Promosi Hakim Ahok, Sensitifitas MA Dipertanyakan

0
220

Nusantara.news, Jakarta – Pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menangis, masih  “meradang,” tiba tiba muncul berita bahwa tiga hakim yang mengadili Ahok mendapat promosi jabatan. Mengapa pengumuman promosi jabatan hakim Ahok tidak ditunda sampai situasi mereda? Bukankah itu ibarat menyiram bensin ke bara api? Di mana sensitifitas Mahkamah Agung?

Timing Pengumuman Promosi

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur membenarkan adanya promosi jabatan kepada tiga hakim yang memimpin perkara Ahok.  Dwiarso Budi Santriarto, dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi DenpasarAbdul Rosyad, dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sementara  Jupriyadi, dari Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung.

Namun, Ridwan Mansyur menegaskan, promosi tiga hakim itu sama sekali tak berkaitan dengan vonis yang mereka jatuhkan kepada Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Enggak ada hubungannya dengan Ahok. Saya yakinkan enggak ada sama sekali,” kata Ridwan.

Ridwan menegaskan pula, hakim yang memperoleh promosi bukan hanya tiga hakim yang mengadili Ahok, tetapi mencapai 388 hakim, di mana prosesnya sudah  tiga hingga empat bulan berjalan, sehingga dalam 1 x 24 jam setelah diteken Ketua MA, nama-nama itu harus diumumkan ke website masing-masing pengadilan.

Sesunguhnya tidak ada masalah dengan promosi jabatan hakim. Selama ini juga selalu ada promosi. Tiga hakim yang dipromosi juga bukan hakim istimewa. Promosi mereka juga biasa saja, tidak ada lompatan istimewa, misalnya naik jabatan dua atau tiga tingkat. Semuanya normal.

Dwiarso Budi Santiarto yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim kasus Ahok, adalah Ketua PN Jakarta Utara. Sebelum menjabat Ketua PN Jakarta Utara, Dwiarso sempat  menjabat Ketua PN Semarang hingga Juli 2016. Dia juga pernah menjadi hakim di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah. Sebagai orang yang sudah dua kali menjabat Ketua Pengadilan Negeri, maka adalah wajar jika dia mendapat promosi menjadi hakim tinggi di Denpasar.

Kemudian Hakim Jupriyadi adalah Wakil Ketua PN Jakarta Utara. Jupriyadi pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada 2015, sehingga wajar apabila dia mendapat promosi menjadi Ketua PN Bandung.

Abdul Rosyad adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Abdul Rosyad juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah kasus sudah ditanganinya, termasuk menangani kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, dan menghukum terdakwa seumur hidup, pada 2013. Sebagai hakim yang sudah memiliki jam terbang cukup, maka wajar jika Abdul Rosyad dipromosi menjadi hakim tinggi di Palangkaraya.

Bahwa kemudian tiga haklim itu menjadi sorotan, lebih karena masalah timing atau waktu pengumuman yang bukan hanya kurang, tetapi juga tidak tepat, karena hanya selang beberapa hari setelah vonis Ahok.

Apalagi, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis lebih berat satu tahun ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum, dan langsung masuk penjara sehingga dapat dipahami kondisi psikologis pendukung Ahok menjadi sangat sensitif. dan masih berjuang minta penangguhan penahanan sampai saat ini.

Dari Jusuf Kalla Sampai HTI

Sensitifitas itu mudah mendorong bukan hanya pendukung Ahok, tetapi juga pihak lain menafsirkan bahwa promosi tiga hakim itu sebagai hadiah atas keberanian mereka menjatuhkan vonis lebih berat terhadap Ahok.

Terbukti, muncul tarikan tarikan logika yang mengkait-kaitkan promosi tiga hakim itu dengan berbagai hal. Salah satunya dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang diasumsikan dekat dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Walaupun secara umum orang tahu Hatta Ali adalah orang yang tidak bisa diintervensi, tetapi ada saja yang mulai membangun logika bahwa vonis yang lebih berat terhadap Ahok terkait dengan Jusuf Kalla yang pada Pilkada DKI Jakarta berada di pihak pasangan Anies-Sandi, sebagaimana dibeberkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zukifli Hasan yang diberitakan secara luas di media massa.

Selain keberadaan JK, vonis lebih berat terhadap Ahok, juga mulai dikaitkan dengan keberadaan hakim Abdul Rosyad yang dispekulasikan sebagai pengagum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan dibubarkan.

Timing yang tidak tepat ini menimbulkan simpang siur opini karena terus mencari pembenaran sendiri-sendiri. Menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah tidak menunda pengumuman promosi tiga hakim, misalnya setelah pendukung Ahok tidak lagi meradang.

Bukankah pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung,  seharusnya sensitif terhadap situasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Di tengah perseteruan opini antara ideologi kiri dan kanan seperti sekarang ini, sensitifitas ini menjadi sangat penting sebagai peredam munculnya gejolak.

Tidak hanya MA, sensitifitas pemerintah juga dinilai jauh dari harapan. Misalnya, pembubaran HTI juga diumumkan hanya sehari sebelum vonis Ahok. Kemudian, sehari setelah vonis Ahok, kepolisian juga menangkap Ki Gendeng Pamungkas di Bogor atas tuduhan memproduksi video anti-China.

Presiden Joko Widodo,  dinilai harus memainkan perannya sebagai kepala negara untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dan mengembangkan sensitifitas seluruh instansi pemerintah sebagai upaya dini meredam situasi yang ditandai terus mengerasnya perseteruan antara dua kelompok politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here