Proyek Infrastruktur Masif, Kartel Tender Juga Masif

0
193
Masifnya pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Presiden Jokowi, memunculkan kartel-kartel tender. KPPU menyebut indikasi penyimpangan proyek infrastruktur kini sedang berjalan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi begitu masif dalam membangun infrastruktur. Untuk alokasi anggaran infrastruktur pada RAPBN 2018 mencapai Rp409 triliun. Itu terdiri dari infrastruktur ekonomi Rp395,1 triliun, sosial Rp9 triliun, dan dukungan infrastruktur Rp4,9 triliun. Sebanyak 155 proyek ambisius ditargetkan harus selesai sebelum 2019. Di antaranya proyek tersebut, sebanyak 118 proyek harus tuntas sebelum 2018.

Sayangnya, dalam membangun infrastruktur, pengerjaannya tidak memperhitungkan hal-hal pokok, seperti SDM, regulasi, dan peralatan. Paling utama, lemahnya penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Nyatanya, sejak tahun 2017-2018 banyak rentetan kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur. Sebagian besar insiden proyek infrastruktur itu dikerjakan perusahaan plat merah berskala nasional seperti Waskita Karya Tbk.

Banyaknya proyek di era pemerintahan Jokowi yang diberikan pada Waskita, dianggap menjadi penyebabnya. Waskita dianggap mengesampingkan K3. Anggapan ini dibenarkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Chaliq. Dia mengaku perusahaan lalai memperhatikan K3 karena mengejar jadwal deadline proyek yang tengah digarap. Kondisi ini diperparah dengan proyek konstruksi yang jadi lahan Waskita terus tumbuh pesat, tapi kurang diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja yang cukup.

Berbagai rentetan kecelakaan ini, tampaknya menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu KPK bukan memantau kecelakaannya, melainkan dugaan penyimpangan proses tender proyek infrastruktur dan dugaan mark-up.

Banjirnya proyek infrastruktur dari pemerintah, ada dugaan dijadikan bancakan sebagian pihak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Satu kontraktor bisa memenangkan tender lebih dari satu. Karena kebanjiran order, persiapannya menjadi kurang untuk dapat mengakomodir itu. Ibarat kue dengan ukuran besar, tapi piringnya kecil, jadinya belepotan.

Sebut saja Waskita Karya, berdasarkan laporan keuangannya, nilai proyek perseroan yang dikerjakan saat era Presiden Jokowi melonjak tinggi. Sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden, total nilai kontrak proyek yang dikerjakan Waskita pada 2013 hanya Rp 6,67 triliun. Namun di pemerintahan Jokowi, nilai proyek Waskita tumbuh 68 persen pada 2014, yakni menjadi Rp11,23 triliun.

Proyek terbesar Waskita adalah Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I senilai Rp1,12 triliun, dan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi I sebesar Rp1,16 triliun. Tahun berikutnya, nilai proyek melonjak sangat fantastis, naik 231 persen menjadi Rp37,18 triliun. Waskita juga mendapatkan proyek-proyek besar lainnya, yakni pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan senilai Rp8,4 triliun.

Tahun 2015, Waskita membangun Jalan Tol Solo-Ngawi senilai Rp3,7 triliun dan pengadaan transmisi listrik 500 KV Sumatera (New Aur Duri-Peranap dan Peranap-Perawang) senilai Rp6,1 triliun.

Dengan masifnya pembangunan infrastruktur era Jokowi, KPK mengendus adanya persekongkolan di proses tender infrastruktur yang tidak sehat. Apalagi ada temuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebutkan indikasi penyimpangan proyek infrastruktur sedang berjalan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, lembaga antirasuah hingga kini masih terus mengintai dugaan korupsi penyimpangan proses tender proyek infrastruktur, baik yang dilakukan swasta maupun BUMN. Soal temuan KPPU tentang adanya persekongkolan dalam proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan, KPK siap menindaklanjuti. Apalagi dalam setiap proses tender infrastruktur, dugaan mark-up yang dilakukan para kontraktor sangat kental.

