Privatisasi Air untuk Kemakmuran Korporasi, Matinya Pasal 33 UUD 1945 (2)

0
141
Negara-negara kapitalis pengusung privatisasi air dibantu Bank Dunia (BD) menggunakan berbagai instrumen untuk menyukseskan gagasan privatisasi air, baik melalui jalur resmi hubungan antar Negara, organisasi/fora internasional, maupun melalui berbagai tekanan politik dan ekonomi.

Nusantara.news, Jawa Timur – Sebelumnya Perang Dunia I dipicu perebutan rempah-rempah, Perang Dunia II soal perebutan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara (minerba) seperti emas, bauksit, nikel, aluminium hingga minyak dan gas. Namun ketika semua sumber daya itu telah habis dikeruk, maka yang tersisa adalah air. Di sinilah bakal terjadi Perang Dunia III.

Ketika sumber utama kehidupan ini semakin hari volumenya semakin menurun, menyusul tingkat konsumtif masyarakat yang makin besar, dan sebagian negara sudah mulai kehabisan sumber mata air, maka satu-satunya jalan dengan mencari sumber mata air berlimpah.

Indonesia saat ini masih menjadi satu-satunya penyimpan sumber daya alam berlimpah khususnya air. Fakta, kini banyak korporasi asing mulai menguasai sumber mata air Indonesia. Apakah 28 tahun lagi, pada 2043, anak dan cucu kita bisa hidup layak?

Saat ini lebih dari 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Selanjutnya konflik akan bermotif penguasaan sumber pangan, air bersih dan energi hayati yang semuanya berada satu lokasi yaitu di daerah ekuator. Di belahan bumi ada tiga kawasan ekuator yaitu Indonesia, Afrika Tengah, dan Amerika Latin yang memiliki tanah subur sepanjang tahun untuk bercocok tanam.

Bahkan di Jepang saja kini sudah membuat sebuah produk air mineral termahal di dunia, yakni Fillico Beverly Hills. Ini adalah air mineral yang talah dinobatkan sebagai air mineral termahal di dunia, harga per botol (740 ml) bisa mencapai Rp 1 juta. Air mineral ini berasal dari mata air yang berada di kaki gunung Rokko, di Kobe jepang. Air dari mata air ini dipercaya sebagai air yang terbaik untuk pembuatan sake, dan jumlahnya pun terbatas. Maka tak heran jika harganya bisa sampai jutaan rupiah per botol. Produksi air mineral Fillico Beverly Hills ini dikelola oleh perusahaan yang bernama Vieluce, sebuah perusahaan yang berpusat di Osaka. Dengan kelangkaan air, setiap bulan perusahaan ini hanya bisa memproduksi sekitar 5000 botol tiap bulanya.

Di Paris, ibukota Perancis, kelangkaan air terjadi pada 1980 hingga 2000. Petaka terjadi saat Walikota Paris Jacques Chirac memutuskan privatisasi layanan air pada 1985. Akibatnya, dua perusahaan multinasional, Veolia dan Suez, sukses menguasai produksi dan distrubusi air bersih di kota Paris. Dalam 15 tahun, harga air melonjak drastis hingga 260%. Sebaliknya, pengelolaan air di bawah kendali swasta sangat tidak transparan dan penuh skandal.

Bolivia lebih tragis lagi. Saat Bolivia mengalami ketergantungan pada modal asing, Bank Dunia lantas memerintahkan pemerintah Bolivia untuk melakukan privatisasi air. Dengan alasan Bolivia negara miskin dan terkorup yang tidak bisa menjalankan layanan air bersih, Bank Dunia memberi pesan maut: serahkan layanan air bersih kepada swasta, supaya investasi bisa masuk dan, dengan begitu, terjadi perbaikan manajemen. Saat itu dua perusahaan multinasional, Bechtel dan Abengoa, mengusai layanan air bersih di Bolivia. Proses itu segera diikuti dengan kenaikan tarif air hingga 60 persen. Manajemen Bechtel segera berkelik, bahwa kenaikan itu akan segera diikuti dengan perbaikan layanan. Pada kenyataannya, layanan makin memburuk, tetapi harga terus menaik.

Privatisasi air sebetulnya sudah menerjang berbagai belahan dunia, seperti di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Dampak privatisasi nyaris sama: kenaikan harga, layanan memburuk, korupsi, dan lain-lain.

Sebagai balasannya, rakyat Paris pun melawan. Tahun 2001, sebuah koalisi sayap kiri—sosialis, komunis, dan ekologis–berhasil merebut kekuasaan kota. Begitu berkuasa, pemerintahan kiri ini segera merebut kembali layanan air bersih dari tangan swasta. Dan sejak tahun 2010, pemerintahan kota Paris membentuk perusahaan publik,  Eau de Paris, yang bertugas untuk memproduksi, mengangkut, mendistribusikan, dan menarik tagihan air warga kota Paris. Meski baru berjalan, manajemen publik ini berhasil menurunkan harga air hingga 8%. Keuntungan dari perusahaan publik akan dipergunakan untuk perbaikan jaringan air.

Di Bolivia, akibat privatisasi air juga memicu perlawanan rakyat. Inilah yang disebut “perang air” di Cochabamba. Tahun 2000 perlawanan rakyat Bolivia berhasil menendang Bechtel keluar dari Bolivia. Hal ini kemudian menginspirasi negara tetangganya, Uruguay. Takut dengan bahaya merugikan dari privatisasi air, gerakan sosial dan rakyat Uruguay menggelar referendum. Alhasil, 60% lebih rakyat Uruguay menolak privatisasi air.

Bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang privatisasi air masih adem ayem dan terus membuat konglomerat Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) makin kaya. Entah sudah berapa banyak sumber mata air rakyat dikuras untuk melanggengkan kekayaan korporasi. Privatisasi air pertama terjadi di Serang Utara tahun 1993. Kemudian Batam pada tahun 1996. Bahkan pada tahun 1998, pengelolaan air di Jakarta beralih ke swasta. Menyedihkan!

Dua perusahaan multinasional, Lyonaise/Suez Environment (Perancis)  dan Thames (Inggris), mendapat konsesi untuk mengelola layanan air di Jakarta. Konsesi itu berlangsung hingga 2023 (25 tahun).

Kian ke depan, privatisasi air dalam negeri makin membuat keadaaan jadi suram. Sumber mata air yang seharusnya tidak boleh jatuh ke tangan swasta, malah dijadikan ladang bisnis menggiurkan. Amanat pasal 33 UUD 1945 dibuang jauh-jauh.

Jika saat ini rakyat tidak bisa menikmati akses air minum dalam jumlah memadai, maka keadaan di tahun 2025, keadaan akan semakin gila-gilaan. Air akan menjadi langka. Namun, bagi banyak perusahaan multinasional “krisis air” bagi kemanusiaan tersebut dilihat sebagai peluang ekonomi. Konspirasi yang dijalankan kaum kapitalis dalam penguasaan sumberdaya air, makin merajai Tanah Air. Pada abad ke-21 air tampaknya akan mengambil peran yang dimainkan minyak pada abad ke-20, yakni menjadi komoditas bernilai yang menentukan kesejahteraan bangsa. Yang perlu diingat, air tidak seperti minyak, karena air tidak memiliki substitusi.

Agenda kapitalis Multi National Corporation (MNC) yang dijalankan dalam pengelolaan bisnis air semakin tidak terbendung. Bahkan sampai sekarang pun pemerintah Indonesia dibuat tidak berkutik. Secara global, MNC berlomba-lomba menguasai bisnis air karena potensi keuntungan sekitar US$ 400 miliar hingga US$ 3 triliun per tahun (Laporan ICIJ, 2003). Pangsa air di dunia saat ini diperkirakan mencapai US$ 800 miliar, melibatkan 6% populasi dunia yang membayar kepada korporasi air untuk mendapatkan air. Pada tahun 2015, potensi keuntungan ini akan mencapai beberapa triliun dolar Amerika, jika privatisasi air minum milik pemerintah menjangkau 17% penduduk dunia. Dua korporasi papan atas dunia yang menguasai 70% pasar di sektor air adalah Vivendi Environment dan Suez Lyonnaise , keduanya dari Perancis. Jika pendapatan tahunan keduanya digabungkan akan mencapai US$ 70 miliar, termasuk sebesar US$ 10 miliar langsung dari jasa pelayanan air. Tahun 2001, hampir setengah pendapatan Suez sebesar US$ 38 miliar berasal dari perusahaan divisi airnya, Ondeo.

Marwan Batubara, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009 dalam tulisannya menyebut, saat ini banyak orang tidak terpikirkan bahwa air sebenarnya sudah menjadi “komoditas” yang seluruhnya harus diperjualbelikan. Air selalu dilihat sebagai suatu ‘barang publik’ karena air sangat hakiki, bukan saja untuk kehidupan manusia, namun untuk keberlangsungan mahluk hidup di bumi.

Negara-negara kapitalis pengusung privatisasi air dibantu Bank Dunia (BD) menggunakan berbagai instrumen untuk menyukseskan gagasan privatisasi air, baik melalui jalur resmi hubungan antar Negara, organisasi/fora internasional, maupun melalui berbagai tekanan politik dan ekonomi. Salah satu sarana ampuh yang dimanfaatkan adalah menggunakan organisasi-organisasi internasional seperti BD, ADB dan Intertional Monetary Fund (IMF), serta WTO, GATT, dll. Sebagaimana layaknya penjajah, negara-negara kapitalis, bekerjasama dengan MNC yang dimiliki, telah menghalalkan segala cara untuk mencapai target privatisasi air di seluruh dunia.

BD dan IMF memberlakukan persyaratan bagi perolehan pinjaman yakni privatisasi penyediaan air dan banyak pelayanan lain. Sebanyak 12 negara telah dipaksa melakukan privatisasi penyediaan air agar memperoleh pinjaman dari IMF dan BD. Laporan International Coalition of Investigative Journalist (ICIJ), dari total US$ 20 miliar pinjaman BD ke sejumlah negara dalam periode 12 tahun (1990-2002) ditemukan 276 pinjaman berlabel water suplay atau ”penyediaan air”. Dalam kurun waktu tersebut, 30 persen di antaranya dibarengi dengan syarat adanya privatisasi air. Syarat adanya privatisasi ini kemudian meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 1990-1995 terdapat 21 pinjaman mensyaratkan adanya privatisasi sektor lain. Dan pada periode 1996-2002, angka ini meningkat menjadi tiga kali, yakni menjadi 61 pinjaman.bersambung

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here