Protes KPK Terhadap RKUHP, Cermin Elite Hobi Bertengkar

0
119

Nusantara.news, Jakarta – Pertengkaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum tuntas. KPK sudah lima kali menyurati Presiden Jokowi agar menolak RKUHP itu. Sedang DPR dan Menkumham menyatakan RKUHP tidak mencampuri urusan KPK. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kalangan elite negeri ini? Bukankah negeri ini sudah memiliki pedoman dalam membuat undang-undang yang harus diacu atau dipatuhi oleh DPR sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Mengapa dipersoalkan, mengapa dipertengkarkan?

UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Lex Specialis

Sudah lima kali KPK mengirim surat meminta Presiden Jokowi menolak RKUHP. Latar belakang surat itu adalah karena dalam RKUHP itu terdapat sejumlah pasal tindak pidana korupsi yang dianggap berisiko bagi eksistensi KPK.

Risiko itu dibeberkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.

Risiko itu, pertama, tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

“Itu tegas, jadi kalau nanti masuk di dalam KUHP Pasal 1 Angka 1 itu, Undang-Undang KPK apakah masih berlaku atau tidak? Apakah bisa KPK menyelidik, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi karena itu bukan Undang-Undang Tipikor lagi tetapi undang-undang dalam KUHP,” kata Syarif.

Dalam RKUHP itu tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. “Itu tidak disebutkan juga apakah di dalam RKUHP itu sekarang tetap disebutkan kewenangan lembaga KPK, bahkan terus terang sampai hari ini draf akhir dari RKUHP itu saya belum miliki, sudah diminta tetapi selalu berubah-ubah walaupun saya ikuti terus tetapi bahwa ini draf terakhir finalnya yang akan diserahkan ke DPR belum saya lihat juga wujudnya,” tuturnya.

Kedua, dalam RKUHP diwacanakan ada aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya korupsi di sektor swasta. “Dengan masuk ke dalam KUHP, apakah nanti KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut korupsi di sektor swasta,” ujarnya.

Ketiga, RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, ini penting karena kalau denda itu biasanya terlalu sedikit kalau selama ini mendapatkan pengembalian aset itu dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam RKUHP tidak dikenali.

Selanjutnya, RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Padahal, kalau di UU Tipikor sekarang dianggap sama saja melakukan percobaan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Persoalan lainnya, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. “Kalau masuk tindak pidana umum, berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus itu ‘kan jadi dipertanyakan lagi. Jadi, bisa akan menimbulkan kendala hukum yang menurut saya akan lebih susah untuk diselesaikan,” tuturnya.

Persoalan ini sekarang berkembang jadi kontroversi. Namun, patutkah KPK menafsir RKUHP sejauh itu sehingga seolah mengancam eksistensi KPK?

Ada dua ukuran. Pertama UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  UU ini adalah pedoman bagi siapa saja yang bertugas membentuk peraturan perundangan-undangan.

Dalam pasal 5 undang-undang ini disebutkan, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Pada pasal 5 huruf c jelas dikemukakan azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. DPR dengan demikian sudah menghitung bahwa jenis, hirarki dan juga materi muatan RKHUP itu tidak bertabrakan dengan UU lainnya.

Jika sekarang KPK protes, dan minta presiden menolak RKUHP itu, maka pertanyaannya, pada pasal mana dalam RKHUP yang secara langsung mengancam eksistensi KPK?  Bukankah Laode M. Syarif sendiri yang mengemukakan bahwa dalam RKHUP tidak disebutkan (tidak meyinggung) kewenangan lembaga KPK?

Lagi pula bukankah lembaga KPK adalah lembaga khusus? Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas Lex specialis derogat legi generalis  yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general).  Berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generalis,  aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki validity sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Bertengkar Karena Curiga

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan azas Lex Specialis tersebut maka sesunggunya tidak ada yang perlu dipertengkarkan dalam RKHUP. Sebab semuanya sudah berada dalam koridor hukum yang diakui keberadaannya sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011). Juga ada azas Lex Specialis yang menjadi pedoman dalam praktik hukum di pengadilan (azas Lex Specialis).

Lalu di mana sesungguhnya letak masalahnya sehingga KPK sangat serius dan sudah lima klai mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar menolak RKHUP itu?

Diduga kuat hal itu protes KPK itu lebih karena dilandasi kecurigaan. Artinya, dengan memasukkan pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RKHUP, KPK curiga karena menafsirkan hal itu sebagai sinyal bahwa DPR hendak membubarkan KPK.

Kecurigaan tersebut dapat dimengerti karena DPR adalah lembaga negara yang prilaku koruptip anggotanya berada dalam pengawasan KPK. Sampai saat ini memang pula tidak sedikit  anggota DPR baik anggota DPR RI, atau DPRD yang berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi.