“Semua laporan tentu akan kita dalami. Terlebih apabila sudah ada kecukupan informasi. Kalau masuk dalam teknis proyek atau lelang, tentu menjadi kewenangan instansi tertentu (KPPU). KPK siap masuk kalau ada indikasi korupsi di dalamnya,” kata Saut, belum lama ini.

Memang dalam setiap penawaran tender, prosesnya cukup rumit. Proses ini membutuhkan penilaian yang cermat. Estimasi biaya yang tepat dan cermat merupakan jalan menuju penawaran yang dapat memenangkan tender. Namun dengan semakin terstandarnya aturan-aturan yang mengatur konstruksi dan dengan spesifikasi yang makin ketat membuat unsur biaya seperti biaya tenaga kerja dan material makin sama antarkontraktor. Sehingga peran penentuan mark-up dalam memenangkan tender makin penting. Mark-up harus ditentukan sedemikian sehingga perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Namun tetap lebih rendah dibandingkan pesaingnya.

Dalam penentuan proses lelang ini, unsur subjektivitas kontraktor dalam menentukan mark-up sangat tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan mark-up yang menduduki lima peringkat teratas di antaranya adalah besarnya nilai proyek; tingkat kerumitan proyek; ketersediaan detail gambar; ketersediaan dana untuk proyek; dan jenis proyek b) pembangunan.

Umumnya, pada lelang proyek pemerintah, diberikan BQ kosong yang berisi item pekerjaan dan volume pekerjaan (tanpa harga). Dipastikan 100%  BQ kosong tersebut beda dengan yang dibuat oleh kontraktor, kecuali kontraktor kelas bawah yang tidak memiliki SDM untuk menghitung ulang volume gambar. Dampaknya adalah selalu ada temuan auditor di seluruh proyek di Indonesia yang berbunyi “temuan mark-up volume pekerjaan”.

Dari 10 item pekerjaan, minimal ditemukan 1-2 item yang berkategori mark-up volume pekerjaan pada kontrak lump sum proyek pemerintah. Mengapa demikian? karena empat hal utama.

Pertama, hampir semua pihak penyelenggara lelang berprinsip harus memberikan BQ kosong (tanpa harga) di mana kontraktor diminta mengisi harga. Ini adalah wujud ketidakpahaman akan esensi kontrak lump sum. Jadi maunya kontrak lump sum, tapi prosesnya kontrak unit price.

Kedua, kontraktor tidak diperbolehkan untuk mengoreksi item dan volume pekerjaan. Ini dianggap sepele oleh panitia lelang, tapi nyatanya adalah sulit untuk menjadikan BQ penawaran jika ada perbedaan perhitungan volume BQ.

Ketiga, kita belum memiliki standart perhitungan volume pekerjaan. Sehingga justifikasi perhitungan volume yang benar tidak pernah ada alias volume yang benar adalah tergantung kekuatan posisi pihak yang membuat perhitungan volume.

Keempat, pemahaman sebagian auditor yang juga melihat kontrak lump sum sebagai kontrak unit price. Kelebihan volume BQ kontrak lump sum terhadap volume terlaksana dianggap sebagai mark-up volume dengan alasan merugikan keuangan negara terutama dilihat dari kaca mata akuntansi.

Bila mengacu pada perhitungan normal, seharusnya pekerjaan dan volumenya dibuat oleh kontraktor atau volume dari panitia lelang tidak berbeda signifikan dengan yang dibuat oleh kontraktor. Perlu dicatat bahwa variabel faktor mark-up sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada.

Perhitungan kontrak lump sum secara normal.

Namun bila mengacu perhitungan tidak normal, nyatanya hampir semua proyek pemerintah mensyaratkan kontraktor untuk hanya mengisi harga satuan pada BQ kosong yang telah disediakan. Hal ini membuat perhitungan menjadi tidak normal.

