Privatisasi Air untuk Kemakmuran Korporasi, Matinya Pasal 33 UUD 1945 (1)

0
337
Posisi Indonesia adalah negara nomor empat pengkonsumsi AMDK terbesar di dunia. Jika menggunakan acuan harga pasar merek AMDK Aqua, pada tahun 2014 omzet AMDK mencapai Rp 61,6 triliun.

Nusantara.news, Jawa Timur – Semakin lama sumberdaya air volumenya menurun. Di saat itulah air akan menjadi langka di berbagai belahan dunia. Hal ini sudah terjadi di Indonesia. Apakah kelangkaan terjadi karena hilangnya air, bukan itu yang dimaksud. Air tetap berlimpah. Di laut banyak air, daratan juga kandungannya banyak. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia. Hanya saja, limpahan air ini tidak bisa digunakan untuk kebutuhan minum. Faktanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk membeli air minum yang justru dihasilkan dari tanah sendiri.

Privatisasi air menjadi penyebabnya. Sekarang hitung saja berapa banyak pabrik di Indonesia yang telah mengeksplorasi air dari sumber mata air. Mereka menggali air hingga kedalaman berapa meter. Air itu kemudian dikembangkan menjadi air minum. Padahal kalau mau jujur, tanah galian harusnya diberi meteran. Sehingga di sana ada pengawasan, observasi dan pengkajian. Dari situ rakyat bisa mendapat kebutuhan air sekira 15-30 persen.

Yang terjadi tidak demikian. Jangankan mendapatkan air untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah maupun rakyat tidak diperkenankan masuk. Hanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang dapat ijin memantau pemanfaatan air, itu pun harus dibekali surat resmi. Cara-cara ini tak ubahnya konspirasi jahat para konglomerat. Mereka datang ke Indonesia mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam dan menjual kembali ke rakyat yang notabene pemilik tanah dan air.

Sugiarto, aktivis peduli lingkungan dan pendiri Sanggar Indonesia Hijau di wilayah Purwodadi, Malang, mencermati krisis air yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, saat ini banyak orang rela bersengketa demi air. Dalam kapasitas lokal, konflik ini sudah terjadi di beberapa kecamatan di seluruh Indonesia. Hanya masalah pengairan yang tidak merata, para petani saling gontok-gontokan. “Dulu masyarakat bersengketa soal tapal batas, kini haluan mereka berubah. Air menjadi faktor utama perselisihan,” terang Sugiarto kepada Nusantara.News.

Kondisi ini bukan terjadi begitu saja, melainkan diciptakan. Secara global, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap persoalan ini. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Ketika rakyat menghadapi kekurangan air, kekayaan alam yang berlimpah malah dikuasakan pada konglomerat. “Ini merupakan kejahatan terstruktur paling kejam. Perusakan dan eksplorasi berlebihan justru dikategorikan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sayangnya, penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum selalu acuh tak acuh,” sebutnya.

Sebagai informasi, menurut hasil penelitian dari Amrta Institute, secara umum keterlibatan pihak swasta masuk dalam dua jenis industri air adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau air perpipaan untuk sambungan ke rumah. Di sektor AMDK, Indonesia memiliki potensi bisnis yang besar. Posisi Indonesia adalah negara nomor empat pengkonsumsi AMDK terbesar di dunia. Jika menggunakan acuan harga pasar merek AMDK Aqua, pada tahun 2014 omzet AMDK mencapai Rp 61,6 triliun.

Dominasi asing dalam bisnis AMDK, berdasarkan perhitungan yang konservatif mencapai 76 persen. Sementara keterlibatan swasta dalam negeri dalam bisnis AMDK hanya sekitar 24 persen. Pemerintah sendiri hampir sepenuhnya tidak terlibat di sektor AMDK. Berbeda dengan sektor AMDK, sektor SPAM masih sedikit dimasuki swasta. Berdasarkan jumlah sambungan, swasta baru berkontribusi sebesar 15,3 persen dari total sambungan. Layanan air perpipaan masih didominasi oleh perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD). Bentuk skema kerja sama dengan swasta beraneka ragam, seperti konsesi, BOT, BOOT, dan sebagainya.

