Prioritas APBN Terjebak Untuk Melunasi Utang

0
208
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2018 berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menandai kegagalan Pemerintah Jokowi untuk kesekian kalinya dalam menggerakkan ekonomi sesuai sasaran.

Nusantara.news, Jakarta – Ribut-ribut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi petunjuk dan hikmah yang besar bagi bangsa ini. Terutama prioritas anggaran pemerintah ternyata masih didominasi untuk melunasi utang.

Paling tidak itulah kesimpulan sementara dari perdebatan terakhir dimana Sri Mulyani tak lagi mau menanggapi pernyataan terakhir Zulkifli.

Pernyataan terakhir Zulkifli diutarakan dalam whatsapp blast di sejumlah grup WA yang isinya kurang lebih menjelaskan, siapa sebenarnya yang menyesatkan terkait utang.

Zulkifli mengaku bahwa sumber data yg disampaikan di Sidang Tahunan MPR juga berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, dirinya tidak melihat adanya pos pembayaran pokok utang.

Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos pembayaran bunga utang sebesar Rp238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp399 triliun. Tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar Rp396 triliun seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani.

“Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp396 triliun. Maka bila ditambah pembayaran bunga utang Rp238 triliun jumlahnya menjadi Rp634 triliun.
Angka Rp634 triliun adalah total beban utang kita yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya, demikian papar Zulkifli.

Lalu ia membandingkan total beban utang sebesar Rp 634 triliun dengan anggaran kesehatan Rp111 triliun dan anggaran dana desa sebesar Rp60 triliun. Artinya anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari dana desa.

Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya rasa, Ibu Sri Mulyani lupa bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, Menteri Keuangan,” tegasnya.

Saat itu Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan mengaku tak bisa mengambil kebijakan tentang utang. Tapi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak pemerintah berutang dan berapa bunganya.

“Kenapa sekarang malah sibuk salahkan periode sebelumnya?” ungkap Zulkifli kritis. “Adalah Tugas konstitusional saya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan pada pemerintah. Menjadi kewajiban konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah dan memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat,” Zulkifli kembali menegaskan tupoksinya.

Perlu dicatat, bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu selain mengingatkan pemerintah, Zulkifli juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang didukung Zul atas capaian-capaiannya.

Sejak terbitnya pernyataan Ketua MPR tersebut, Sri Mulyani diam seribu bahasa, seolah menyadari tupoksi Zulfikli Hasan sebagai Ketua MPR dalam memberikan masukan kritik terhadap pelaksanaan UU APBN.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani dari akun Facebook resminya menyebutkan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum era Presiden Jokowi.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan, Sri Mulyani menyebut di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Membandingkan utang SBY

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menjelaskan, penambahan utang baru sebesar Rp359 triliun di 2019 memang terlihat besar. Namun menurutnya jika dilihat dari pemanfaatannya, penambahan utang tersebut lebih baik, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Contohnya pada tahun depan anggaran untuk dana desa sebesar Rp73 triliun. Angka itu sekitar lima kali lebih kecil dari besaran utang baru di 2019.

“Sementara 2014 utang barunya Rp256 triliun. Tapi anggaran pembangunan desa yang namanya PNPM itu Rp9,7 triliun, itu termasuk kota juga. Jadi utangnya saat itu 26 kali lipat (dibandingkan anggaran pembangunan desa). Jadi ini bedanya antara langit dan sumur, bukan dengan bumi lagi karena jauh lebih dalam bedanya,” ucapnya dalam acara diskusi bertajuk ‘Menuju APBN yang Sehat, Adil & Makmur di Cikini beberapa waktu lalu.

Erani juga menjabarkan untuk anggaran kesehatan. Tahun depan anggaran kesehatan sebesar Rp122 triliun atau sekitar tiga kali lipat dari utang baru. Sedangan di 2014 anggaran kesehatan sebesar Rp61 triliun atau empat kali lipat lebih.

“Bahkan jika dilihat dari anggaran infrastruktur itu lebih besar dari utang baru, yakni Rp420,5 triliun. Saya ingin katakan bahwa utang dibandingkan dengan alokasi belanja mengalami perbaikan yang luar biasa,” tambahnya.

Sementara pembayaran utang tahun depan yang dianggap terlalu besar yakni Rp409 triliun, menurut Erani itu wajar dan pasti dialami oleh seluruh rezim pemerintahan. Sebab pasti akan ada cicilan utang yang harus dibayar dari pemerintahan tahun-tahun sebelumnya.

“Semua pemerintahan, hari ini, kemarin atau yang akan datang pasti dapat warisan ikut pembayaran utang. Ini ada akumulasi utang-utang puluhan tahun. Itu tolong dicatat,” tegasnya.

Melihat perdebatan yang tak ada habisnya di atas, maka dapat diambil kesimpulan bisa jadi sumber daya Menkeu dengan Ketua MPR RI berbeda. Bisa juga sumber datanya sama, tapi cara membacanya yang berbeda.

Kemungkinan lain, bisa saja Menkeu menyembunyikan data sebagaimana data yang diperoleh oleh Ketua MPR. Tapi yang tak terlihat berbeda adalah soal besaran anggaran untuk membayar utang pokok dan bunga utang yang kelewat besar.

Seolah sebagian besar sumber daya anggaran kita habiskan untuk membayar utang. Sampai di sini, tampaknya kritik dan masukan Ketua MPR benar adanya. Bahwa pembayara pokok dan buga utang pemerintah tetap menjadi prioritas utama APBN dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin ini pula yang menjelaskan mengapa pemerintah begitu getol berutang, namun tidak berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Mengapa? Boleh jadi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan perekonomian, harus habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here