Program PKH Antara Amal Sosial dan Pencitraan

0
90
Pemerintah Jokowi-JK memutuskan meningkatkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp19,4 triliun pada 2018 menjadi Rp34,4 triliun pada 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Niatan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengurangi angka kemiskinan patut diacungkan jempol. Paling tidak terungkap dari komitmen pemerintah meningkatkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp19,4 triliun pada 2018 menjadi Rp34,4 triliun pada 2019.

Pertanyaannya, apakah bantuan sosial tersebut benar-benar murni amal sosial pemerintah atau karena menjelang Pilpres 2019?

Pertanyaan itu selalu mengemuka, sebab dana sebesar itu jika digunakan untuk menggulirkan ekonomi maka efek berantainya jauh lebih besar. Nabi mengatakan, jangan memberi ikan, berilah kail. Maksudnya, bantuan yang baik adalah dengan memberdayakan mereka yang dibantu secara ekonomi agar di kemudian hari mereka bisa mandiri.

Kalau diberikan ikan, maka setelah ikan habis, maka mereka yang dibantu pada waktu tertentu akan meminta ikan lagi. Artinya, efek memberikan ikan tidak akan mengubah nasib mereka dari orang miskin, kecuali sesaat memegang uang untuk kemudian habis ditelan konsumtif.

Lepas dari filosofi memberi bantuan, upaya pemerintah memberi bantuan sosial ini tetap harus dihargai. Sejauh ini program bantuan sosial pemerintah terdiri dari 5 varian, selain PKH ada juga Program Indonesia Pintar (PIP), Program Beras Miskin (Rastra), Premi Pasien Berpenghasilan Rendah (PBI), dan Program Tabungan Keluarga (PSKS).

Sementara peneriima bantuan program PKH sendiri mendapat besaran yang berbeda-beda. Kalau tahun 2018 diberikan flat semuanya Rp1,8 juta per tahun, maka mulai 2019 diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri dari ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita, sebesar Rp2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD indeks bantuannya Rp900.000, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp1,5 juta, keluarga yang SMA Rp2 juta per tahun.

Sedangkan bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp2,4 juta per jiwa, dan bantuan tetap sebesar Rp550 ribu per tahun per keluarga.

Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita asumsi kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional dengan melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan tingkat kemiskinan saat ini di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, maka tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3% hingga 9,5% di akhir 2019. Berarti target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5% hingga 9,5% bisa tercapai.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Gus Irawan Pasaribu menyatakan, data yang disampaikan oleh pemerintah itu jelas salah. Mereka selama ini mengklaim angka kemiskinan turun dari 25,95 juta jiwa menjadi 25,67 juta jiwa atau sekitar 9,8% di tahun 2018.

Pemerintah juga, sambung Gus Irawan, menargetkan angka kemiskinan turun pada 2020 menjadi 15,6 juta jiwa. Namun, di satu sisi pemerintah justru meningkatkan jumlah PKH sebesar 4 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa. ”Dari pernyataan itu saya menangkap 26 juta angka kemiskinan saat ini nanti di 2020 menjadi 15,6 juta,” tukasnya.

Dia menilai, angka-angka yang dipaparkan pemerintah selama ini menurut Ketua Komisi VII itu tidak sebanding dengan yang terjadi di lapangan. ”Sewaktu reses di dapil, saya bertemu dengan pendamping PKH. Saya tanya apakah PKH ini mampu memutus rantai kemiskinan masyarakat paling miskin. Mereka menggelengkan kepala, menjawabnya,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah mengklaim setiap tahun angka kemiskinan Indonesia terus menurun, namun sebaliknya jumlah penerima PKH meningkat. ”Ini ada yang salah, membuat bingung. Makanya saya jadi ragu presiden mengerti atau tidak. Paradoks kan? Angka kemiskinan katanya turun tapi penerima manfaat PKH malah naik. Ini yang saya bilang ada yang bohong atau presiden kita tak mengerti,” tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, dari tahun 1999 hingga Maret 2018, angka kemiskinan memang baru menyentuh angka satu digit pada Maret 2018.

Menurutnya, ada beragam faktor yang mendukung penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 9,82%. Pertama, karena inflasi rendah. Dari September 2017 hingga Maret 2018, inflasi tercatat hanya 1,92%. Bahkan sampai akhir Desember 2018 inflasi kumulatif hanya 3,13%.

Kedua, rata rata pengeluaran harian untuk 40% lapisan masyarakat terbawah meningkat. Itu didorong oleh bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Pada triwulan I 2018 bantuan sosial tumbuh lebih bagus 87,6% dibandingkan triwulan satu 2017. Bahkan kenaikan dana bantuan sosial akhir 2018 naik lagi menjadi 96%.

Ketiga,  Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di atas 100. Ini adalah indikator yang mengukur kesejahteraan petani. Jika NTP di atas 100, artinya petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Tentu saja penjelasan-penjelasan di atas memiliki basis argumentasi yang kuat. Namun Bank Dunia sebagai salah satu pemberi pinjaman dana PKH hingga US$200 juta memiliki pendapat tersendiri.

Menurut Laporan Bank Dunia, lembaga keuangan internasional itu masih memandang bahwa program sosial yang didanai negara belum diterapkan secara efektif. Hampir semua program sosial tidak mencapai target penerima seperti yang direncanakan sebelumnya..

“Lebih dari separuh manfaat (program kesejahteraan pemerintah) diberikan kepada keluarga yang tidak miskin dan tidak mendekati garis kemiskinan,” demikian Bank Dunia dalam laporannya beberapa waktu lalu.

Bank Dunia juga menambahkan bahwa bantuan sosial sering mencapai penerima target baik terlalu dini atau terlalu terlambat. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah mencari cara yang lebih baik untuk meningkatkan pelaksanaan program sosialnya. Salah satu contoh adalah dengan memiliki database yang diperbarui, yang sangat penting untuk penyaluran dana bantuan sosial yang lebih efektif.

Tentu saja niat baik pemerintah menyalurkan dana PKH dan dana bantuan sosial lainnya semata-mata untuk mengurangi angka kemiskinan. Ibadah sosial ini sangat mulia.

Namun kalau niatan itu ditambahi, atau bahkan diubah, karena menjelang Pilpres 2019, tentu saja ini konyol. Lantas niat manakah yang sekarang sedang dimainkan pemerintah? Hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here