Khusus dalam AMDK, pemerintah sama sekali tidak terlibat. Sangat mencengangkan. Padahal di sana tempat berlimpahnya sumber mata air. Namun semuanya nyaris kuasakan sama korporasi. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena rakyat tidak memiliki akses untuk air minum, bahkan air bersih dalam jumlah yang memadai. Penyediaan kebutuhan pokok seperti ini seolah-olah dibiarkan begitu saja dan diberikan pada kekuatan-kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada awal bulan Juli 2015 lalu, pemerintah telah menghapus pasal yang mengatur tentang klausul investor luar negeri untuk tidak boleh terlibat dalam industri pengusahaan air dalam Rancangan Peraturan Perundangan Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP PSDA). Aturan ini sendiri merupakan aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang kembali berlaku setelah UU Sumber Daya Air (SDA) No. 7 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Februari 2015 lalu. Namun sayangnya, pemerintah kemudian mengeluarkan PP 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber mata air yang masih memberi peluang swasta mengelola dan memiliki hak akan air. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, saat ini privatisasi air didominasi para kapitalis yang melibatkan Multi National Corporation (MNC). Ya, kekayaan air milik Indonesia menjadi buruan perusahaan-perusahaan multinasional dari berbagai dunia. Salah satu pengelola air terbesar adalah Aqua Danone, perusahaan yang 74% sahamnya dikuasai korporasi asal Perancis. Aqua Danone memiliki 14 pabrik dan memonopoli puluhan mata air. Dari tahun 2001 hingga 2008, Aqua Danone telah menyedot lebih dari 30 miliar liter dan menguasai 80% penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia.

Selain Aqua Danone, terdapat 246 perusahaan AMDK beroperasi di Indonesia. Dalam proses produksi AMDK, lebih dari 50% air terbuang percuma. Data yang dimiliki Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia) menunjukkan, perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air. Produksi AMDK pun kian tahun kian meningkat. Pada tahun 2015, produksi nasional mencapai 25 miliar liter. Sebuah capaian yang gemilang dalam dunia industri.

Soal pengelolaan air, Menteri Lingkungan Hidup pertama di era kabinet Pembangunan III tahun 1978- 1983, Profesor Emil Salim pernah mengatakan, siapapun bisa berperan dalam pengelolaan air termasuk pihak swasta. Sedangkan untuk pengelolaan sumber mata air sendiri harus dikelola oleh pemerintah.

“Ini harus dibedakan, banyak orang tidak mengerti antara pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan air. Kalau untuk sumber daya air (mata air) pemerintah harus berkonsentrasi pada hal itu. Tapi, kalau untuk mengelola airnya, swasta sangat bisa dan boleh mengelolanya,” tegas Emil, saat itu.

Mengenai keterlibatan pihak swasta baik asing maupun swasta dalam negeri yang ingin mengelola air di Indonesia, Emil berpendapat bahwa selama pihak swasta itu tidak menguasai sumber mata air, maka boleh saja mereka (swasta) melakukan pengelolaan air tersebut.

“Sumber mata air itu harus dilestarikan dan dikuasai oleh negara. Sumber air itu kan unik, tidak ada di sembarang tempat. Mata air itu tidak bisa dibikin, itu alami. Jadi jangan dikomersilkan apalagi untuk kebutuhan pribadi. Tetapi air yang mengalir kemudian, itu bisa dikomersialkan atau diswastakan,” ujarnya.

Sayangnya, hal itu tidak berlaku pada era sekarang. Pengelolaan sumber mata air tidak bisa dioptimalkan oleh pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebaliknya kemakmuran didapat korporasi-korporasi. Akibatnya terjadi penggerogotan secara besar-besaran pada sumber mata air yang notabene milik rakyat.

Di banyak wilayah pedesaan, permukaan air bawah tanah jauh menurun, mata air-mata air tercemar dan persediaan menurun secara drastis, bahkan tercatat 64 DAS di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta. Dan negara hingga kini masih membeo.bersambung

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here