Kritik Pedas The Economist (2)

Program Presiden atau Program Calon Presiden?

0
170
Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menganggap kritik The Economist terhadap kinerja ekonomi Pemerintahan Jokowi tidakakurat dan tidak komprehensif.

Nusantara.news, Jakarta – Kritik keras The Economist terhadap Pemerintahan Jokowi mendapat respon tegas dari Istana Negara. Istana perlu menjelaskan agar tidak menimbulkan bias tapi juga memberi penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan, paling tidak versi orang nomor satu di negeri ini.

Pada prinsipnya, menurut Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika, apapun kritik The Economist perlu diapresiasi. Hanya saja kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu.

“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikritik habis-habisan oleh media ekonomi dari Inggris, The Economist. Kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor,” demikian komentar Erani Yustika.

Pada dasarnya ada lima kritik The Economist terhadap Pemerintahan Jokowi, seperti soal pertumbuhan PDB, kualifikasi SDM, tingginya upah, perubahan belanja APBN, dan ketegasan regulasi yang kurang tegas.

Erani berpendapat kritik majalah ekonomi berbasis di London terhadap kinerja pemerintah Indonesia tidak berdasarkan data yang akurat dan tidak komprehensif. Karena kritik itu hanya menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi dengan menarik investor.

Istana menegaskan indikator-indikator makro-ekonomi Indonesia tetap solid dan cenderung membaik. Beberapa indikator yang dimaksud adalah kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01% pada 2014 menjadi 5,17% pada 2018 (Triwulan III).

Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4% dan turun menjadi 4,9% pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk China. Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan.

Seperti diketahui, pada periode 2005-2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat. Kemiskinan turun dari 11% (2014) menjadi 9,6% (2018). Pengangguran turun dari 5,94% (2014) menjadi 5,3% (2018). Ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 (2014) menjadi 0,38 (2018).

Erani mengakui bahwa kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar selama 2018, sehingga memaksa sebagian besar negara menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25% pada Januari 2018 menjadi 24% pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5% menjadi 1,75%; Hong Kong naik dari 1,75% menjadi 2,75%.

Sementara BI selama 2018 telah menaikkan suku bunga acuan hingga 6% dari 4,75% di awal tahun. Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM.

Terkait kritik soal infrastruktur, Erani mengatakan dalam beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun-tahun lamanya dan membangun apa yang belum ada.

Berdasarkan rilis Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2017-2018, infrastruktur bukan lagi menjadi tiga masalah utama daya saing di Indonesia. Pembangunan infrastruktur pun telah menempatkan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing.

Sementara terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut The Economist masih belum terampil, bahkan menuntut upah yang tinggi, Erani mengatakan porsi tenaga kerja formal justru meningkat. Pada Agustus 2014, porsi pekerja formal mencapai 40% dan meningkat menjadi 43% pada Agustus 2018.

Sementara produktivitas tenaga kerja Indonesia pada kenyataannya terus meningkat. Data International Labour Organization (ILO) menunjukkan produktivitas pekerja pada periode 2014-2018 tumbuh sebesar US$1.408 atau 18%. Peningkatan itu masih lebih baik dari periode 2009-2013 yang hanya naik sebesar US$1.122 atau 17%.

Pemerintah menurut Erani, tidak hanya menitikberatkan pada aspek produktivitas semata, namun juga fokus pada peningkatan kualitas SDM agar dalam jangka panjang produktivitas tenaga kerja semakin baik.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan upah minimum sebagai komitmen mendorong produktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) secara nasional sepanjang 2014-2019 naik 60%.

Tentu saja pendapat The Economist mendapat respon dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia sangat sependapat dengan kritik dari media ekonomi di London itu terkait permasalahan ekonomi Pemerintahan Jokowi.

Menurut Fadli, kajian The Economist tepat dengan realita Indonesia saat ini, khususnya mengenai belanja anggaran yang kini tak lagi fokus ke pembangunan infrastruktur, tetapi justru untuk belanja subsidi yang melonjak hingga 69%.

Anggaran subsidi yang melonjak itu, menurut Fadli, semata-mata menjadi bagian dari alat kampanye Jokowi untuk mendapatkan simpati rakyat. “Termasuk subsidi-subsidi yang diberikan di masa akhir jabatan, saya kira itu sesuatu yang klasik (untuk mendapat simpati),” kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI itu berpandangan program-program Jokowi saat ini tak lagi menunjukkan keberpihakan untuk membangun masyarakat, namun lebih kepada kepentingan Pilpres 2019.

“Sekarang ini ya memang urusannya bukan lagi mau membangun masyarakat, membangun negara, membangun bangsa, tetapi ingin terpilih lagi,” tuturnya.

Bahkan lebih jauh, menurut Fadli, program-program Jokowi semakin tidak jelas antara program dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden dan program Jokowi sebagai calon presiden.

“Yang jelas menggunakan instrumen negara juga begitu, instrumen pemerintahan juga, bahkan instrumen BUMN dipergunakan untuk memberikan bantuan-bantuan itu,” tegas Fadli.

Itu sebabnya Bawaslu juga harus melihat dengan jelas, mana yang merupakan program presiden, dan mana yang merupakan program calon presiden.

Dari uraian di atas, gayung bersambut terkait kritik The Economist dengan pihak Istana Negara menarik untuk dijadikan bahan evaluasi ke depan. Termasuk pendapat Gerindra semakin meyakinkan bahwa memang perlu ada koreksi atas Pemerintahan Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here