Proyek Infrastruktur Dapat Picu Pelanggaran HAM

0
199

Nusantara.news, Jakarta – Proses pembebasan lahan pembangunan infrastruktur skala raksasa Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di sejumlah daerah yang akan dijadikan areal proyek ditemukan praktik manipulasi hingga tindakan kekerasan terhadap warga pemilik lahan.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi telah menargetkan pembangunan ratusan proyek infrastruktur. Proyek ambisius ini menjadi priorotas dalam agenda pembangunan pemerintah.  Untuk itu, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional, di dalamnya disebutkan sebanyak 225 proyek raksasa akan dilaksanakan. Mulai dari jalan tol, bandara, pembangkit listrik hingga pembangunan waduk. Proyek ini tak hanya digarap pemerintah (kementerian terkait), tapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional dan asing.

Sejatinya, pembangunan infrastruktur itu tak mengorbankan rakyat. Sebab, tujuan akhir dari pembangunan sebuah negara adalah kesejahteraan rakyat. Nyatanya, ada beberapa  proyek infrastruktur telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Meskipun sudah ada Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Tap MPR ini, prinsip “menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusi” merupakan salah satu prinsip yang wajib diterapkan oleh (aparatur) negara dalam penanganan konflik agraria.

Terkait dengan itu, Komnas HAM telah membentuk tim yang bertugas melakukan pengamatan dan kajian atas potensi dampak proyek-proyek infrastruktur tersebut terhadap HAM. Komnas HAM pun merekomendasikan perlunya jaminan kebijakan dan regulasi agar pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut tetap dalam koridor menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Temuan Lapangan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat tiga infrastruktur pemerintah yang menimbulkan kerugian di pihak warga. Diantaranya, pproyek revitalisasi Waduk Jatigede di Sumedang. Jawa Barat, pembangunan bandara di Majalengka, Jawa Barat dan di Kulon Progo, Yogyakarta, serta pembangunan pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah.

Komisioner Komnas HAM periode 2012 – 2017, Dianto Bachriadi menuturkan dalam proyek-proyek infrastruktur tersebut pihaknya menemukan adanya dugaan praktik kekerasan dan manipulasi yang melibatkan aparat. Mirisnya, dalam sejumlah kasus pemerintah seolah berpihak pada kepentingan swasta.

Dianto menjelaskan, temuan di lapangan terjadi tindak kekerasan. Dimana, para pelaku biasanya meminta warga pemilik lahan untuk mengikuti sosialisasi dengan pengawalan aparat, sehingga warga merasa tertekan. Sosialisasi dilakukan demi memenuhi prosedur, meskipun warga merasa tertekan.

Modus lain yang digunakan para pelaku adalah dengan menyiapkan sekelompok warga yang pro untuk menghadapi warga yang menolak proyek. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antarwarga, sebab bila proses mediasi gagal, maka bisa jadi warga yang pro akan dikerahkan untuk berhadapan langsung dengan warga yang menolak. Dengan dalih mengamankan, aparat terlibat dan potensi pelanggaran HAM semakin tinggi.

Contoh konkrit kerugian warga terjadi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jateng berkapasitas 2×1.000 megawatt (MW). Proyek ini menggunakan lahan seluas 226 hektar ditargetkan selesai pada 2019 dan beroperasi pada 2020 nanti.

Masalah yang mencuat dalam kasus ini adalah soal pembebasan lahan, karena tidak sedikit warga yang menolak menjual lahannya diintimidasi. Lahan warga ditutup pagar seng serta dipaksa agar mau menjual lahannya.

Begitupun dengan pembebasan lahan untuk bandara di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Warga Desa Sukamulya yang umumnya petani menolak proyek bentrok dengan aparat kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang melakukan pemantauan di Majalengka mengungkapkan adanya warga yang ditangkap, ditahan dan dianiaya. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah segera mennghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga. Selain itu agar memastikan penyelesaian hak atas kepemilikan tanah dan meminta persetujuan warga. Karena warga memiliki hak untuk memikiki akses serta terlibat langsung dalam proses pembangunan daerahnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2015, pembangunan infrastruktur berada diurutan kedua penyebab konflik agraria. Yakni, sebanyak 70 kasus atau 28 persen dari total 252 konflik. Di urutan teratas adaalah konflik di sektor perkebunan sebanyak 175 kasus.

Adapun luas lahan untuk pembangunan infrastruktur  yang menjadi sumber konflik mencapai 10.603 hektare. Penyebab konflik umumnya menyangkut penetapan lokasi yang tidak transparan dan kesepakatan harga tanah.

Sedangkan daerah yang banyak terjadi konflik adalah Riau sebanyak 36 kasus atau 14 persen. Riau berada diurutan teratas penyumbang konflik akibat  keputusan pejabat publik yang memberikan izin konsesi kepada pihak swasta.

Selanjutnya,  Jawa Timur 34 kasus dan Sumatera Selatan 23 kasus. Konflik di wilayah ini akibat monopoli hutan Jawa atas Perhutani dan perluasan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan perumahan.

Namun, secara umum proyek infrastruktur yang kerap memicu kinflik agraria adalah pembangunan jalan tol dan perluasan bandara. Untuk menyelesikan konflik, usaha penyelesaian konflik agraria dilakukan berbagai kementerian dan lembaga. Namun sangat sedikit yang berhasil tuntas. Hal itu menyebabkan akumulasi konflik semakin meningkat mengingat penyelesaiannya sering berujung di meja pengadilan dan rampung dengan pendekatan formalistik.

Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin menjelaskan alasan masyarakat menolak lahannya dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur, karena meragukan proyek tersebut benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan umum dan bukan untuk swasta.

Sesuai peraturan, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memiliki persyaratan di antaranya dimanfaatkan oleh semua segmen sosial.

Perlu Badan Baru Tuntaskan Konflik Agraria

Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk badan baru untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab, setiap tahun jumlah konflik agraria mengalami peninkatan. Maka dari itu, menurut Dianto, pembentukan badan baru tersebut untuk menyelesaikan konflik agraria sangat diperlukan.

Menurut Dianto, anggaran dana untuk pembentukan badan baru khusus penanganan konflik agraria tersebut tidak terlalu mahal. Anggaran dana itu, kata dia, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan atau operasional lembaga baru tersebut. Sebab, pola kerja lembaga baru ini hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap izin, hak dan persengketaan tanah masyarakat.

“Jadi itu hanya pemeriksaan ulang saja makanya dia (lembaga baru) tidak memerlukan anggaran besar,” katanya.

Dianto juga menilai penyelesaian konflik agraria yang ditangani lembaga-lemabaga kementerian tidak maksimal. Apalagi, lembaga di kementerian tersebut, bukan wewenangnya mengurus penyelesaian konflik agrarian. Misalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seharusnya hanya mengurus administrasi tanah sesuai bidangnya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here