Prioritas APBN Untuk Bayar Utang, Bukan Infrastruktur

0
313

Nusantara.news, Jakarta – Diskursus mengenai utang pemerintah belakangan terasa memanas, karena di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Jokowi memaksimalkan berutang demi untuk bisa membangun infrastruktur.

Persoalannya ternyata mayoritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini didominasi untuk bayar pokok dan bunga utang. Berkelanjutankah fiskal kita dengan cara kelola manajemen fiskal seperti ini?

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati, profesional dan bijaksana. Kebijakan fiskal itu sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang global yang dianut oleh semua negara di dunia, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya.

Menkeu berpendapat utang adalah untuk investasi manusia dan investasi infrastruktur. Ini adalah untuk membuat Indonesia menjadi semakin kuat, makin sejahtera, sehingga aspek untuk membayar kembali utang tersebut tetap terjaga.

Ada beberapa faktor pembenar bagi pemerintah, menurut Menkeu, dalam berutang. Bila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat per kapita tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rendah nilainya.

Utang pemerintah memang meningkat. Namun, menurut Sri dalam paparannya bertajuk ‘Benarkah Indonesia Sudah Darurat Utang?’ disebutkan, jika dilihat perbandingannya dengan PDB, utang Indonesia masih tetap terkendali. Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan (sustainability) keuangan negara.

Kondisi ini menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal. Rasio beban bunga terhadap belanja Indonesia (8,3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara setara seperti Meksiko (9,7%), Filipina (16,7%), Mesir (24,3%), dan Brazil (33,2%). Rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015, capaian Indonesia (4,7%) lebih baik daripada Filipina (5,5%), Turki (6,6%), Meksiko (6,7%), Mesir (8,8%), dan Brazil (18,0%).

Defisit fiskal Indonesia terbilang kecil sehingga utang yang dibuat cenderung produktif, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber: Kementerian Keuangan

“Jadi berdasarkan data-data di atas, Indonesia belum masuk dalam fase darurat utang,” papar Menkeu.

Jika ditelisik, selama hampir tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla, sudah ada tambahan utang sekitar Rp1.000 triliun. Selama tahun 2015-2016 pemerintah Jokowi-JK berutang hingga Rp946 triliun, ini setara dengan Rp473 triliun per tahun.

Menurut data Bank Indonesia triwulan II 2017, utang luar negeri Indonesia naik sebesar 2,9% menjadi US$335,3 miliar. Utang tersebut terdiri dar utang luar negeri pemerintah sebesar US$170,3 miliar (50,8%) dan utang swasta sebesar US$165 miliar (49,2%). Rasio utang luar negeri terhadap PDB masih stabil di kisaran 34,2%.

Total utang Indonesia hingga Juli 2017 tercatat sebesar Rp3.779,98 triliun.  Dalam sebulan, utang ini naik Rp73,46 triliun, dibandingkan posisi Juni 2017 yang sebesar Rp3.706,52 triliun. Itu artinya, setiap hari, sepanjang bulan Juli, pemerintah pusat mencetak utang sebesar Rp2,45 triliun.

Kredibilitas utang

Sebenarnya, kredibilitas pengelolaan utang tak bisa dihitung dengan indikator tunggal seperti rasio utang terhadap PDB. Hal ini terbukti banyak negara mengalami default (gagal bayar) meskipun dari sisi rasio utang aman.

Indikator paling riil untuk mengukur kesehatan utang adalah neraca keuangan pemerintah. Ketika neraca keseimbangan primer mengalami defisit, penggunaan utang pasti tidak produktif. Sejak 2012 hingga kini neraca keseimbangn primer Indnesia sudah defisit. Pada 2012 defisit keseimbang primer sudah mencapai Rp52,8 triliun, pada 2017 defisit keseimbangan primer telah mencapai Rp144,3 triliun.

Hal ini menunjukkan utang yang digunakan pemerintah tidak produktif, seharusnya utang digunakan untuk membangun infrasrtuktur atau program lain yang bisa meningkatkan perekonomian. Tapi sejak 2012 dan RAPBN 2018, ternyata utang yang yang dibuat digunakan untuk membayar utang lagi, bahkan untuk membayar bunga utang. Alias gali lubang tutup lubang.

Menurut mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, satu-satunya pemerintahan yang bayar utang tidak pakai utang adalah Gus Dur, yakni melunasi pokok dan bunga utang sebesar US$4,18 miliar.

Disamping itu, pemerintahan Gus Dur berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang negatif menjadi positif. Saat krisis 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok ke minus 13%, Presiden Habibie memperbaiki ke minus 5%. Sementara Presiden Gus Dur menaikkan lagi dari minus 5% ke plus 4%, atau tambahan pertumbuhan 9%, kurang dari dua tahun.

Artinya apa? Ini anomali, Gus Dur mengurangi utang sebesar US$4,18 miliar, pertumbuhan ekonomi digenjot dari minus 5% menjadi plus 4% atau loncat 9%. Mengapa bisa demikian?

Karena, menurut Rizal, pemerintahan Gus Dur pada dasarnya tidak terlalu suka utang. Kalau bisa pemeirntah membayar utang.

Pada saat yang lain, Tim Ekonomi Gus Dur menggunakan cara-cara inovatif untuk mengurangi utang. Pertama, pada sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo pada 2001, diupayakan komponen hibahnya diperbesar dan pemerintah mendapat hibah paling besar dalam sejarah CGI, yakni mencapai US$400 juta.

