Proteksi Pribumi, Batasi China

1
151

Nusantara.news, Jakarta –  Pada 17 Agustus 2017 mendatang, genap 72 tahun Indonesia merdeka, sebuah usia uzur.  Mengapa rakyat Indonesia masih miskin? Mengapa Indonesia yang sudah mampu bikin pesawat terbang tetapi tidak mampu membuat mobil produk sendiri? Mengapa garam saja masih harus diimpor? Kemana perginya makna kemerdekaan yang disebut Bung Karno sebagai jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dasar negara Pancasila?

Beralih ke China

Selama 72 tahun merdeka, negeri ini sudah memiliki sebanyak 18 kepala pemerintahan, di mana 11 di antaranya adalah perdana menteri masa sistem pemerintahan parlementer. Mereka adalah Sutan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtoprodjo, Abdul Halim, Muhammad Natsir, Sukiman Wirosandjojo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Djuanda Kartawidjaja. Sementa 7 lainnya adalah kepala pemerintahan merangkap kepala negara, adalah Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Jokowi.

Dilihat dari ciri-cirinya yang dominan, dalam kaitannya dengan pembangunan, maka seluruh masa kepemimpinan ini, dapat digolongkan pada tiga era saja. Ketiga era itu adalah, era Orde Lama, era Orde Baru dan era Jokowi.

Era orde lama, ciri dominannya adalah terganggunya pembangunan akibat konflik politik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, era ini tidak banyak hal yang bisa dicatat dalam kaitannya dengan pebangunan kecuali kegagalannya. Karena praktis seluruh perdana menteri ketika itu lebih sibuk berkonflik ketimbang mengoptimalisasi faktor luar negeri sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Presiden Sukarno sendiri baru menjadi kepala pemerintahan setelah Dekrit 5 Juli tahun 1959. Sukarno sempat sangat aktif menjalin hubungan dengan luar negeri. Awalnya dengan Amerika yang menjadi pemimin Blok Barat. Tetapi tawaran pendanaan pembangunan berbunga tinggi, ditolak oleh Soekarno yang terkenal dengan ucapan go to hell with your aid.

Tetapi, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan membuat Soekarno berpaling Blok Timur. Maka terbentuklah Poros Jakarta-Peking-Moskwa (Blok Timur). Namun masa kepemimpinannya yang singkat sampai tahun 1965, belum banyak yang bisa dilakukan kecuali mendirikan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Tugu Monas, Senayan dan lain sebagainya, dan sudah tentu persenjataan modern dari Rusia.

Dari orde lama masuk orde baru. Ciri utama era Orde Baru adalah beralihnya mitra strategis pembangunan dari Blok Timur (Poros Jakarta-Peking–Moskwa) ke Amerika dan sekutunya (Blok Barat). Peralihan mitra strategis ini dilatarbelakangi oleh permainan CIA yang tidak suka dengan Poros Jakarta-Peking-Moskwa juga dengan kebijakan nasionalisasi Soekarno.

Soeharto yang mengambil alih kepemimpinan tidak menyia-nyiakan tawaran yang datang dari Blok Barat yang dipimpin Amerika. Pembangunan sejumlah jalan tol dan lain sebagainya adalah bagian dari hasil orde baru menyerap dana pembangunan yang mengucur deras dari Blok Barat, juga mengganti persenjataan yang semula buatan Rusia yang sudah tua, diperbaharui dengan persenjataan lebih baru buatan Blok Barat.

Konsekuensi dari kuatnya pengaruh Amerika itu adalah terjadinya ketergantungan Indonesia terhadap sumber pendanaan. Maka, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, Soeharto memilih lengser keprabon dengan tanggungan utang luar negeri yang masih menjadi beban negara hingga sekarang.

Masa kepresidenan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada perubahan radikal. Amerika masih merupakan mitra paling strategis.

Perubahan mendasar baru terjadi pada saat Jokowi terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014. Apabila Soeharto menjadikan Amerika dan sekutunya sebagai mitra strategis pembangunan, maka Jokowi memilih RRC atau China. Dari timur kembali ke timur. Tetapi timur kali ini bukan timur di bawah pimpinan Rusia, melainkan China yang sekarang memang tumbuh menjadi satu negara adidaya dunia.

Indikasi kuatnya banyak, antara lain janji China membiayai proyek infrastruktur, membiayai proyek tol laut, kereta api cepat Jakarta – Bandung dan lain sebagainya.

