Program DP Rumah Rp0 Anies-Sandi Makin Nyata

0
254
Program rumah dengan DP Rp0 dari Gunernur dan Wagub Anies-Sandi akan segera terealisasi

Nusantara.news, Jakarta – Satu dari 23 program kerja unggulan Gubernur dan Wagub Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno adalah program pengadaan rumah dengan uang muka Rp0. Banyak pihak meragukan, terutama para oposisi, tapi nyatanya proram itu makin mendekati kenyataan.

Keraguan akan perjalanan program ini menyangkut dari mana sumber dana untuk menanggulangi yang muka (down payment—DP) Rp0, kemudian ketersediaan lahan, dan penentuan siapa yang berhak atas program rumah tersebut.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengadopsi aturan Bank Indonesia (BI), ketentuan DP rumah komersial pertama sebesar 15%–20%. Sedangkan untuk rumah kedua tipe 70 berdasarkan ketentuan BI harus 30%. Tapi ada juga rumah komersial yang bisa dengan DP 10%. Pada awalnya DP pembelian rumah komersial dipatok pada rate 30%.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo, idealnya DP rumah komersial tersebut dipatok 15%–20% dari harga rumah.

Andaikata program DP rumah Rp0 Anies-Sandi dikenakan bunga 10% saja, maka untuk satu rupiah senilai Rp350 juta di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menyediakan subsidi DP sebesar Rp35 juta. Kalau harus dibangun 1.000 rumah dengan DP Rp0, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp35 miliar.

Tapi jika mengacu pada back log (defisit) perumahan DKI Jakarta sebesar 1,2 juta rumah, maka dibutuhkan anggaran DP saja sebesar Rp42 triliun. Dariimana dana sebesar itu bisa diperoleh? Nyaris tidak mungkin.

Sangat realistis

Sebenarnya program penjualan rumah DP Rp0 sudah lama dilaksanakan oleh industri perbankan

Rupanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki regulasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau DP hanya 1%. Regulasi FLPP ini bisa dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) minimal 1% dari harga rumah. Program itu untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni dan harga terjangkau, ada beberapa skema subsidi yang disiapkan pemerintah.

Program ini di-back up oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk nama program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi. FLPP merupakan program ini adalah kredit pemilikan rumah program kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun milik (rusunami). Keunggulannya antara lain suku bunga 5% tetap sepanjang jangka waktu kredit, uang muka mulai dari 1%, dan jangka waktu pinjaman (tenor) maksimal 20 tahun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Donny P. Djoewono mengusulkan agar Anies-Sandi bekerjasama melalui program FLPP yang merupakan program besutan Kementerian PUPR melalui dana APBN.

Propram FLPP akan membantu Pemprov DKI dalam hal pembiayaan sampai dengan konstruksi. Sedangkan Pemprov DKI akan bertanggung jawab atas subsidi pembayaran uang muka.

“Jadi Pemprov DKI hanya mengeluarkan 1% uang muka dari total Rp350 juta atau sebesar Rp3,5 juta,” ujarnya.

Dengan demikian Pemprov DKI Jakarta hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp3,5 juta per rumah. Kalau ada 50.000 kepala keluarga di tahun pertama yang ingin memiliki rumah, maka hanya butuh anggaran Rp167 miliar. Itu angka kecil jadinya.

Kalau Pemprov DKI ingin menyelesaikan back log perumahan DKI Jakarta sebesar 1,2 juta dalam lima tahun ke depan, maka dibutuhkan anggaran hanya Rp4,2 triliun. Dengan demikian program Anies-Sandi soal DP rumah Rp0 menjadi sangat realistis.

Darimana dananya?

Pertanyaan selanjutnya adalah, darimana anggaran sebesar Rp4,2 triliun itu diperoleh? Berdasarkan penelusuran Nusantara.News ada beberapa sumber pendanaan yang bisa digunakan.

Pertama, tentu saja Gubernur Anies dan Wagub Sandi tengah melakukan revisi RAPBD 2018 dengan meningkatkan jumlah anggaran dari Rp68 triliun menjadi Rp74 triliun, plus tambahan Rp5 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp79 triliun.

Jika revisi anggaran ini diganjal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka sesuai aturan, Pemprov DKI hanya bisa menjalankan anggaran berdasarkan APBD 2017, yakni sebesar Rp71,8 triliun. Angka itu mungkin belum memasukkan dana subsidi DP Rp0.

Namun, Anies-Sandi bisa melakukan APBD Perubahan pada 2018, sehingga program itu bisa disusupkan. Kalau masih ditolak DPRD, maka bukan berarti program itu tak bisa jalan.

Kedua, lewat optimalisasi dana parkir DKI Jakarta yang diperkirakan bisa menembus angka Rp10 triliun. Selama ini penerimaan Dinar Perparkiran hanya Rp387 miliar, artinya selama ini dana perparkiran masih sangat banyak yang bocor.

Ketiga, Pemprov DKI bisa mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sedikitnya Rp4 triliun dari target Rp7,9 triliun dari 10,8 juta unit kendaraan.

Keempat, Pemprov DKI juga bisa mengoptimalkan penerimaan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lewat penertiban IMB maupun PBB ditarget Rp7,7 triliun.

Kelima, Pemprov juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, untuk mengejar angka Rp4 triliun sudah jauh terlampaui, bahkan teramat mudah buat Anies-Sandi merealisasikannya.

Ketersediaan lahan

Pertanyaan selanjutnya, dimana rumah itu akan dibangun?

Berdasarkan data aset tanah yang ada, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak lokasi tanah strategis dan layak yang dapat digunakan untuk pembangunan RS Khusus Jantung dan Kanker. Laporan itu menyebut ada 14 titik lokasi strategis lahan Pemprov DKI yang bisa digunakan untuk membangun RS tersebut. Ke-14 titik tersebut adalah:

Lokasi lahan tanah yang bisa digunakan untuk membangun rumah warga dalam program DP Rp0

Lokasi lahan tersebut tentu sangat layak untuk mendukung program pembangunan rumah dengan DP Rp0 dari Anies-Sandi.

Tinggal sekarang bagaimana mendistribusikan rumah tersebut, siapa saja yang berhak menerima program tunjangan DP rumah Rp0. Karena bila salah kelola akan menyebabkan kecemburuan buat yang tidak menerima.

Tentu Anies-Sandi akan mengaturnya dengan adil.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here