Produksi Dibatasi, Kado Pahit Petani Tembakau di Awal Masa Tanam

0
94
Ladang persemaian tembakau.

Nusantara.news, Probolinggo – Sempat dijuluki emas hijau di masa lalu, hasil komoditi lembaran daun tembakau kini terancam tidak lagi dinikmati dengan leluasa oleh petani di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo setelah Bupati Puput Tantriana Sari mengeluarkan program “Perencanaan Areal Tanam Tembakau Musim Tanam 2017”.

Kendati masih tahap sosialisasi, pemerintah kabupaten (pemkab) sudah merencanakan ada lahan tembakau seluas 2.649 hektar yang akan ditanami komoditi lain seperti padi, jagung dan bawang merah. Semua bibit komiditi pertanian pangan itu diberikan secara gratis kepada petani tembakau. Penyerahan bibit itu dilakukan melalui seremoni yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat di Gedung Islamic Center Probolinggo, Rabu (10/5/2017) lalu.

“Pemkab Probolinggo menyediakan bibit tiga komoditas untuk petani di tujuh kecamatan sentra tembakau meliputi Kecamatan Paiton, Pakuniran, Kotaanyar, Besuki, Kraksaan, Krejengan dan Gading,” kata Tantri, panggilan akrabnya kepada media dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Alasan pemkab, tambah Tantri, agar para petani yang sudah turun temurun mengandalkan hasil dari bahan baku utama industri rokot tersebut, beralih menanam komoditas selain tembakau. Sehingga produksi tembakau petani tidak melebihi permintaan pabrikan rokok yang berakibat pada turunnya harga.

“Lahan yang harus ditanami tembakau untuk tahun 2017 seluas 10.774 hektare dan dengan areal tanam itu asumsi jumlah produksi tembakau 12.929 ton tembakau kering. Kami imbau petani tidak melampaui batas maksimal penanaman tembakau untuk menjaga stabilitas harga jualnya,” tuturnya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil agar petani tidak hanya bergantung pada tembakau saja, melainkan juga bisa melihat banyak komoditas pertanian lain yang sebenarnya bisa menguntungkan petani. Di sisi lain, petani yang masih bisa menanam tembakau, ditekankan untuk menjaga kualitas hasil panen sebagai jaminan mendapatkan harga jual yang tinggi.

“Untuk para PPL (petugas penyuluh lapang) di setiap kecamatan harus lebih aktif memberikan pembinaan kepada para petani, agar kualitas tembakau yang dihasilkan petani bagus dan sesuai dengan yang diinginkan pabrikan,” katanya.

PBS: Perkebunan Swasta; PBN: Perkebunan Negara; PR: Perkebunan Rakyat. (Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian)

Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Hasyim Ashari mengatakan, lahan pengganti tanaman tembakau itu untuk menekan semakin luasnya areal tembakau di Kabupaten Probolinggo. Apalagi permintaan tembakau kualitas terbaik jenis Voor Oogst Paiton stagnan beberapa tahun terakhir.

“Target luas areal tanam tahun 2017 sama dengan tahun 2016 lalu yakni 10.774 hektar, namun realisasi tahun lalu hanya sekitar 8.016 hektar karena La Nina atau musim kemarau basah yang tidak memungkinkan petani untuk menanam tembakau,” ujarnya.

Bantuan bibit di masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Gading mendapatkan bibit padi untuk ditanam di lahan 408 ha, Pakuniran 220 ha untuk bibit padi, Kotaanyar 400 ha untuk bibit jagung dan 5 ha bawang merah, kemudian Kecamatan Paiton 150 ha untuk bibit padi, 400 ha jagung, dan 10 ha bawang merah.

Kecamatan Besuk mendapatkan bibit jagung untuk lahan 200 ha, 5 ha bawang merah, Kecamatan Kraksaan seluas 605 ha untuk bibit padi dan 15 ha bawang merah, Kecamatan Krejengan 150 ha untuk bibit padi, 9 ha untuk bibit bawang merah, sehingga total bibit tiga komoditas itu akan ditanam di lahan seluas 2.649 ha.

Kado Pahit Setelah Dihantam La Nina

Pembatasan ini seolah menjadi kado pahit kesekian kali bagi petani tembakau di Probolinggo. Apalagi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) hinggi kini masih jadi tarik ulur antara Pemerintah dengan DPR RI. Perbedaan kepentingan, satu sisi inginkan Indonesia terbebas dari nikotin yang jadi kandungan terbesar tembakau dengan kepentingan industri rokok plus ekonomi petani bersanding kultur yang sudah terbangun sejak berabad-abad silam, membuat pro kontra produksi tembakau terus menggelinding.

Padahal bagi petani, seperti yang diungkap Asmuri salah satu petani tembakau asal Paiton, boleh saja pemerintah membatasi produksi. Namun hal itu harus diikuti dengan kebijakan pengganti yang dari sisi pemasukan tidak berbeda jauh. “Tahun lalu, banyak petani di Paiton yang menunda tanam tembakau karena hujan terus menerus padahal harganya sedang bagus (mahal, red),” terangnya.

Namun kini dengan pembatasan itu, sawah miliknya seluas sekitar 1 ha yang akan ditanami tembakau  di akhir musim penghujan ini, otomatis bakal diganti komoditi pertanian lain. “Kami mau-mau saja diganti jagung atau padi tapi kan harus dilihat faktor pendukungnya. Seperti ketersediaan air irigasi atau biaya yang dikeluarkan,” sebut pensiunan guru sekolah dasar tersebut.

Menurutnya, tanaman tembakau hanya butuh banyak air di awal musim tanam. Kondisi ini cocok dengan Paiton yang cenderung minim air ketika musim kemarau. Selain itu, jika alasan untuk mempertahankan harga jual, itu sama saja dengan komoditas pertanian lain yang cenderung turun ketika memasuki masa panen. “Kan sama saja seperti bawang merah kalau masuk musim panen pasti murah,” cetusnya.

Data Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, areal tanam tembakau rakyat di Jawa Timur masih yang tertinggi di Indonesia pada 2016. Yakni seluas 119.128 ha dengan lahan 118.039 ha di antaranya berhasil dipanen. Produktivitas di masa panen mencapai 110.059 ton atau sekitar 932 kg per hektarnya. Hasil itu dinikmati 351.956 petani, belum termasuk penggarap dan keluarga masing-masing.

Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian

Beberapa jenis tembakau produksi Jawa Timur merupakan bahan baku kualitas super yang harganya tinggi di pasaran. Namun data statistik 2010-2014 menyebutkan, produksi tembakau di Indonesia masih didominasi impor. Puncaknya terjadi pada 2012 yang mencapai sekitar 150 ribu ton. Sedangkan catatan ekspor tertinggi Indonesia terjadi pada 2010 yang kurang dari 100 ribu ton. Fakta ini yang memicu pertanyaan.

Sebenarnya untuk siapakah pembatasan areal tanam dan produksi tembakau rakyat yang sebenarnya bisa diantisipasi jika RUU Tembakau segera disahkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here