Indikasi kuat lain adalah pernyataan Jokowi yang pernah mengatakan akan merujuk mata uang rupiah ke mata uang RRC, Yuan.

Proteksi Pribumi

Era Jokowi masih berlangsung. Namun patut dipertanyakan, apakah bermitra strategis dengan China tidak justru lebih merugikan, bahkan bisa “membahayakan” kedaulatan Indonesia dan melemahkan ekonomi pribumi?

Ada beberapa alasan terkait pertanyaan ini.

Pertama, model investasi asing yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta adalah sistem turnkey project atau sistem satu paket. Artinya mulai dari top management, pendanaan, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenagakasarnya didropping dari Cina. Model turnkey project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua.

Model turnkey project ini dikhawatirkan merupakan strategi China untuk menguasai Indonesia secara non-militer. Secara perlahan ia memasukkan warganya ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada peran di sektor-sektor strategis di Indonesia diganti warga Cina. Hingga akhirnya, pemilik Indonesia bukanlah orang-orang keturunan nusantara, tetapi adalah orang-orang Cina.

Kedua, terkait dengan konferensi Partai Komunis China (PKC) dengan China perantauan dari seluruh dunia di Biejing, Desember tahun 1977. Dalam konferensi tersebut  PKC menyerukan kebangkitan dan penguatan kembali urusan China perantauan. Seluruh aspek kebijakan mengenai urusan China perantauan dipadukan dalam sebuah slogan “All Patriots are One Family.”  Seruan ini menunjukkan betapa serius pemerintah Tiongkok memanfaatkan potensi China  perantauan untuk memajukan tanah air mereka.

Di luar itu, adalah fakta di Indonesia, bahwa sejak Jokowi terpilih jadi Presiden RI  muncul perkembangan baru dalam kaitannya dengan etnis China di Indonesia. Etnis China warga negara Indonesia, yang di masa orde lama dan orde baru bisa dikatakan membatasi diri pada peran-peran tertentu saja, mulai memperlihatkan perubahan yang agak di luar dugaan.

Perubahan itu antara lain terlihat dari prakarsa mendirikan patung dewa perang China di Bantul Jawa Timur, dan juga pendirian patung Poh An Tui di taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kalau patung itu terkait dengan tokoh atau kebudayaan Indonesia mungkin tidak masalah. Tetapi kedua patung yang sekarang jadi masalah itu, jauh kaitannya dengan Indonesia.

Etnis China juga mulai melakukan hal yang terkesan mentang mentang. Lippo Group yang akan membangun bakal kota baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat misalnya, menentang imbauan Pemerintah Jawa Barat yang minta proyek itu dihentikan terlebih dahulu pembangunan dan pemasarannya karena belum punya izin. Lippo malah membalasnya dengan melakukan pemasaran melalui pemasangan iklan di media massa secara besar-besaran.

Demikian juga Hary Tanoesoedibyo, berani mengancam Jaksa Yulianto dalam kasus dugaan penyelewengan pajak. Kata-kata yang dilontarkan Hary Tanoe juga di luar dugaan. “Catat kata-kata saya, saya akan jadi pimpinan di negara ini. Di situlah saatnya Indonesia akan dibersihkan,” kata Hary Tanoe, kata-kata yang tidak terbayangkan bisa terjadi  di zaman Orde Baru.

Pernyataan Hary Tanoe yang nyerempet politik ini merupakan perkembangan baru yang lain, yang baru terjadi di zaman Jokowi. Demikian juga langkah Hary Tanoe mendirikan partai politik, merupakan suatu prakarsa yang tidak terpikirkan terjadi di zaman orde baru.

Belum lagi kasus Ahok yang terbukti melakukan penghinaan terhadap agama Islam terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maida 51, kasus reklamasi dan lain sebagainya.

Intinya, etnis China yang menguasai perekonomian Indonesia, kini makin leluasa dan mulai masuk ke dunia politik serta ingin memimpin negeri ini.

Leluasanya etnis China di Indonesia sekarang ini, sangat berbeda dengan orang-orang bule yang sudah menjadi warga negara Indonesia ketika Soeharto menjadikan Amerika sebagai mitra strategis pembangunan.

Orang-orang bule, selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, tidak seorang pun yang masuk ke kancah politik apalagi mendirikan partai politik seperti etnis China di era Jokowi sekarang ini.

Mengapa etnis China di Indonesia begitu berani masuk politik dan ingin menjadi pemimpin negeri ini seperti dikemukakan Hary Tanoe dan juga pernah dilontarkan Ahok?

