Proxy War (1)

Proxy War: AS Vs Cina

0
1134

Nusantara.news – Pasca-perang dingin yang ditandai hancurnya komunisme di Uni Sovyet (1989) sehingga pecah menjadi 15 negara di Semenanjung Balkan, di antaranya Rusia (1991), semenjak itu Amerika Serikat (AS) relatif berjalan sendiri sebagai Corporate Capitalism (2001–2008). Sampai kita tahu, terjadi American Bubble (2008) dengan macetnya kredit properti di AS yang membuat bangkrut Lehman Brothers, salah satu soko guru perusahaan Yahudi di bidang keuangan dunia, begitu juga dengan Goldman Sachs saat itu. Sekarang salah satu eksekutif Goldman, Steven Mnuchin dijadikan Menteri Keuangan dalam Kabinet Donald Trump.

Periode tersebut ditandai dengan hancurnya komunisme. Sehingga tanpa keseimbangan, kapitalisme nyaris terjungkal di negara induknya (Amerika Serikat). Namun ternyata setelah itu Cina bangkit mengusung ‘komunisme baru’ dengan One State Two Systems. Di dalam negeri, politik dan ideologi tetap komunis, sementara di bidang ekonomi dan bisnis menganut kapitalisme.

Setelah itu, State Capitalism (Cina) mencuat sebagai penguasa No.1 perdagangan dunia, ikut membantu perekonomian AS yang “oleng”. Terjadi perlambatan ekonomi dunia, sementara Cina masih tumbuh dua digit saat itu. Lalu Cina merajai perdagangan dunia karena over liquid, sehingga lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB (Asian Development Bank) menjadi target investasi setelah AS meminta agar membantu permodalan tiga lembaga donor tersebut. Cina dalam 30 tahun ini tumbuh rata-rata sekitar 9% – 10% per tahun.

Cina juga ekspansi ke Afrika, dan sampai saat ini menguasai investasi di sana. Dua negara, seperti Zimbabwe dan Angola sebagai negara yang tak mampu membayar investasi dan pinjaman dari Cina, terpaksa menggunakan Yuan/RMB sebagai mata uang negara tersebut.

Kita menyebutnya Proxy War

Perang boneka, begitu istilahnya, dan Cina mengistilahkannya sebagai perang asimetris. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser dengan perkembangan teknologi dan informasi.

‘Perang proxy’ atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar-dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang bisa berakibat pada kehancuran fatal, seperti yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Biasanya, pihak ketiga itu bisa satu negara atau aktor dan kelompok lokal yang dikenal sebagai ‘komprador’ atau ‘non-state actors. Melalui proxy war ini tidak dapat dikenali dengan jelas, siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikannya dari jauh. Proxy war telah terjadi di Indonesia, seperti pada gerakan separatis Ambon, Papua, hingga Referendum Timor Timur, bahkan dengan terjadinya perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Golkar, dalam perspektif geostrategi harus dilihat sebagai ancaman.

Proxy War berfokus pada perebutan aset strategis di bidang energi dan pangan, yang lebih dikenal dengan food and energy security. Dalam proyeksi proxy war, akibat semakin langkanya minyak fosil, diperkirakan mulai tahun 2030 akan terjadi krisis ekonomi yang mendalam (depresi ekonomi).

AS sebagai lokomotif ‘Protokol Zion’ sejak awal sudah menyadari hal tersebut, sehingga multinational corporations (MNC) di bidang migas (Seven Sisters) menjadikan Timur Tengah sebagai “bancakan” untuk menguras energi (periode 1970–2020).

Proxy War dilakukan dengan membentuk non-state actors/boneka, Wahabi di Saudi Arabia dibenturkan dengan aliran Sunni maupun Syiah dalam geopolitik di Timur Tengah.

Sementara Israel yang pada awalnya tidak mempunyai tanah air didukung penuh oleh negara-negara Barat yang juga menjadi sumber proxy war di Timur Tengah, seperti yang terlihat saat ini, negara-negara beraliran Sunni (Irak, Yaman, dan Libya) yang dulu sangat keras, sekarang ini relatif sudah takluk. Saat ini, relatif Israel berbuat semaunya dalam konteks merebut wilayah Palestina.

Arab Saudi (beraliran Wahabi), setelah krisis migas, juga mengalami depresi ekonomi. Saat ini justru negara Iran (beraliran Syiah) di Timur Tengah yang menjadi negara mapan.

Setelah merasakan “bulan madu” pada era Barack Obama, perkembangan negara Iran di berbagai sektor melaju, termasuk sektor pertahanan dan persenjataan yang membuat khawatir Israel.

Kehadiran Donald Trump sebagai Presiden AS yang kontroversial dengan sangat memusuhi Islam dan membuat kebijakan pelarangan migrasi dari 7 negara mayoritas Islam termasuk Iran, dapat menjadikan persoalan nuklir Iran kembali menjadi permasalahan. Kebijakan Trump yang ditentang parlemen dan yudikatif AS itu, dibekukan, namun kebijakan politik Trump terhadap Islam yang diduga berkaitan dengan terorisme semakin jelas tetap menyorot pada negara-negara Islam garis keras.

Kehancuran paham Sunni di Timur Tengah mulai dari Mesir, Libya, Suriah, Irak, dan Yaman justru melahirkan kekuatan Islam Sunni dari Turki (Erdogan). Namun politik migas (Energy Security) di Timur Tengah (Arab Springs) sudah usai. Musuh utama AS dan Yahudi tinggal Iran. Kita lihat, apa Trump Effect terkait Iran dalam geostrategi dan geopolitik di Kawasan Timur Tengah.

Proxy War sebagai sarana imperialisme baru

Cina adalah salah satu negara yang paling berhasil mengadaptasi kapitalisme, padahal ideologinya komunis. Deng Xiaoping berhasil merumuskan State Capitalism: One State Two Systems.

Kelebihan Cina, selain jumlah penduduknya terbesar di dunia, juga merupakan captive market, sehingga produk-produk Cina dapat diproduksi secara masif, harganya bisa menjadi murah, menjadi competitive advantage (keunggulan kompetitif) Cina dalam persaingan global. Keberhasilan Cina bersaing di pasar Eropa dan Amerika, khususnya dalam bidang elektronik, merupakan bukti keberhasilan Deng Xiaoping dalam merevolusi negaranya.

Ekspansi bisnis Cina di Afrika, juga merupakan bukti keberhasilannya sebagai State Capitalism. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Cina pada awal investasinya tidak mengganggu secara politik dan ideologi di negara tempat mereka berinvestasi.

Proxy War Cina di Afrika menjadikan Afrika Selatan sebagai komprador yang juga merupakan sekutunya di BRICS (Brazilia, Russia, India, China, and South Africa). Dengan fokus pada infrastruktur, Cina telah merajai investasi di Afrika, namun setelah kuat sangat mungkin menjadi ancaman di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan budaya di negara setempat.

Seperti yang kita ketahui, Cina menggunakan skema Turnkey Project Management, yaitu skema paket berupa modal, teknologi, dan bahan baku, serta sumber daya manusia (mulai dari top manager hingga buruh).

Apapun, Cina sebagai negara sudah merupakan ancaman, karena tetap sebagai negara kapitalis yang mengancam keberadaan suatu negara di segala sektor. Gaya ekspansi Cina di Afrika mulai menimbulkan ekses secara sosial. Memang belum terlihat gejala penetrasi ideologi komunis di Afrika, tapi jika tidak waspada mungkin saja terjadi setelah mereka menguasai ekonomi negara itu secara mutlak. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here