Menyikapi hal ini, pertama-tama kontraktor akan melakukan perhitungan normal tanpa melihat BQ kosong dari panitia lelang. Setelah itu dilakukan identifikasi terhadap perbedaan item dan volume pekerjaan. Jika awalnya kontraktor menghitung terdapat item pekerjaan A-H (8 item pekerjaan) dengan volume, lalu teridentifikasi beberapa perbedaan (sebagai contoh) yaitu:

Pekerjaan A : Versi kontraktor volume 100 m3 dan versi panitia lelang 80 m3

Pekerjaan B : Versi kontraktor volume 150 m3 dan versi panitia lelang 195 m3

Pekerjaan C : Versi kontraktor volume 200 m3 dan versi panitia lelang tidak ada

Pekerjaan I : Versi kontraktor tidak ada dan versi panitia lelang 85 m’

Perhitungan BQ lump sum kondisi tidak normal atau markup.

Akibatnya, kontraktor mencari ide untuk menyelesaikan perbedaan ini karena biasanya kontraktor tidak boleh merubah BQ kosong dari panitia. Pilihan kontraktor hanya pada harga satuan dengan catatan tidak mempengaruhi harga total penawaran. Sehingga mau tidak mau, harga satuan terpaksa dimodifikasi menjadi tidak normal.

Inilah ironinya, di kala tujuan tender untuk mendapatkan harga terbaik dengan kualitas minimal yang diinginkan, malah dijadikan alat untuk bagi-bagi proyek baik di antara pelaku usaha dan juga yang melibatkan para bouwheer (dieja bohir-pemilik pekerjaan).

Atas kondisi ini, berbagai upaya dilakukan untuk menghindari adanya fraud (kecurangan), dengan cara dibuatlah seperangkat aturan agar proses tender tersebut bisa berjalan dengan lebih adil dan terbuka bagi semua peserta yang memiliki kemampuan.

Pada pengadaan jasa pemerintah, terdapat Peraturan Presiden Nomor 54  tahun 2010 dengan segala perubahannya yang dijadikan dasar proses tender. Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah merubah konsep tender manual diganti dengan cara elektronik (e-procurement) hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi antar peserta juga interaksi dengan bowheer serta memberikan akses yang luas bagi para peserta tender di seluruh Indonesia. Berikutnya, LKPP juga telah membuat kebijakan dengan adanya e-katalog. Hal ini bertujuan agar tidak perlu ada lagi tender apabila barang yang diinginkan telah masuk dalam e-katalog.

Sayangnya, segala usaha yang telah dilakukan pemerintah, belum juga menghilangkan perilaku fraud yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan dominannya perkara tender yang ditangani oleh KPPU yang mencapai kurang lebih 80% dari seluruh perkara yang telah ditangani.

Membocorkan Kejahatan Kartel

Sebelumnya KPPU sempat membuat terperangah anggota komisi VI DPR RI pada Senin (12/3/2018). KPPU membeberkan sejumlah kebobrokan dalam proses lelang proyek-proyek infrastruktur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan wakil rakyat.

Tender yang diatur itu biasanya, karena pemilik proyek ingin memenangkan perusahaan tertentu. Karena pemilik proyek tidak bisa menunjuk langsung, maka dibuat seolah-olah tender. Tender semu. Proses tender diatur, namun secara kasat mata sesuai prosedur. Dugaan mark-up juga sudah diatur di sana. Si pemenang nantinya akan memberi komisi kepada panitia lelang.

Diungkapkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, dalam membongkar persekongkolan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ada beberapa kasus yang kami tangani karena laporan dari BPK. Persekongkolan tender yang sudah didesain untuk memenangi perusahaan tertentu,” ujar Syarkawi.

Sayangnya, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membongkar praktek kartel atau persekongkolan yang terjadi di Indonesia. Padahal ada jejak dan indikasi yang bisa ditelusuri untuk menghentikan praktek ilegal tersebut . Karena itu pihaknya membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Syarkawi membeberkan, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan orang dalam yang membocorkan kejahatan kartel. Pasalnya, di perusahaan saat ini terpecah dua kubu. Persaingan internal perusahaan yang tidak sehat itu kemudian dilaporkan ke KPPU. Kasus persekongkolan tender proyek infrastruktur ini sangat jarang terjadi di luar negeri. Persaingan internal perusahaan di luar negeri bahkan tidak pernah terjadi.