Ini tampaknya terkait dengan konferensi Partai Komunis China (PKC) dengan China perantauan dari seluruh dunia di Biejing, Desember tahun 1977. Slogan “All Patriots are One Family” untuk seluruh China perantauan telah menjadikan etnis China di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengubah positioning diri, dari semula sekadar perantau, menjadi patriot  China di negeri orang. Mereka mempersepsikan diri bukan lagi sekadar perantau di negeri orang, melainkan sebagai “pejuang yang bertempur di negeri orang” untuk kejayaan negeri mereka, China. Tentu saja tidak semua etnis China di Indonesia menganggap diri patriot. Etnis China seperti Kwik Kian Gie, Arif Budiman dan lainnya, diyakini berada di luar etnis China yang dijuluki PKC sebagai patriot.

Dalam perspektif ini, etnis China di Indonesia perlu menjadi perhatian tersendiri. Mengapa, karena negara China saat ini menjadi mitra strategis pembangunan, yang tentunya akan mendominasi pembangunan di Indonesia. Sementara etnis China di Indonesia adalah patriot yang berjuang untuk negara China.

Keberadaan etnis China sebagai patriot ditambah dengan investasi China model turnkey project, apakah apakah bisa diandalkan memenuhi janji kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan adalah jembatas emas menuju kesejahteraan dan keadilan?

Bagaimana apabila investasi model turnkey project itu sesungguhnya hanya merupakan modus untuk meluaskan jalan masuk dan menguasai politik di Indonesia?

Dalam kerangka ini dan  pada momen Peringatan Kemerdekaan ke-72 RI sekarang ini, saatnya melakukan introspeksi. Pertanyaan yang patut diajukan adalah, apakah janji kemerdekaan sebagai jembatan emas akan bisa diperoleh dalam kurun waktu tertentu? Apa langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah untuk berupaya memenuhi janji itu?

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman Soeharto yang lengser keprabon karena ketergantungan pendanaan dari Barat, sangat patut menjadi acuan.

Untuk memastikan agar nasib rakyat tidak diperhadapkan dengan spekulasi investasi China yang masih dipertanyakan, maka saatnya memberikan perlindungan terhadap pribumi. Bentuknya mungkin seperti yang pernah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad yang memproteksi pengusaha pribumi Malaysia.

Cara lain adalah membatasi kebebasan pengusaha China dengan cara yang tidak melanggar hak azasi manusia.

Tujuh puluh dua tahun Indonesia sudah merdeka, usia yang tidak muda lagi. Satu generasi 30 tahun, maka usia 72 tahun sudah hampir tiga generasi. Hal itu memang pula sesuai dengan siklus kepemimpinan di Indonesia baik di dunia usaha maupun di dunia politik yang sudah mulai masuk ke generasi ketiga. Trah Soekarno sudah masuk ke generasi Puan Maharani, Putri Megawati Soekarnoputri, yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sementara Trah Liem Sioe Liong di dunia usaha sudah masuk ke generasi Axton Salim, Putra Antony Salim, yang sekarang menjabat Direktur Salim Group.  Saatnya rakyat Indonesia tidak lagi miskin. []

1 KOMENTAR

  1. Omong kosong dengan kongres prc mengenai cina perantauan karena faktanya RRT menutup mata terhadap kejadian 1998 yang menyengsarakan etnis keturunan yang kebanyakan tidak tahu menahu mengenai kolapsnya perekonomian pemerintah apalagi ketimpangan. Yang harus dicatat pula adalah Arab saudi yang memiliki kedekatan religiositas dengan Indonesia hanya berani berinvestasi sebesar 22 triliun dollar, jauh dibandingkan dengan investasi Arab thdp RRC. Proyek reklamasi adalah hasil keputusan era pemerintahan orde baru sebagai langkah antisipasi membludaknya jumlah warga Jakarta dan giant sea wall sudah barang tentu diperlukan untuk menahan abrasi pantai laut jakarta (ini yang diyakini Ahok ketika tetap bersikukuh ingin mempertahankan reklamasi). Menyoal pulau pulau reklamasi yang ditawarkan kepada RRC adalah konsekuensi bisnis dan bukan hal yang wah mengingat qatar malah lebih banyak ditinggali oleh ekspatriat. UU kita tidak memperbolehkan dwi kewarganegaraan sehingga ide mengkonversi orang RRT untuk memiliki dua KTP itu tidak mungkin.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here