Program Anies-Sandi Masuk RAPBD 2018, Djarot Gigit Jari

1
1770
Mulai Januari 2018, Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno mengendalikan langsung APBD 2018, di dalamnya sudah mengadopsi 23 program kerja yang disampaikan semasa kampanye

Nusantara.news, Jakarta – Moral Gubernur dan Wagub DKI tersisih Basuki Tjahaja Purnama—Djarot Syaiful Hidayat benar-benar rendah. Kendati sudah dinyatakan kalah dalam Pilkada 2017, namun kedua mantan petinggi DKI ini tak mengadopsi program Gubernur dan Wagub Anis Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Hal ini terungkap dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang sama sekali tak mengadopsi 23 program kerja Anies-Sandi. Bahkan ketika Djarot menggantikan Ahok pasca dipenjara karena kasus penistaan agama, enggan bertemu dengan Tim Transisi Anies-Sandi.

Djarot malah menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2018 tidak memerlukan Tim Transisi. Lebih dari itu, Djarot diketahui mengunci RAPBN 2018 sehingga password-nya ditahan. Lengkap sudah rendahnya leadership seorang Djarot, seperti belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya bukan lagi Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini dipertegas dengan ketidakhadirannya dalam serah terima jabatan Gubernur DKI pada 16 Oktober 2017 lalu. Djarot lupa bahwa jiwa seorang pemimpin itu harus ditunjukkan saat ia menjabat dan saat ia melepas jabatan. Tapi hanya sekualitas orang gagal move on, Djarot hanya pecundang yang tak sadar realitasnya sebagai orang yang kalah.

Review RAPBD 2018

Selepas Ahok-Djarot kondisi politik DKI begitu nyaman, tentram, mengayomi umat Islam dan yang terpenting tak ada lagi kegaduhan yang tak bermutu, tak ada caci maki dan sumpah serapah tak sopan. Kini DKI setelah dipimpin Anies-Sandi benar-benar lebih beradab dan lebih profesional.

Hal ini tercermin dari upaya keras Tim Transisi menyisir semua RAPBD 2018, dan Anies-Sandi yang dalam 45 hari kerja pertamanya memfokuskan RAPBN 2018.

“Fokus utama kami begitu mulai bekerja langsung bekerja memperbaiki RAPBD 2018,” jelas Anies..

Anies menilai penyusunan RAPBD itu menentukan pelaksanaan program di lapangan. Ia ingin memastikan anggaran untuk semua programnya dalam janji kampanye masuk RAPBD 2018. Ia merasa terbantu karena ada Tim Sinkronisasi yang bekerja sangat profesional.

“Dalam RAPBN 2018 yang disusun para pendahulu, ada program yang sudah dimasukkan dan ada yang belum. Kenapa belum? Karena kami belum memiliki otoritas. Jadi kemarin kami tidak bisa menentukan, tetapi setelah bertugas kami sudah kerja kami akan panggil semuanya bahwa semua yang menjadi program akan berjalan,” tegas Anies.

Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri mempersilakan Anies-Sandi memasukkan program kerjanya dalam RAPBD 2018.

Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa program yang diusung Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu, tidak mungkin dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2017. Sebaliknya, dia yakin program mereka akan masuk dalam APBD tahun depan.

Saat ini, menurut Sudirman, mungkin Anies–Sandi sudah menyelesaikan RAPDB 2018. Pasangan yang baru menjabat lebih dari sepekan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu harus secepatnya mengulas RAPBD 2018 sebelum diputuskan oleh DPRD.

“Tantangannya pertama (review APBD 2018), mumpung belum diputuskan oleh DPRD, saya rasa mereka sedang bekerja untuk meyakinkan bahwa seluruh program kerjanya bisa dimasukkan,” katanya.

Tim Sinkronisasi dibentuk oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan–Sandiaga Uno. Tim yang beranggotakan berbagai unsur keahlian ini diketuai oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Surdirman Said.

Tim beranggotakan tujuh orang. Mereka adalah Edriana Noerdin, mantan Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo, mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Fadjar Panjaitan, advokat Rikrik Rizkyana, ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya, akuntan Hanief Arief Setianto dan Untoro Hariadi yang bertugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Sinkronisasi.

Kerja Anies-Sandi tentu saja didasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi RKPD berupa pengadaan barang dan jasa—dalam postur RAPBD masuk kategori belanja langsung—yang diperoleh dari aspirasi masyarakat, dari rembuk RT/RW sampai musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi.