Sejak KPPU berdiri tahun 2000, sudah banyak perkara yang ditangani. Seperti disampaikan Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean, total perkara ada 359 sejak awal berdiri. Termasuk tender kongkalingkong.

Data KPPU mencatat, selama 2015, sekitar 70 persen sampai 80 persen dari proyek infrastruktur ternodai oleh kasus persekongkolan tender proyek yang justru difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan, data KPPU selaras dengan penciuman KPK yang menyebutkan sekitar 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi tender proyek pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Tahun 2016, laporan yang masuk ke KPPU ada 11 tender infrastruktur. Seperti proyek jalan, bendungan dan sebagainya. Sedangkan tahun 2017, ada 5 kasus tender infrastruktur kongkalingkong yang ditangani. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, modusnya hampir sama. “Ada yang sesama penyedia, seolah-olah bersaing, padahal satu kelompok. Juga dari dokumen penawaran, copas (kopipaste) mereka. Harusnya berbeda,” jelas Goppera.

Sementara jika dibagi per sektor, kasus yang paling banyak ditangani yakni jasa konstruksi sebanyak 27%, disusul migas 5%, alat kesehatan 5%, peternakan 5%, dan ketenagalistrikan 4%. Perkara yang paling banyak ditangani berasal dari lingkup nasional 78 perkara, DKI Jakarta sebanyak 41 perkara, Sumatera Utara 31 perkara, Riau dan Kepri 29 kasus, dan Sulawesi Selatan 21 perkara.

Parahnya, kondisi ini terjadi karena difasilitasi pemerintah, misalnya perusahaan yang sudah dijagokan. Sekalipun banyak melakukan kesalahan, tapi tetap diloloskan. Tapi yang tidak dijagokan, baru ada kesalahan sedikit langsung gugur.

Dalam pemenangan lelang proyek, terdapat perusahaan konstruksi tertentu yang telah memiliki spesifikasi produk tertentu yang biasa digunakan dalam proyek infrastruktur pemerintah. Sehingga perusahaan ini yang dilenggangkan jalannya untuk memenangkan lelang. Belum lagi, persekongkolan antara perusahaan kontruksi dengan pemerintah meruncing pada manipulasi dana proyek yang berakibat pada ketidakefisienan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak dari persekongkolan tersebut, pemberi pekerjaan atau panitia lelang akan mendapatkan penawaran yang tinggi. Kemudian, menutup kesempatan perusahaan lain yang bisa saja kompetitif. Pekerjaan tidak sesuai tepat waktu. Di sini kemudian terjadi rentetan dugaan mark-up seperti dijelaskan di atas tadi.

“Dampak lainnya, adanya mark-up, sebab ada yang mau dibagi. Persekongkolan itu ada feedback.  Menurunkan kualitas proyek, uangnya sebagian untuk pendamping. Misal saya bawa 3 PT (perusahaan terbatas), atau oknum, harus ada anggaran yang didistribusikan ke mereka dong. Mereka yang terbukti melanggar, kita berikan sanksi denda miliar rupiah,” ujarnya.

Dari persekongkolan ini, wajar jika APBN kita bocor. Sebab sudah tidak ada persaingan usaha yang sehat. Padahal kita punya APBN dengan total Rp2.300 triliun. Separuh dari jumlah tersebut digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Dalam proyek infrastruktur ini, Jokowi minta supaya pengadaan barang dan jasa terutama belanja infrastruktur bisa memberi efek pertumbuhan ekonomi. Supaya bisa memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, banyak proses tender pengadaan barang dan jasa berlangsung tidak fair.

Apalagi di tahun politik ini, KPPU memprediksi kasus-kasus persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkat seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah. Mereka cenderung melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Karena itu kejahatan dalam lelang tender proyek infrastruktur tidak bisa dibiarkan. Persekongkolan yang melibatkan bohir merupakan upaya yang licik untuk mengelabui aturan main. Seolah-olah proses tender telah dilakukan sesuai perpres, namun pemenang tender telah ditentukan di awal. Sudah tepat jika KPPU bersinergi dengan BPK dan KPK untuk mengatasi persekongkolan dalam proyek infrastruktur.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here