari kata “pribumi” atau “bumiputra”, orang memakai kata “putra Indonesia”. Tetapi, tetap saja, prokontra sosiologis dan politisnya tidak berkurang.

Akhirnya, secara umum, orang cenderung menghindari pemakaian diksi itu dalam wacana-wacana resmi. Sekadar menghindari saja. Sebab inti masalahnya tetap tak selesai –atau mungkin tak akan pernah selesai. Lihat saja, sekian puluh tahun bangsa ini mencoba menyelesaikan masalah SARA, toh tak mampu juga menghasilkan hubungan sosial yang mulus tanpa prasangka antarsuku, antaragama, antarras dan antargolongan.

Mustahil sentimen rasial dalam masyarakat dihilangkan. Di Eropa dan Amerika saja, rasisme masih hidup. Padahal mereka sudah tuntas dalam urusan walfare and justice. Apalagi di masyarakat kita yang ketimpangan sosialnya sangat tajam.

Nah, kritik kita terhadap pidato Anies terletak di sini: Kok, ya, kata “pribumi” yang diucapkan?

Kalau Anies punya keberpihakan pada pribumi dan tak menghendakinya sekadar menjadi tamu di negerinya sendiri, tak perlu diutarakan dengan verbalistik. Tunjukkan saja dengan program yang masuk akal, dan nyata hasilnya. Sebagai intelektual, Anies pasti paham bahwa neraca akhir pemimpin itu ada di hasil kebijakannya, bukan di ucapannya.

Politik verbalistik hanya menghasilkan kegaduhan. Karena wacana akan melahirkan kontrawacana. Tapi, tindakan nyata untuk memakmurkan rakyat tak punya kontratindakan, kecuali dilakukan oleh kriminal dan pemberontak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here