Privatisasi Air untuk Kemakmuran Korporasi, Matinya Pasal 33 UUD 1945 (3)

0
256
Aqua-Danone hingga saat ini telah memiliki 14 pabrik dengan 10 sumber air berbagai daerah di Indonesia.

Nusantara.news, Jawa Timur – Di Indonesia tahun 1997, sedikitnya 20 investor asing dan nasional telah antri menanti untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia, dengan nilai total Rp 3,68 triliun. Di antara investor asing yang terlibat dan tertarik dalam bisnis ini seperti Suez Lyonnaise Des Eaux (Perancis) dan Thames Water (Inggris).

Prospek bisnis air menjadi motivasi utama dilakukannya privatisasi air. Privatisasi air sebagai salah satu pangkal permasalahan krisis air di Indonesia, bermuara pada pengesahan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, privatisasi sumberdaya air di Indonesia, baik oleh perusahaan swasta dalam negeri maupun asing semakin marak terjadi.

Sebelumnya, berbagai pihak telah berupaya untuk membatalkan UU No 7 Tahun 2004 melalui uji materi pada Mahkamah Konstitusi. Tetapi harapan itu kandas karena MK menolak permohonan uji materi undang-undang tersebut. Agenda privatisasi dengan pengesahan UU No.7 Tahun 2004 didukung lembaga dunia, seperti BD, ADB, dan IMF.Bahkan UU No.7 Tahun 2004 diperkuat dengan PP 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber mata air yang masih memberi peluang swasta mengelola dan memiliki hak akan air. Artinya, privatisasi air makin terbuka lebar, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan swasta, termasuk Multi National Corporation (MNC).

Serangkaian strategi dan langkah sistematis dengan melibatkan BD, ADB dan IMF gencar dilakukan untuk mendapatkan penguasaan atas air. Privatisasi SDA dengan mudah dapat diperoleh hanya dengan mengantongi izin pemerintah. Parahnya, praktek perizinan selama ini diwarnai korupsi dan menyampingkan hak masyarakat. Dan praktek ini sudah berjalan selama bertahun-tahun.

Privatisasi air memang terbilang sangat masif. Dari jumlah 246 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berskala besar (angka ini belum termasuk industri AMDK skala kecil) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing, yakni Aqua (Danone) dan Ades (Coca Cola Company). Sisanya 35% diproduksi oleh 244 perusahaan AMDK lokal.

Aqua merupakan pelopor bisnis AMDK, dan menjadi produsen terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia Aqua menguasai 80 persen penjualan AMDK berbentuk galon. Sedangkan untuk keseluruhan bisnis AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi.

Produsen AMDK merk Aqua, PT Golden Mississippi (kemudian bernama PT Aqua Golden Mississipi) awalnya didirikan oleh Tirto Utomo pada 23 Pebruari 1974, warga asli Wonosobo yang pernah bekerja untuk Pertamina. Saat itu, dia kerap kesulitan untuk mencari air minum untuk para tamu dari luar negeri. Karena itu, dia pun berinisitif mendidikan perusahaan air minum kemasan.

Sebelum mendirikan perusahaan, dia belajar terlebih dahulu teknologi pengolahan air minum kemasan ke negara tetangga Thailand. Dia pun meminta adiknya Slamet Utomo untuk magang di Polaris, salah satu perusahaan air minum kemasan di Thailand. Setelah itu, barulah mereka merintis perusahaan di Indonesia.

Secara resmi, Aqua diproduksi pertama kali pada tahun 1973 di bawah bendera PT Aqua Golden Mississippi. Pada awal diproduksi, produk air minum kemasan itu diberi nama “Puritas”. Namun karena penyebutannya yang sulit dan tidak familiar, brand “Puritas” pun diganti dengan “Aqua”. Brand Puritas hanya bertahan 2 tahun.

Muncul dengan nama dagang Aqua seolah membawa hoki. Aqua diproduksi dengan kemasan botol ukuran 950 ml dan dijual dengan harga Rp75. Harga itu dua kali lebih mahal dari harga bensin pada saat itu yang hanya Rp 46/liter.

Sepanjang perjalanan waktu, Aqua diambil alih Danone pada tanggal 4 September 1998, sebuah korporasi multinasional asal Perancis. Aqua secara resmi mengumumkan “penyatuan” kedua perusahaan tersebut. Tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel Aqua-Danone, dan tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari semula 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua-Danone.

Danone berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga bisnis intinya, yaitu: dairy products, AMDK dan biskuit. Untuk dairy products, kini Danone menempati posisi nomor satu di dunia dengan penguasaan pasar sebesar 15%. Sedangkan untuk produk AMDK, Danone mengklaim telah menempati peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit. Sebagai produsen AMDK nomor satu dunia, Danone harus berjuang keras menahan gempuran Coca-Cola dan Nestle. Danone terus menambah kekuatannya dengan memasuki pasar Asia, dan mengambil alih dua perusahaan AMDK di Cina.