Antara  tahun 2009 sampai 2014 saja puluhan anggota DPR yang berurusan dengan KPK, tidak hanya dari satu fraksi tetapi dari berbagai fraksi.

Dari PDIP ada nama Izedrik Emir Moeis, Agus Chondro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbantoruan, Poltak Sitorus, Williem Tutuarima, Panda Nababan, Engelina Patiasina, M Iqbal, Budiningsih, Jeffri Tongas, Ni Luh Mariani, Sutanto Pranoto, Soewarno, Matheos Promes, Dudhie Makmun Murod, Engelina Pattiasina.

Dari Golkar ada nama Chairun Nisa, Zulkarnaen Djabar, Prasetia Zulkarnaen Putra, Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Bria Seran, Paskah Suzetta MH, Bobby Suhardiman, Anthony Zeidra Abidin, Muhammad Nurlif, Asep Ruchimat Sudjana, Reza Kamarullah, Baharuddin Aritonang, Hengky Baramuli, Daniel Tanjung, Azwar Chesputra, Fachri Andi Leluasa, Hamka Yandhu, Saleh Djasit.
Dari Demokrat ada Anas Urbaningrum, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Muhammad Nazarudin, Sarjan Tahir

Dari PAN ada nama Wa Ode Nurhayati, Abdul Hadi Djamal, Noor Adenan Razak
Dari PPP ada nama Sofyan Usman, Endin AJ Soefihara, M Al Amin Nur Nasution. Dari PKB ada nama HM Yusuf Erwin Faishal. Dari PBR ada nama Bulyan Royan. Dari PKS ada nama Luthfi Hasan Ishaaq. Masih ada sejumlah nama dan daftarnya makin panjang bila dimasukkan tangkapan sampai 2018.

Pada awalnya penangkapan anggota DPR oleh KPK itu dianggap sudah semestinya. Tetapi ketika KPK hendak mengusut Setya Novanto dalam kasus e-KTP, hubungan DPR dan KPK berkembang buruk karena dari DPR muncul wacana membubarkan KPK.

Gagal membubarkan KPK, DPR kemudian mewacanakan membentuk lembaga tandingan bagi KPK. Lembaga tandingan ini ada dua macam. Pertama melalui upaya membentuk Densus Tipikor. Kedua, memperkuat kejaksaan agung dan kepolisian melalui upaya memberikan kewenangan menyadap seperti kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Langkah DPR membentuk lembaga tandingan KPK juga berakhir dengan kegagalan. DPR akhirnya membentengi diri dengan revisi UU MD3 di mana tiga pasal di antaranya berkembang kontroversial. Namun ketiga pasal tersebut juga belum jelas keberadaannya, karena sampai sekarang berada dalam agenda persidangan Makhamah Konstitusi.

Diduga, protes KPK terhadap RKUHP dilatarbelakangi oleh langkah DPR yang gagal membubarkan dan membentuk lembaga tandingan KPK. Masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi di RKUHP tampaknya ditafsirkan KPK dijadikan cadangan oleh DPR apabila KPK dibubarkan.

Kecurigaan seperti ini, di satu sisi sah-sah saja. Sebab, faktanya masih ada puluhan anggota DPR dari semua fraksi yang berada  dalam status diduga ikut menerima limpahan dana korupsi kasus e-KTP. Belum lagi kasus BLBI dan Bank Century yang sampai saat ini belum berhasil diusut oleh KPK.

Namun, di sisi lain kecurigaan seperti itu cenderung mubazir dan cenderung memperburuk iklim politik yang sudah buruk. Sebab kecurigaan yang berkembang menjadi pertengkaran antara DPR dan KPK semakin menambah panjang daftar konflik antar elite. Lingkaran elite seolah berubah menjadi lingkaran konflik bersegi banyak, antara elite satu dengan elite lain, antara satu partai dengan partai lain, antara satu lembaga dengan lembaga lain dan lain sebagainya.

Situasi seperti ini berpotensi menciptakan image bahwa para elite negeri ini adalah elite yang doyan atau hoby bertengkar.

Situasinya makin runyam, karena nyaris tidak ada satupun lembaga atau individu yang berwibawa dan yang relatif bisa bertindak sebagai pemersatu dan yang berwibaya menyelesaikan konflik yang ada.

Dalam perspektif ini pertengkaran antara KPK dan DPR, saatnya diakhiri. Apalagi pasal-pasal tindak pidana korupsi yang ada di RKUHP tidak sedikit pun menghalangi KPK menjalankan kewenangannya.

KPK juga tidak pada tempatnya risau dengan ringan beratnya hukuman yang diberikan terhadap koruptor, karena kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK diadili di pengadilan tipikor.

Daripada bertengkar, adalah lebih baik apabila KPK menyusun strategi baru dengan menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja memberantas tindak pidana korupsi yang tak kunjung surut.

Soal kecurigaan pembubaran KPK, tidak semata-mata urusan KPK tetapi sudah menjadi urusan rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here