Misteri Akun Cicilan Pokok Utang (1)

Prioritas APBN 2019 Tetap Bertumpu Pada Bayar Utang

0
40
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dituntut kejujurannya untuk mencantumkan akun Cicilan Pokok Utang sehingga tampilan struktur APBN lebih apa adanya. Selama ini akun Cicilan Pokok Utang disembunyikan dalam akun Belanja Non-KL.

Nusantara.news, Jakarta – Terjawab sudah teka-teki sengketa angka utang Indonesia antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Ada penyembunyian akun ‘utang pokok’ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengapa hal itu dilakukan?

Masih segar dalam ingatan kisah gayung bersambut sindiran Ketua MPR yang dijawab oleh Menkeu terkait pemaparan angka utang di APBN. Sindiran itu bermula saat Zul menyindir soal pemaparan Nota Keuangan Pemerintah 2019 pada 16 Agustus 2018 di gedung MPR/DPR.

Sindiran itu dibalas dengan sengit oleh Sri Mulyani yang menganggap informasi utang dipolitisir. Bahkan Sri mengungkit bahwa utang yang ada adalah peninggalan pemerintahan sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono–SBY). Padahal Zul berhak mempertanyakan sebagai Ketua MPR, situasi ini menambah panas perhelatan politik sekaligus memperlihatkan sepertinya pemerintah marah karena yang disembunyikan diangkat ke permukaan.

Pasca penyampaian Nota Keuangan 2019, Zul mengingatkan bahwa Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014. Dimana pada saat itu Sri juga ikut andil menciptakan utang baru.

Karena itu, Zul mengingatkan Sri Mulyani agar tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait membengkaknya nilai utang Indonesia saat ini.

“Ibu Sri Mulyani lupa bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, Menteri Keuangan,” tulis Zul di twitternya.

Zul juga mempertanyakan adanya data utang yang tidak muncul dalam laporan nota keuangan yang jumlaynya mencapai Rp396 triliun. “Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada pembayaran ‘pokok utang’. Dari mana angka Rp396 triliun yang dimaksud Ibu Sri Mulyani?” ujar Zul lagi.

Menurut Zul, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah, jumlah utang  Indonesia mencapai Rp634 triliun. “Bandingkan total beban utang kita Rp634 triliun dengan Anggaran Kesehatan sebesar Rp111 triliun dan Anggaran Dana Desa sebesar Rp60 triliun. Artinya anggaran untuk bayar utang 6 kali lipat lebih besar dari Anggaran Kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari Dana Desa,” sindir Zul.

Bahkan jumlah utang Indonesia tersebut lebih besar dibandingkan Anggaran Infastruktur yang dipatok sebesar  Rp410,4 triliun. Itu artinya, prioritas APBN 2018 adalah membayar utang pokok maupun bunga utang. Menurut Zulkifli, salah satu tugas MPR adalah menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

“Menjadi kewajiban konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah dan memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat,” Zul menegaskan.

Kali ini Gede Sandra, Direktur Lingkar Survei Perjuangan menulis hal serupa, namun dengan stressing yang lebih detil. Gede merinci hal tersebut dalam website www.berdikarionline.com dengan judul Ada ‘Penggelapan’ Angka Cicilan Pokok Utang di APBN? Artikel itu menanggapi release APBN 2019 tanggal 31 Oktober 2018 lalu.

Rincian pembiayaan Non-KL, seharusnya ada akun Cicilan Pokok Utang, namun dalam rincian tersebut akun Cicilan Pokok Utang tak nampak (Sumber: Kementerian Keuangan).

Menurut Gede pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah melakukan ‘penggelapan’. Dia menyebut penggelapan karena secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tidak dicantumkan dalam Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33).

Yang dicantumkan Kemenkeu hanya item pembayaran bunga utang (a), subsidi energi (b), cadangan penanggulangan bencana NTB dan Sulteng (c), dan cadangan pooling fund bencana (d)

Buktinya, terjadi ketidaksesuaian aljabar penjumlahan antara poin (2) Belanja non-KL dengan item-itemnya a), b), (c), dan d) pada semua kolom (Outlook 2018, RAPBN 2019, dan APBN 2019). Perhatikan bagian yang saya lingkari merah.

Ambil contoh kolom Outlook 2018. Di sana tersebut Belanja non-KL sebesar Rp 640,2 triliun. Pembayaran bunga utang Rp249,4 triliun, subsidi energi Rp163,5 triliun, cadangan penanggulangan bencana NTB Sulteng dan cadangan poling bencana Rp0.

Seharusnya penjumlahan item a + b + c + d = Rp640,2 triliun. Tapi ternyata penjumlahan item-item tersebut= Rp249,4 triliun + Rp163,5 triliun + Rp 0 + Rp 0 = Rp412,9 triliun. Terdapat kekurangan sebesar Rp227,3 triliun.

Jadi nilai Rp227,3 triliun ini seharusnya item apa di Belanja non-KL? Kemenkeu harus menjelaskan! “Kalau tidak ingin saya tuduh telah menggelapkan angka. Jangan menghina intelektualitas publik. Jangan kira publik tidak mampu lakukan perhitungan aljabar sederhana ini!” demikian kritik Gede.

Menurut Gede, seharusnya diperjelas saja bahwa Rp227,3 triliun itu adalah item Pembayaran Cicilan Pokok Utang. Walaupun jumlah itu sepertinya terlampau kecil karena berdasarkan Struktur Jatuh Tempo Utang di website DJPPR disebutkan utang SBN yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp278 triliun dan pinjaman jatuh tempo Rp76 triliun, yang bila dijumlahkan adalah Rp355 triliun. “Tolong diperjelas lagi kepada publik,” tegasnya.

Apakah Kemenkeu takut nanti bila diketahui publik, ternyata belanja APBN untuk utang, meliputi pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang, menjadi yang terbesar di APBN? Karena bila dijumlahkan keduanya sebagai kewajiban utang (debt service), pembayaran bunga utang sebesar Rp249,4 triliun dan cicilan pokok Rp355 triliun, nilainya menjadi Rp604,4 triliun untuk APBN 2018. Atau anggaplah kita gunakan angka cicilan pokok utang yang “digelapkan” saja, sebesar Rp227,3 triliun, sehingga total kewajiban utang menjadi Rp476,7 triliun.

Jumlah keduanya tetap jauh melebihi anggaran infrastruktur sebesar Rp410,4 triliun yang menjadi kebanggaan pemerintah Jokowi. Artinya prioritas APBN pemerintahan ini sebenarnya adalah pembayaran kewajiban utang, bukan infrastruktur.

Gambara serupa sebenarnya juga terungkap untuk APBN 2019 yang telah disahkan DPR RI, rekening Pembayaran Cicilan Pokok Utang masih hiden. Ada apakah gerangan Kemenkeu menyengaja meng-hiden nama Pembayaran Cicilan Pokok Utang? Karena gengsikah takut ketahuan prioritas pembangunan adalah membayar utang? Atau adakah maksud lain?

Sejauh ini pihak Kemenkeu belum ada yang memberi penjelasan secara transparan, apalagi memberi sanggahan tentang sinyalemen tersebut. Terutama ketika Menkeu menghindar diajak diskusi terbuka soal utang oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun mengutip jawaban Menkeu Sri Mulyani saat terlibat perdebatan dengan Ketua MPR, nampaknya memang ada masalah keterbukaan informasi soal Cicilan Pokok Utang.

menjawab pernyataan Ketua MPR yang mengatakan pembayaran pokok utang pemerintah tidak wajar. Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 yang menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here