Program Populer di Awal Tahun, Cara Jokowi Dongkrak Elektabilitas?

0
124

Nusantara.news, Jakarta – Sudah menjadi rahasia umum bahwa petahana memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam hal politik, termasuk memanfaatkan posisinya dalam memaksimalkan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Andrew C. Eggers dan Arthur Spirling dalam The Advantages and Disadvantages of Incumbency yang menyebut bahwa secara umum, petahana memiliki keunggulan struktural atas kubu oposisi dalam memaksimalkan sumber daya pemerintah yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk kepentingan kampanye.

Dalam konteks menjelang Pilpres 2019, mobilisasi sumber daya pemerintah ini sangat terlihat ketika Jokowi berusaha untuk mengamankan suara-suara para aparatus negara melalui kebijakan menaikkan tunjangan gaji. Sebut saja kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri menjelang 2019.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan gaji pegawai pokok negeri sipil (PNS), TNI dan Polri sebesar 5 persen sekaligus kenaikan tunjangan hari raya (THR). Selain itu, anggota TNI dan Polri juga akan mendapat keistimewaan kenaikan tunjangan kerja hingga 70 persen. Belum lagi rencana pemerintah mengucurkan dana untuk kelurahan sebesar Rp3 triliun awal tahun depan.

Teranyar, pada Minggu, 16 Desember kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan operasional dan kinerja kepada Bintara Pembina Desa atau yang lebih populer dengan Babinsa di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi mengeluarkan kebijakan kenaikan pendapatan operasional yang tadinya Rp 310 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 2,7 juta dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 771 persen. Sementara itu, pendapatan operasional tertinggi Babinsa akan dinaikkan yang awalnya sebesar Rp 1,3 juta menjadi Rp 3,6 juta.

Di luar isu kesejahteraan yang menyasar aparatur negara, pergerakan agresif Jokowi juga menyasar masyarakat kelas bawah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di atas kertas, PKH dapat dikategorikan sebagai sebuah program proteksi sosial untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan dan masalah lainnya. Selama periode pertama, program ini kerap menjadi kebanggaan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Atas dasar itulah, program ini akan mengalami peningkatan di periode keduanya nanti. Pada tahun 2020, Jokowi menjanjikan akan menambah jumlah keluarga penerima PKH menjadi 15,6 juta. Langkah ini telah diawali terlebih dahulu dengan menaikkan anggaran PKH di tahun 2019 sebanyak dua kali lipat.

Di tahun 2019, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program proteksi sosial tersebut. Angka ini naik fantastik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: tahun 2018 sebesar 19,4 triliun dan tahun 2017 sebesar 11,4 triliun.

Namun jika diperhatikan, di tengah angka kemiskinan tahun 2018 ini yang turun hingga satu digit (9,82% atau di bawah 10%) versi Badan Pusat Statistik (BPS), mengapa jumlah penerima dan anggaran PKH justru mengalami penaikan? Logikanya, jika rakyat miskin berkurang maka (idealnya) jumlah uang dan penerima PKH juga berkurang. Tak ayal, sebagian pihak mempertanyakan apakah angka kemiskinan itu benar-benar sudah turun, atau sebaliknya jumlah riil di lapangan jutru semakin banyak? Entahlah.

Menariknya, wacana-wanaca program populer ini sebenarnya telah bergulir sejak awal tahun 2018 ini. Namun, dalam pelaksanaannya, pada awal tahun ini baru akan direalisasikan. Tentu saja, program-program populer Jokowi ini diharapkan menjadi semacam penawar dari sejumlah masalah yang dihadapi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin belakangan ini. Sebut saja soal penurunan elektabilitas Jokowi menurut beberapa lembaga survei, faktor Ma’ruf Amin yang tak banyak membantu, hingga isu-isu liar yang mendegradasi pasangan ini. Sebaliknya, pasangan lawan (Prabowo-Sandiaga) mengalami penaikan elektabilitas dan trend-nya positif.

Namun, apakah dengan menggunakan program-program pupuler (isu kesejahteraan) akan berdampak signifikan bagi elektoral Jokowi-Ma’ruf Amin? Belum tentu. Hal itu amat bergantung pada trust yang dimiliki rakyat terhadap pemerintahan ini.

Pada akhirnya, kenaikan pendapatan aparatur negara dan program proteksi sosial memang sesuatu yang diperlukan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat Indonesia. Keuntungan politik dalam kadar tertentu tentu saja sulit dihindari. Akan tetapi, jika keuntungan politik jadi satu-satunya yang dikejar, maka gelontoran dana triliunan berpotensi menjadi hal yang sia-sia.

Selain itu, kebijakan berdimensi kesejahteraan yang gencar dilakukan menjelang Pilpres oleh seorang petahana, sejatinya bukanlah pro-prakyat tetapi pro-kepentingan dirinya. Pamrih politik dan kalkulasi elektoral menjadi dasar pembenarnya. Siasat tersebut lumrah dilakukan oleh hampir semua petahana: pusat ataupun daerah. Di titik ini, biarkan rakyat yang menilai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here