Menurut Sudirman, dalam buku tersebut terdapat 167 program dan 527 kegiatan yang terbagi dalam 14 bidang untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.

“Itu didasari oleh 23 janji kerja Anies-Sandi,” ungkap Sudirman. Sedangkan CD yang tersedia bersama buku tersebut menyimpan kumpulan rekaman presentasi dalam berbagai pertemuan yang telah digelar tim sinkronisasi.

Sudirman menjelaskan, tim sinkronisasi telah menggelar 232 pertemuan untuk menyusun rancangan program kerja tersebut. Pertemuan itu melibatkan 3.032 perwakilan masyarakat Jakarta. Timnya juga menggelar 18 pertemuan dengan SKPD yang diikuti 2.700 peserta. “Jadi ini merupakan proses yang kolaboratif, masif, dan partisipatif,” kata Sudirman.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi terdiri dari dua tim, yakni tim pengarah dan tim pakar dari berbagai bidang. Tim pengarah terdiri dari 201 anggota yang melibatkan 12 kelompok kerja, sedangkan tim pakar terdiri dari 113 ahli dan 18 kelompok kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati menyebut, dalam RKPD 2018, ada 20 ribu kegiatan senilai Rp68,5 triliun. Dari jumlah tersebut, yang dibahas bareng dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi hanya sekitar 3.000 kegiatan. Kegiatan itu adalah turunan dari 167 program kerja Anies-Sandi, sedangkan sisanya tetap.

Karena tak banyak berubah, Tuty berencana mempublikasikan hasil pembahasan RKPD 2018 dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Ia menjamin tak ada program yang aneh-aneh dalam RKPD 2018 hasil pembahasan dengan Tim Sinkronisasi. “Semuanya transparan, pruden, dan tak ada masalah. Tim sinkronisasi ini semuanya profesional dan berkualitas.”

23 Program jalan

Lebih jauh Tuty menambahkan, RAPBD 2018 sepenuhnya menyesuaikan dengan visi misi Anies-Sandi. Seperti proram uang muka (down payment—DP) pembelian ruman Rp0. Pemprov sudah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas skema pemberian subsidinya.

Termasuk di antaranya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, harga kebutuhan pokok murah, Ok OC, stop reklamasi, smart city, dan program  lainnya.

23 Program Kerja Anies-Sandi yang sudah mulai dimasukkan dalam RAPBD 2017, namun sepertinya mantan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat tidak rela

Sekretaris Daerah Syaifullah sendiri sudah akan memanggil para kepala dinas, kepala badan dan biro, hingga camat untuk perbaikan RAPBD 2018. RAPBD DKI 2018 sendiri telah diperbaiki dan siap dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada 3 November 2017.

Yang agak aneh sikap Djarot, dia sempat meminta agar Anies-Sandi menghormati RAPBD 2018 yang disusunnya bersama DPRD pada Mei 2018. Sebuah sikap mantan gubernur yang gagal move on, Djarot benar-benar gigit jari.

Dalam RAPBD 2018 versi Ahok-Djarot, total anggara untuk DKI Jakarta pada 2018 sebesar Rp68,5 triliun. Sedangkan dalam dokumen KUA-PASS menyatakan nilainya mencapai Ro74,06 triliun, ada selisih sebesar Rp5,56 triliun. Selisih itu dari daftar belanja tidak langsung yang belum diinput ke dalam sistem yang terintegrasi dengan situs milik pemerintah DKI Jakarta.

Nantinya, menurut Tuty, RAPBD 2018 masih akan ada tambahan Rp1,9 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp75,96 triliun. Tambahan itu didapat dari penghitungan ulang optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah. Tambahan dana itu nantinya akan digunakan untuk tambahan program atau penebalan biaya program yang sudah ada.

Dengan demikian, Anies-Sandi memegang kendali penuh atas pelaksanaan RAPBD 2018, setelah dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI untuk diubah menjadi APBD 2018. Sehingga memasuki Januari 2018, Anies-Sandi sudah benar-benar berkuasa dan berwenang penuh atas APBD DKI Jakarta 2018.

Hanya saja yang perlu disesalkan, masih ada sikap arogam Djarot yang seolah-olah APBD Provinsi DKI Jakarta tak akan jalan tanpa dirinya. Mohon maaf, justru sebaliknya dengan atau tanpa Djarot, anggaran Provinsi DKI Jakarta akan jalan sesuai harapan warga DKI Jakarta. Selamat jalan pecundang![]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here