Kedua, perintah melakukan debt to nature swap (menukar utang dengan sumber daya alam). Jerman selalu kritik Indonesia soal lingkungan hidup ketika itu. Rizal mengatu bertemu menteri Jerman, “Jangan gitu dong, kamu hapuskan utang Indonesia dan kita sediakan sekian ratus ribu hectare hutan untuk tidak ditebang. Untuk konservasi, menghasilkan oksigen, menjadi paru-paru dunia. Kalau kita inovatif, maka kita dapat mengurangi utang beberapa miliar dolar AS.”

Ketiga, Kuwait minta tolong selama 40 tahun utang Indonesia di roll over terus, “menterinya bisa tolong kami nggak. Dia minta Indonesia mempercepat pembayaran utang, setelah itu mereka janji mau kasih utang baru dengan bunga murah, supaya saya tidak ditanya-tanya lagi di DPR Kuwait,” kata Rizal.

Ia setuju, pemerintah menukar loan swap. Utang yang mahal diganti dengan yang baru. Ini adalah contoh kalau pemerintah inovatif dapat membayar utang secara optimum.

Tapi kalau mau lebih radikal ada cara lain, kata Rizal. Argentina saat punya utang banyak sekali dengan pembayaran pokok dan bunga satu tahun sampai US$80 miliar, ekonominya merosot terus. Presiden Argentina bilang tidak mau bayar utang, uang US$80 miliar dia pompakan ke ekonomi. Argentina yang tadinya tumbuh negatif bisa naik 7% per tahun.

“Kita bisa gunakan cara-cara yang tidak agresif, tapi inovatif, sehingga total utang bisa berkurang. Bukannya maksa membangun, nggak punya duit, sehingga nambah utang sebanyak mungkin,” jelas Rizal di Jakarta beberapa hari lalu.

Bukan barang haram

Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng berpendapat pada dasarnya utang tidak haram. Rasio utang AS terhadap PDB lebih 100%, Jepang 200% lebih, Eropa 70% lebih, China 250%. Pertanyaannya utang itu produktif apa tidak?

Pada 2004 utang Indonesia 50% dari GPD, oleh pemerintahan SBY di turunkan terus sampai mendekati 25%. Kita berterima kasih, tapi pertumbuhan infrasrttuktur sangat minim. Spending infrasrtruktur sangat kecil, Jokowi baru tiga tahun sudah menggenjot insfratruktur.

“Ini pilihan, kita mau kurangi utang atau mau bangun, mau bikin utang 0% juga bisa tapi tidak ada pembangunan. Pertumbuhan ekonomi lambat, rakyat tidak bekerja, daya beli drop, inikan pilihan,” kata Mekeng.

Rizal mengakui salut pada Presiden Jokowi karena dia fokus di dalam membangun infrastruktur yang selama 10 tahun terakhir diabaikan. Jadi fokus infrastruktur itu memang bagus, dan banyak infrastruktur yang dibangun itu di luar jawa. “Saya salut, karena gap kaya miskin Jawa luar Jawa itu tinggi sekali. Kita perlu investasi di luar jasa agar gapnya mengecil.”

Tetapi dalam kaitannya dengan utang, menurut Rizal Ramli, prioritas pembangunan kita adalah bayar pokok dan bunga utang Rp514,5 triliun pada 2017. Buat pendidikan sekitar Rp416,1 triliun, infrastruktur Rp387,3 triliun. “Jadi itukan aneh, kok prioritas anggaran nomor satu bayar pokok dan bunga utang, kenapa ini tak disentuh, kenapa nggak cari jalan untuk mengurangi beban utang?”

Tapi anggaran yang lain, disayangkan Rizal dipotong-potong semua, subsidi energi turun hingga 66,2%, pajak dinaikin, mahasiswa diminta supaya punya NPWP, PTKP diturunin, petani gula mau diuber, rekening sampai Rp200 juta mau diintip. “Kenapa sih nggak fokus mengelola utang supaya bebannya lebih terkendali?” sindir Rizal.

Enny Sri Hartati, ekonom Indef, mengatakan utang memang tidak haram, tapi harus terkelola dengan benar. Di zaman Rizal Ramli memang masih banyak pilihan, karena didominasi utang-utang luar negeri yang bersifat bilateral dan multilateral. Maka masih memiliki kemungkinan melakukan debt to nature swap maupun lobi-lobi bilateral.

Sementara posisi utang hari ini adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki masyarakat, sehingga memilih swap dan restrukturisasi pilihannya sangat terbatas. Artinya, risiko pengelolaan utang itu semakin meningkat. Jadi warning-nya menjadi satu alarm yang sangat kencang, DPR dalam pembahasannya harus dimitigasi betul.

Apalagi kalau kita lihat struktur utang, lebih banyak didominasi utang jangka pendek, dengan masa jatuh tempo hanya 3 hingga 6 bulan. Sementara utang itu digunakan untuk membangun infrasatruktur yang berjangka panjang. Pada saatnya bisa terjadi mismatch dan pada gilirannya menjadi default.

Artinya, kalau pengelolaan utang tidak hati-hati, kelangsungan fiscal kita bisa terancam. Apalagi dalam RAPBN 2018, tambahan utang yang dicanangkan sekitar Rp400 triliun, tapi untuk membayar bunga reprofiling 2017 saja, sudah Rp300 triliun. Apalagi kalau utang baru yang semakin pendek lagi, bagaimana risiko pembayaran utang ke depan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here