Aqua-Danone hingga saat ini telah memiliki 14 pabrik dengan 10 sumber air berbagai daerah di Indonesia, yakni Berastagi Sumut, Jabung dan Umbul Cancau (Lampung), Mekarsari, Sukabumi (Jabar), Subang, Cipondoh (Jabar), Wonosobo, Mangli (Jatim), Klaten, Sigedang (Jateng), Pandaan (Jatim), Kebon Candi (Jatim), Mambal (Bali) dan Menado, Airmadidi (Sulut). Dua sumur terbesar yang mensuplai lebih dari 70% air merk Aqua ialah sumur Klaten dan Sukabumi. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan Aqua-Danone terdaftar dengan nama Aqua Golden Mississipi (AGM). Publik memiliki sekitar 6% saham AGM.

Permasalahan air di perkotaan membuka celah lebar bagi industri AMDK. Mulai tahun 2000-an, mulai banyak perusahaan AMDK yang bermunculan dan tumbuh subur di Indonesia. Aspadin (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia) mencatat, konsumsi AMDK per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Indonesia mengonsumsi 91,04 liter per kapita per tahun, lebih kecil ketimbang Tiongkok (118,1 liter) atau Thailand (225,61 liter). Sedangkan, konsumsi tertinggi lainnya diraih oleh Meksiko (254,76 liter), Jerman (143,45 liter), dan Amerika Serikat (121,13 liter).

Namun secara volume, konsumsi AMDK di Tanah Air menyumbang sekitar 85% dari total konsumsi minuman ringan. Disusul setelah itu, oleh minuman teh dalam kemasan (8,7%), minuman soda dalam kemasan (3%), serta minuman kategori lainnya (3,2%). Sementara itu, nilai pasar industri AMDK nasional pada 2013 mencapai US$ 1,67 miliar (Rp 22,51 triliun), tumbuh rata-rata 11,1% per tahun hingga tahun 2017.

Derasnya pasar AMDK, menyebabkan investasi di industri ini kian masif dan jor-joran dalam mengekplorasi sumber mata air. Pada tahun 2013 lalu, PT Asahi Indofood Beverage Makmur mengakuisisi merek Club dari Grup Tirta Bahagia sebesar Rp 2,2 triliun, banyak perusahaan lain yang mencoba peruntungan serupa. Salah satunya adalah Le Minerale, merek AMDK yang diproduksi oleh PT Tirta Frisindo Jaya, anak usaha PT Mayaro Indah Tbk.

Perusahaan yang baru masuk bisnis AMDK adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk., yang sebelumnya fokus pada bisnis pakan ternak dan produk hasil olahan ternak. Perusahaan ini disebut-sebut berinvestasi Rp 600 miliar untuk membangun pabrik pemrosesan produk minuman, termasuk air mineral dengan merek Frozen.

Yah, saat ini ada ratusan perusahaan yang bergerak di industri AMDK, yang mana mereka terfragmentasi ke dalam perusahaan-perusahaan berskala kecil dan lokal. Namun, perusahaan skala besar menjadi penguasa pasar AMDK nasional.

Menurut riset Goldman Sachs, Aqua dari Grup Danone menguasai 46,7% pangsa pasar AMDK, disusul Tirta Bahagia (Club) 4%, Tangmas (2 Tang) 2,8%, PT Santa Rosa Indonesia (Oasis) 1,8%, Triusaha Mitraraharja (Super O2) 1,7%, dan Sinar Sosro (Prima) 1,4%.

Penelusuran Nusantara.News, di wilayah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, privatisasi air oleh Aqua-Danone dan korporasi sejenisnya, menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, semakin menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara.

Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Sugiarto, aktivis peduli lingkungan dan pendiri Sanggar Indonesia Hijau di wilayah Purwodadi, Malang, mengatakan saat ini banyak warga atau petani bersengketa memperebutkan air. Konflik ini sudah terjadi merata di wilayah kecamatan seluruh Indonesia. Hanya masalah pengairan yang tidak merata, para petani saling bertikai. “Dulu masyarakat bersengketa soal tapal batas, kini haluan mereka berubah. Air menjadi faktor utama perselisihan,” terang Sugiarto.

Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis. Privatisasi air menyebabkan ribuan orang di Jawa Timur terancam kekurangan air, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk lahan sawah akibat dari ekplorasi gila-gilaan pabrik air Danone pada sumber mata air yang kemudian dikonversi menjadi sumur arthesis penghasil air. Sayangnya protes petani kerap diacuhkan pemerintah. Entah sampai kapan kejahatan korporasi ini akan berhenti.

Sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menyerahkan sumber daya air pada swasta, dengan alasan bahwa pemerintah tidak punya uang. Pemerintah jangan mengulangi kegagalan di sektor Migas. Bagaimana juga privatisasi air telah menyebabkan hilangnya jaminan pelayanan hak dasar rakyat atas air, melanggar HAM, membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal, merusak lingkungan, menimbulkan krisis air, mengganggu kebutuhan pertanian dan kehidupan dasar rakyat. Bisnis AMDK oleh MNC dan korporasi telah mendatangkan berbagai dampak negatif yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan tindakan korektif. Peran pengelolaan air tidak dapat diserahkan pada swasta yang meletakkan keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first). Pemerintah Jokowi harus konsisten dengan amanat konstitusi, bahwa air itu dikuasai Negara dan harus memberdayakan peran BUMD. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka jangan kaget ada perlawanan rakyat seperti yang dilakukan Bolivia dan Uruguay.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here